Menuju konten utama

BNPB Hentikan Operasi Water Boombing Karhutla di Kalsel

BNPB berkata keputusan penghentian operasi tersebut mulai berlaku terhitung sejak Rabu, 11 November 2026.

BNPB Hentikan Operasi Water Boombing Karhutla di Kalsel
Helikopter menjatuhkan air saat melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lahan gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Rabu (2/9/2026). Pemerintah mengerahkan sebanyak 12.880 personel gabungan dari unsur pemerintah dan masyarakat di tiga provinsi prioritas yaitu Kalimantan Barat sebanyak 1.410 personel, Kalimantan Tengah 10.700 personel dan 770 personel di Kalimantan Selatan untuk menangani karhutla di wilayah Kalimantan. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nym.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) resmi menghentikan operasi pengeboman air dari udara atau water boombing oleh satuan tugas udara pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan keputusan penghentian operasi tersebut mulai berlaku terhitung sejak Rabu, 11 November 2026.

"Kebijakan ini diambil berdasarkan hasil koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta pemantauan terhadap kondisi lapangan yang menunjukkan perkembangan positif," kata Berton, mengutip Antara, Rabu (11/11/2026).

Utamanya, lanjut dia, keputusan tersebut dilatarbelakangi oleh sejumlah kejadian karhutla di Kalimantan Selatan yang telah mengalami penurunan secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Selain faktor penurunan titik api, penghentian operasi water boombing itu juga didukung meningkatnya intensitas curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan pada November ini.

Kendati operasi penerbangan helikopter pemadaman dihentikan, Berton memastikan bahwa fungsi pemantauan serta deteksi dini terhadap potensi ancaman karhutla tetap dijalankan secara rutin baik melalui jalur darat maupun udara.

Selanjutnya, penanganan karhutla di daerah tersebut akan dialihkan dan dimaksimalkan melalui satgas darat dengan mengutamakan optimalisasi peran serta pemerintah kabupaten dan kota di wilayah masing-masing.

"Dalam pola penanganan lanjutan ini, pemerintah pusat nantinya akan mengambil posisi sebagai pihak pendamping guna memastikan sinergisitas penanggulangan bencana di daerah tetap berjalan optimal," pungkas Berton.

Baca juga artikel terkait KASUS KARHUTLA

tirto.id - Flash News
Sumber: Antara
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama