Timeline Gibran Jadi Wapres sejak Calon hingga Ajukan Mundur

tirto.id - Perjalanan Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia diwarnai sejumlah peristiwa politik dan kontroversi hukum. Wakil Presiden termuda Indonesia itu menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri dari posisinya hari ini, Selasa (10/11/2026). Simak timeline Gibran dari awal pencalonan hingga keinginan mundur.

Nama Gibran mulai ramai diperbincangkan sebagai calon pendamping Prabowo Subianto menjelang Pilpres 2024, terutama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Gibran yang saat itu berusia 36 tahun dan menjabat Wali Kota Surakarta akhirnya diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada 22 Oktober 2023.

Pasangan Prabowo-Gibran kemudian memenangkan Pilpres 2024 dan resmi dilantik pada 20 Oktober 2024. Namun, perjalanan Gibran sebagai wapres tidak lepas dari persoalan terkait persyaratan pendidikan yang kembali mencuat melalui gugatan hukum.

Di tengah dorongan sejumlah anggota DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada 10 November 2026.

Perjalanan Gibran sebagai Wapres

Berikut timeline perjalanan Gibran Rakabuming Raka dari awal dipilih Prabowo menjadi calon wakil presiden mendampinginya hingga akhirnya mengajukan pengunduran diri:

23 Juni 2023: Sinyal Prabowo gandeng Gibran di Pilpres 2024

Kedekatan Gibran dengan Prabowo mulai menjadi perhatian publik ketika keduanya bertemu dalam acara Hari Lahir ke-63 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Kota Solo, Jumat, 23 Juni 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo sempat merangkul Gibran ketika hendak berpamitan meninggalkan lokasi acara. Prabowo kemudian menyebut putra sulung Presiden Joko Widodo itu sebagai pemimpin masa kini dan masa depan.

24 Juli 2023: Gibran menepis isu pencalonan sebagai cawapres

Sebulan setelah pertemuan tersebut, Gibran kembali terlihat bersama Prabowo ketika keduanya menaiki mobil yang sama menuju Bandara Adi Soemarmo pada Senin, 24 Juli 2023.

Gibran meminta publik tidak mengartikan kebersamaan tersebut secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa dirinya juga pernah satu mobil dengan Ganjar Pranowo ketika berada di Bogor. Menurutnya, hubungan dengan para tokoh politik tersebut sebatas pertemanan.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan maju sebagai cawapres, Gibran justru menyebut dirinya masih junior dan tidak ikut-ikutan dalam pembicaraan pencalonan. Ia bahkan menyarankan nama Menteri BUMN saat itu, Erick Thohir, untuk dipertimbangkan sebagai cawapres.

10 Agustus 2023: Gibran mengaku belum memenuhi batas usia cawapres

Pada 10 Agustus 2023, Gibran secara terbuka menyatakan dirinya belum cukup umur untuk maju sebagai calon wakil presiden.

Saat itu, Gibran berusia 35 tahun, sedangkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berusia paling rendah 40 tahun.

Meski demikian, peluang Gibran untuk maju belum sepenuhnya tertutup. Ketentuan batas usia tersebut sedang menjadi objek permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Apabila permohonan itu dikabulkan, persyaratan usia yang menjadi penghalang pencalonan Gibran berpotensi berubah.

30 September 2023: Gibran menyampaikan pinangan KIM kepada PDIP

Isu pencalonan Gibran semakin menguat setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan adanya pinangan dari Koalisi Indonesia Maju untuk menjadi pendamping Prabowo.

Informasi tersebut disampaikan Gibran dalam beberapa pertemuan internal partai. Hasto mengatakan Gibran juga menyampaikan bahwa dirinya masih menunggu arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Situasi ini menarik perhatian karena Gibran merupakan kader PDIP, partai yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

16 Oktober 2023: MK mengubah aturan batas usia capres dan cawapres

Peluang Gibran untuk maju sebagai cawapres terbuka setelah MK membacakan putusan uji materi ketentuan batas usia capres dan cawapres pada Senin, 16 Oktober 2023.

Dalam putusan tersebut, MK mengubah ketentuan usia minimal 40 tahun menjadi 40 tahun atau pernah maupun sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Perubahan itu membuat seseorang yang belum berusia 40 tahun tetap dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden apabila memenuhi ketentuan pengalaman jabatan tersebut. Gibran yang saat itu berusia 36 tahun dan sedang menjabat Wali Kota Surakarta pun memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan baru.

Putusan tersebut menuai kontroversi karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, merupakan paman Gibran sekaligus adik ipar Presiden Jokowi. Sejumlah pihak mempertanyakan kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

21 Oktober 2023: Golkar mengusulkan Gibran sebagai cawapres Prabowo

Sehari sebelum pengumuman resmi dari KIM, Partai Golkar menyatakan dukungan agar Gibran menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah pembahasan internal partai. Golkar kemudian mengusulkan nama Gibran untuk dipasangkan dengan Prabowo dalam Pilpres 2024.

22 Oktober 2023: Prabowo resmi mengumumkan Gibran sebagai cawapres

Pada Minggu malam, 22 Oktober 2023, Prabowo secara resmi mengumumkan Gibran sebagai calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam Pilpres 2024.

Pengumuman tersebut disampaikan di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Prabowo mengatakan keputusan itu merupakan hasil kesepakatan bersama atau konsensus para ketua umum partai politik yang tergabung dalam KIM.

25 Oktober 2023: Prabowo-Gibran mendaftar ke KPU

Sesuai pengumuman Prabowo, pasangan Prabowo-Gibran mendaftarkan diri sebagai peserta Pilpres 2024 ke KPU pada 25 Oktober 2023.

3 November 2023: KPU mengesahkan aturan pencalonan yang disesuaikan dengan putusan MK

KPU mengesahkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 pada Jumat, 3 November 2023. Aturan tersebut memuat perubahan persyaratan usia capres dan cawapres sesuai putusan MK.

13 November 2023: KPU menetapkan tiga pasangan sebagai peserta Pilpres 2024

KPU menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024 melalui Keputusan KPU RI Nomor 1632 Tahun 2023.

Ketiga pasangan tersebut adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

14 Februari 2024: Prabowo-Gibran unggul dalam hasil hitung cepat

Pemungutan suara Pilpres 2024 berlangsung pada 14 Februari 2024. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran unggul atas dua pasangan pesaingnya.

Dalam sejumlah hasil quick count, perolehan suara Prabowo-Gibran berada di kisaran 55 hingga 59 persen. Sementara itu, Anies-Muhaimin berada di kisaran 24 hingga 25 persen dan Ganjar-Mahfud sekitar 15 hingga 16 persen.

20 Maret 2024: KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres

KPU secara resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024 pada Rabu, 20 Maret 2024.

Berdasarkan rekapitulasi nasional, Prabowo-Gibran memperoleh 96.214.691 suara atau 58,83 persen dari total suara sah nasional. Sementara itu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara atau 25,05 persen, sedangkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih 27.040.878 suara atau 16,53 persen.

Prabowo-Gibran tercatat unggul di 36 dari 38 provinsi. Mereka hanya kalah dari Anies-Muhaimin di Aceh dan Sumatra Barat.

16 Juli 2024: Gibran mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo

Sebelum dilantik sebagai wakil presiden, Gibran lebih dahulu mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Surakarta. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada DPRD Solo pada Selasa sore, 16 Juli 2024.

20 Oktober 2024: Gibran resmi dilantik sebagai Wakil Presiden RI

Gibran resmi menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 setelah mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024.

4 September 2025: Gibran digugat terkait persyaratan pendidikan

Persoalan mengenai persyaratan pendidikan Gibran kembali mencuat setelah advokat Subhan Palal mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatan tersebut, Subhan meminta pengadilan menyatakan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden tidak sah dan termasuk perbuatan melawan hukum.

Subhan beralasan Gibran tidak pernah menamatkan pendidikan SMA atau sederajat di Indonesia. Padahal, Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 13 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.

Dalam gugatannya, Subhan juga meminta Gibran membayar ganti rugi sebesar Rp125 triliun dan Rp10 juta kepada negara.

21 Mei 2026: PTUN Jakarta menolak gugatan terkait surat penyetaraan pendidikan

Persoalan dokumen pendidikan Gibran juga bergulir melalui jalur peradilan tata usaha negara. Subhan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Surat tersebut merupakan dokumen penyetaraan pendidikan luar negeri yang digunakan dalam persyaratan pencalonan Gibran. Subhan meminta pengadilan menyatakan surat itu tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dan dimusnahkan.

Namun, PTUN Jakarta menolak gugatan Subhan pada 21 Mei 2026. Subhan kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta.

12 Agustus 2026: PT TUN menguatkan putusan PTUN

Pada 12 Agustus 2026, PT TUN Jakarta memutuskan menguatkan putusan PTUN Jakarta yang sebelumnya menolak gugatan Subhan.

Dengan putusan tersebut, upaya Subhan untuk membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran belum berhasil di tingkat banding. Subhan kemudian melanjutkan perkara melalui pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung.

6 Oktober 2026: MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan ijazah setara SMA Gibran

Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari sekolah menengah luar negeri yang setara dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Dalam persidangan, MK menelusuri riwayat pendidikan Gibran, termasuk dokumen pendidikan di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch, Australia. Dokumen yang ditemukan antara lain Certificate of Attendance, catatan akademik, serta penjelasan nilai. Namun, dokumen tersebut dinilai tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan pendidikan setingkat SMA di luar negeri.

MK juga mempertimbangkan keterangan pejabat kementerian dan atase pendidikan dalam persidangan. Salah satu keterangan menyebutkan bahwa Certificate of Attendance pada umumnya merupakan dokumen administratif, misalnya untuk keperluan pengurusan visa, bukan sertifikat kelulusan suatu jenjang pendidikan.

Meski menyampaikan kesimpulan tersebut, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Mahkamah beralasan status Gibran sebagai calon wakil presiden telah berakhir setelah ia dilantik dan diambil sumpahnya pada 20 Oktober 2024. Karena itu, perkara tersebut dinilai tidak tepat lagi diselesaikan melalui mekanisme sengketa hasil Pilpres 2024.

30 Oktober 2026: MA mengabulkan kasasi dan menyatakan surat penyetaraan pendidikan tidak sah

Perkembangan penting terjadi pada Jumat, 30 Oktober 2026, ketika Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026.

MA membatalkan putusan PTUN dan PT TUN sebelumnya, kemudian mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Salah satu pokok gugatan yang dikabulkan adalah permintaan agar Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

10 November 2026: Wacana HMP menguat dan Gibran menyatakan niat mundur

Persoalan dokumen pendidikan Gibran kemudian berkembang menjadi pembahasan politik di DPR. Sejumlah anggota dewan mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti putusan MK dan MA terkait persyaratan pendidikan serta dokumen pencalonan Gibran.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan HMP tersebut. Puan menyatakan DPR akan menindaklanjutinya setelah pembukaan masa persidangan dengan terlebih dahulu menghimpun masukan dari fraksi, alat kelengkapan dewan, dan anggota DPR. Ia menegaskan seluruh proses harus mengikuti mekanisme serta ketentuan konstitusi.

Dukungan terhadap usulan HMP juga datang dari sejumlah anggota DPR lintas fraksi. Ketua DPP PKS sekaligus anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, menyebut lebih dari 10 anggota Fraksi PKS telah menandatangani usulan tersebut. Anggota Komisi XIII DPR dari PKS, Yanuar Arif Wibowo, mengonfirmasi dirinya menjadi penandatangan ke-12.

Mardani kemudian menyebut hampir 50 anggota DPR dari berbagai fraksi telah membubuhkan tanda tangan dan berkas usulan sudah disampaikan kepada pimpinan DPR.

Di tengah dinamika tersebut, Gibran bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi, 10 November 2026. Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas perkembangan persoalan hukum dan politik yang muncul setelah putusan MK serta MA.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran menyatakan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Menurut Prasetyo Hadi, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).