Apa Saja Fasilitas yang Didapat Wapres Setelah Resmi Mundur?

tirto.id - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026). Jika pengunduran diri tersebut nantinya resmi berlaku dan Gibran diberhentikan dengan status berhenti dengan hormat, ia berhak memperoleh sejumlah hak keuangan dan fasilitas sebagai mantan wakil presiden.

Hak tersebut mencakup uang pensiun, tunjangan, biaya perawatan kesehatan, rumah kediaman, hingga kendaraan milik negara beserta pengemudinya.

Ketentuan mengenai hak mantan presiden dan wakil presiden itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Peraturan tersebut juga mengakui pengunduran diri atas permintaan sendiri sebagai salah satu kategori berhenti dengan hormat.

Fasilitas yang Didapat Wapres Setelah Mengundurkan Diri

Penjelasan mengenai kategori berhenti dengan hormat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1978 tentang Kedudukan Keuangan Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam penjelasan Pasal 6, terdapat tiga kategori pemberhentian yang termasuk berhenti dengan hormat. Pertama, presiden atau wakil presiden tidak dipilih atau diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir. Kedua, pejabat tersebut berhenti atas permintaan sendiri. Ketiga, pejabat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya karena suatu sebab.

Dengan demikian, pengunduran diri atas permintaan sendiri termasuk kategori berhenti dengan hormat berdasarkan ketentuan tersebut. Namun, hak-hak sebagai mantan wakil presiden baru dapat diberikan apabila pemberhentiannya telah resmi dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Berikut beberapa hak dan fasilitas yang dapat diperoleh Gibran apabila pengunduran dirinya resmi berlaku dengan status berhenti dengan hormat.

1. Uang Pensiun

Salah satu hak yang dapat diperoleh mantan wakil presiden setelah berhenti dengan hormat adalah uang pensiun. Ketentuan mengenai uang pensiun bagi mantan wapres tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978.

“Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun,” demikian bunyi pasal tersebut.

Adapun besaran pensiun pokok yang diterima adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir saat masih menjabat. Dengan demikian, perhitungan pensiun tersebut didasarkan pada gaji pokok, bukan keseluruhan penghasilan atau tunjangan yang diterima ketika menjabat sebagai wakil presiden.

2. Tunjangan dan Biaya Perawatan Kesehatan

Selain uang pensiun, mantan wakil presiden juga berhak memperoleh sejumlah tunjangan dan fasilitas lain. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978.

Pasal tersebut mengatur bahwa mantan presiden dan wakil presiden diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri. Mereka juga memperoleh biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon.

Tidak hanya itu, negara turut menanggung seluruh biaya perawatan kesehatan mantan presiden atau wakil presiden beserta keluarganya.

3. Mendapat Rumah dan Kendaraan Milik Negara

Fasilitas lain yang diberikan kepada mantan presiden dan wakil presiden adalah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Ketentuan mengenai rumah kediaman ini diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978.

Selain rumah, mantan wakil presiden juga berhak memperoleh kendaraan milik negara beserta pengemudinya. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari hak administratif bagi mantan presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat.

UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur hak mantan presiden dan wakil presiden untuk memiliki staf yang terdiri atas pegawai negeri. Sementara itu, ketentuan mengenai pengamanan mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Kapan Pensiun dan Fasilitas Mulai Diberikan?

Pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah presiden atau wakil presiden berhenti dengan hormat dari jabatannya. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978.

Namun, hak-hak tersebut dapat dihentikan apabila mantan presiden atau wakil presiden meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi presiden maupun wakil presiden. Jika mantan pejabat meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan dapat memperoleh hak tertentu, termasuk pensiun janda atau duda sesuai ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Pembahasan mengenai kemungkinan Gibran memperoleh pensiun dan fasilitas sebagai mantan wakil presiden muncul setelah ia menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Prabowo dan Gibran pada Selasa, 10 November 2026. Menurut Prasetyo, pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam pembicaraan itu, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri di tengah dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Prasetyo juga meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut. Meski demikian, hingga informasi itu disampaikan, belum ada pengumuman bahwa pengunduran diri Gibran telah resmi berlaku.

Polemik dokumen pendidikan Gibran kembali mencuat setelah MK dan MA mengeluarkan putusan terkait dokumen yang digunakan dalam pencalonannya sebagai wakil presiden.

Pada 6 Oktober 2026, MK mengeluarkan putusan atas permohonan yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran. Dalam perkara tersebut, MK tidak mengabulkan permohonan pemohon karena dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Putusan itu tidak membatalkan pelantikan maupun secara langsung memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden.

Persoalan kemudian berlanjut setelah MA mengeluarkan putusan pada 30 Oktober 2026. Dalam putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi dan menyatakan tidak sah atau batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Surat tersebut merupakan dokumen pemerintah yang berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran.

Putusan MA tersebut memicu kembali desakan dari sejumlah pihak agar Gibran mengundurkan diri. Mereka menilai putusan itu berkaitan dengan persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan dalam pencalonan wakil presiden.

Selain desakan pengunduran diri, muncul pula wacana penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR yang dapat menjadi bagian dari proses pemakzulan. Namun, wacana tersebut tidak serta-merta berarti proses pemakzulan telah diputuskan atau Gibran telah diberhentikan dari jabatannya.