Menuju konten utama

Aceh Tetapkan Status Siaga Darurat Hidrometeorologi hingga 2027

Penetapan status itu sebagai langkah antisipasi pemerintah Aceh menyusul perkembangan kondisi cuaca beberapa bulan ke depan.

Aceh Tetapkan Status Siaga Darurat Hidrometeorologi hingga 2027
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf dalam rapat virtual bersama Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait penetapan status siaga darurat bencana hidrometeorologi, Rabu (11/11/2026). (Foto: Humas Pemerintah Aceh)
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Seluruh kabupaten/kota diminta meningkatkan kewaspadaan, termasuk memantau perkembangan kondisi wilayah selama 24 jam.

Penetapan status tersebut merupakan langkah antisipasi pemerintah Aceh menghadapi potensi bencana hidrometeorologi menyusul perkembangan kondisi cuaca dan prediksi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan.

Dalam instruksinya, Mualem meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.

"Melakukan pemantauan kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam dan segera melaporkan setiap kejadian bencana yang terjadi di wilayah masing-masing," kata Mualem dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).

Selain pemantauan, pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait diminta memperkuat koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana, kementerian/lembaga, serta pihak lainnya. Langkah ini diperlukan agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

Mualem juga menginstruksikan seluruh SKPA menyiagakan personel agar dapat segera dikerahkan ketika bencana terjadi. Kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak.

Secara khusus, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan diminta memastikan kesiapan peralatan.

"Menyiagakan peralatan dan segera memobilisasikannya ke lokasi bencana apabila diperlukan," lanjutnya.

Penetapan status siaga darurat ini mempertimbangkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tertanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatra.

Pemerintah Aceh juga merujuk surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh tertanggal 10 November 2026 mengenai analisis dan prediksi curah hujan bulanan.

Status siaga darurat berlaku hingga 31 Januari 2027. Selama periode tersebut, pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan personel, peralatan, serta koordinasi lintas instansi untuk mengantisipasi potensi bencana di Aceh.

Baca juga artikel terkait ACEH atau tulisan lainnya

tirto.id - Flash News
Reporter: Firhan Farabi
Kontributor: Firhan Farabi
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama