Alur Pergantian Wakil Presiden jika Mundur atau Dimakzulkan

tirto.id - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11/2026). Wacana pengunduran diri Gibran mencuat setelah muncul polemik mengenai dokumen persyaratan pendidikannya. Bagaimana alur pergantian wapres atau presiden jika memutuskan mundur atau dimakzulkan?

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang setara dengan ijazah SMA, sedangkan Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikannya tidak sah.

Di tengah persoalan tersebut, Gibran disebut telah menyampaikan niat untuk mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada 10 November 2026.

Apabila presiden atau wakil presiden tidak lagi menjabat sebelum masa jabatannya berakhir, terdapat mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun, prosesnya berbeda antara pejabat yang mengundurkan diri atas keputusan pribadi dan pejabat yang diberhentikan melalui pemakzulan.

UUD 1945 tidak mengatur secara terperinci prosedur formal pengunduran diri wakil presiden. Namun, apabila pengunduran diri tersebut menyebabkan kekosongan jabatan, pengisian posisi wapres dilakukan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Mekanisme ini berbeda dengan pemakzulan yang harus melalui DPR, MK, dan MPR.

Alur Pengunduran Diri Wakil Presiden

Apabila seorang wakil presiden memilih mundur sebelum masa jabatannya selesai, kekosongan jabatan tersebut ditindaklanjuti berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden," berikut bunyi Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Hal ini berarti setelah pengunduran diri menyebabkan jabatan wakil presiden kosong, presiden tidak langsung menunjuk satu orang sebagai pengganti. Presiden harus mengusulkan dua nama calon kepada pimpinan MPR untuk dipilih melalui sidang.

Dua calon wakil presiden pengganti diusulkan langsung oleh presiden kepada pimpinan MPR. UUD 1945 tidak secara khusus mensyaratkan kedua calon berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilu sebelumnya. Calon tetap harus memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan wakil presiden pengganti juga harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan. Ketentuan lebih terperinci mengenai proses pemilihan tersebut diatur dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, yakni:

1. MPR menggelar rapat gabungan untuk menentukan jadwal

Tahap pertama dimulai setelah jabatan wakil presiden dinyatakan kosong. MPR harus menyelenggarakan rapat gabungan paling lama 3 x 24 jam sejak kekosongan jabatan terjadi.

Rapat gabungan tersebut bertujuan menentukan jadwal pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden pengganti. Sidang pemilihan harus diselenggarakan paling lambat 60 hari sejak jabatan wakil presiden kosong.

Setelah rapat gabungan selesai, pimpinan MPR menyampaikan pemberitahuan kepada presiden mengenai jadwal sidang dan persyaratan calon wakil presiden. Pemberitahuan tersebut disampaikan paling lama 3 x 24 jam setelah rapat dilaksanakan.

2. Presiden mengusulkan dua nama calon wakil presiden

Setelah menerima pemberitahuan dari pimpinan MPR, presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden beserta dokumen persyaratannya.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, usulan dua calon tersebut harus disampaikan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan diselenggarakan.

Dua nama yang diajukan tidak dapat dipilih secara sembarangan. Calon harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilu sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

3. MPR membentuk tim verifikasi untuk memeriksa dokumen

Sebelum pemilihan dilakukan, MPR membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan kedua calon.

Tim tersebut dibentuk melalui rapat gabungan dan memiliki jumlah anggota paling banyak 5 persen dari keseluruhan anggota MPR. Susunan keanggotaannya harus mencerminkan unsur fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara proporsional.

Berdasarkan Pasal 137 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, tim verifikasi bekerja paling lama tujuh hari sejak presiden menyerahkan dokumen persyaratan calon. Tim juga dapat membentuk tim ahli untuk membantu pemeriksaan.

Apabila ditemukan dokumen yang belum lengkap, pimpinan MPR akan menyampaikan pemberitahuan kepada presiden agar persyaratan diperbaiki atau dilengkapi. Presiden diberi waktu paling lama empat hari sebelum sidang paripurna berlangsung untuk menyelesaikan kekurangan tersebut.

Jika persyaratan masih belum lengkap, masa kerja tim verifikasi dapat diperpanjang hingga 1 x 24 jam sebelum sidang. MPR juga dapat menunda sidang paripurna, tetapi penundaan tidak boleh menyebabkan pemilihan melewati batas waktu 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.

4. MPR memilih satu dari dua calon dalam sidang paripurna

Setelah kedua calon dinyatakan memenuhi persyaratan, MPR menetapkan mereka sebagai calon wakil presiden yang dapat dipilih dalam sidang paripurna.

Sebelum pemungutan suara, kedua calon harus menyampaikan pernyataan kesiapan untuk mengikuti pencalonan. Setelah itu, anggota MPR melakukan pemilihan untuk menentukan satu orang yang akan mengisi jabatan wakil presiden.

Berdasarkan Pasal 140 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.

Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemungutan suara diulang satu kali. Jika hasilnya tetap imbang setelah pemungutan suara ulang, presiden berwenang menentukan salah satu dari kedua calon untuk mengisi jabatan tersebut.

5. Wakil presiden terpilih ditetapkan dan dilantik

Hasil pemilihan kemudian dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani pimpinan MPR dan para saksi. MPR selanjutnya menetapkan wakil presiden terpilih melalui Ketetapan MPR.

Setelah penetapan, wakil presiden terpilih dilantik dalam sidang paripurna MPR sesuai tata cara pelantikan yang berlaku. Pejabat tersebut kemudian menjalankan tugas sebagai wakil presiden hingga berakhirnya sisa masa jabatan pemerintahan.

Dengan mekanisme tersebut, pengunduran diri seorang wakil presiden tidak otomatis membuat jabatan itu diisi oleh orang yang ditunjuk langsung presiden. Penggantinya harus melalui pemilihan oleh MPR dari dua nama yang diusulkan presiden.

Alur Pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden

Berbeda dengan pengunduran diri, pemakzulan merupakan proses pemberhentian presiden atau wakil presiden melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Proses pemakzulan melibatkan tiga lembaga negara, yaitu DPR, MK, dan MPR. DPR berperan mengajukan pendapat bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

MK kemudian memeriksa dan memutus pendapat tersebut dari sisi hukum, sedangkan MPR mengambil keputusan akhir mengenai pemberhentian. Yang perlu dicatat, presiden atau wakil presiden tidak dapat diberhentikan hanya berdasarkan keputusan politik DPR tanpa melalui pemeriksaan MK.

Berikut tahapan untuk pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden:

1. DPR mengajukan pendapat mengenai dugaan pelanggaran

Tahap awal pemakzulan dimulai dari DPR. Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden apabila berpendapat bahwa pejabat tersebut telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 7A atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden maupun wakil presiden.

Namun, DPR tidak bisa langsung meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR. DPR harus terlebih dahulu meminta MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut.

Pengajuan permintaan kepada MK juga memiliki persyaratan dukungan anggota. Usul tersebut harus didukung sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan syarat sidang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.

2. MK memeriksa dan memutus pendapat DPR

Setelah permintaan diajukan, MK bertugas memeriksa apakah pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran tersebut memiliki dasar hukum.

Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan apakah presiden atau wakil presiden benar-benar terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara.

Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus permintaan DPR tersebut secara adil paling lama 90 hari setelah permintaan diterima.

Putusan MK menjadi bagian penting dalam proses pemakzulan karena lembaga tersebut bertugas menilai persoalan dari sisi hukum.

3. DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR

Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR dapat menggelar sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden atau wakil presiden kepada MPR.

Pada tahap ini, DPR menyampaikan hasil proses hukum di MK sebagai dasar untuk melanjutkan pembahasan pemberhentian di tingkat MPR.

Namun, putusan MK yang menyatakan pendapat DPR terbukti belum otomatis membuat presiden atau wakil presiden berhenti dari jabatannya. Keputusan akhir mengenai pemberhentian tetap menjadi kewenangan MPR.

4. MPR menggelar sidang untuk memutus usul pemakzulan

Setelah menerima usul pemberhentian dari DPR yang dilengkapi putusan MK, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk mengambil keputusan paling lambat 30 hari sejak usulan diterima.

Dalam sidang tersebut, presiden atau wakil presiden yang menjadi objek usulan pemberhentian diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan.

Berdasarkan Pasal 7B ayat (7) UUD 1945, sidang paripurna MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah seluruh anggota MPR. Keputusan pemberhentian harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir.

Dengan demikian, putusan MK yang menyatakan pendapat DPR terbukti belum otomatis memberhentikan presiden atau wakil presiden. Keputusan akhir tetap berada di tangan MPR melalui mekanisme pengambilan keputusan sesuai ketentuan konstitusi.

Bagaimana Jika Presiden dan Wapres Sama-Sama Berhenti?

UUD 1945 juga mengatur kemungkinan apabila jabatan presiden dan wakil presiden mengalami kekosongan secara bersamaan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

Dalam kondisi tersebut, tugas kepresidenan dijalankan secara bersama-sama oleh tiga menteri, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Ketiganya menjalankan tugas kepresidenan sementara hingga MPR memilih presiden dan wakil presiden yang baru.

MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 30 hari setelah terjadi kekosongan kedua jabatan tersebut. Presiden dan wakil presiden baru dipilih dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya.