Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, memastikan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau sembako dapat disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau operasional KDKMP di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (15/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Gus Ipul menyebut penyaluran bansos melalui koperasi desa telah mulai diuji coba. Penyaluran dapat dilakukan pada koperasi yang sudah beroperasi dan memiliki perangkat pendukung yang lengkap.
"Tadi uji coba juga penyaluran bansos, baik itu PKH maupun Bantuan Pangan Non-Tunai sudah bisa diambil di Kopdes. Yang sudah operasional, perangkatnya sudah lengkap, kita bisa operasikan atau bisa salurkan di Kopdes," kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan, penyaluran bansos akan melibatkan sejumlah bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Agen bank penyalur nantinya akan membuka layanan langsung di KDKMP untuk memudahkan penerima manfaat mengakses bantuan.
"Karena bank penyalur nanti akan buka gerai di Koperasi Desa. Jadi tentu ini lebih dekat layanannya kepada penerima manfaat. Yang kedua, bisa langsung membelanjakan untuk berbagai kebutuhan pokok yang ada di koperasi," imbuhnya.
Gus Ipul juga menyampaikan bahwa penerima manfaat PKH dan bantuan sembako akan secara otomatis menjadi anggota KDKMP. Ia menegaskan, penyaluran bantuan melalui koperasi tidak dikenai biaya tambahan maupun potongan.
"Secara bertahap, ini sudah mulai uji coba di beberapa titik, nanti semuanya akan lewat sana (Kopdes), itu sesuai arahan Presiden. Tidak ada, tidak dipotong serupiah pun," tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan peninjauan KDKMP dilakukan secara serentak selama delapan hari. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa kesiapan operasional koperasi di berbagai daerah.
"Sebanyak 10.070 (koperasi) akan dicek, ditinjau, tentu saya menyampaikan, tidak semua bagus. Bukan berarti kalau sudah hari ini, bagus semua, ada waktu dan proses, karena ini pekerjaan besar," kata Zulhas.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut. Namun, menurutnya, KDKMP menjadi langkah baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berawal dari desa.
"Jadi ini milik desa, dikelola oleh kepala desa dan ketua operasi, dibantu manajer untuk mengelola ini ya. Untuk melayani seluruhnya barang-barang yang subsidi, bantuan dan subsidi," ujarnya.
Peninjauan tersebut turut dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
