tirto.id - Dewan Ekonomi Nasional mengungkapkan program Perlindungan Sosial Digital akan diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada November mendatang.
Kebijakan ini disiapkan untuk merombak skema bantuan sosial (bansos) agar disalurkan langsung secara tunai kepada masyarakat yang berhak sehingga pembagiannya jauh lebih tepat sasaran.
“Kami laporkan mengenai perlinsos yang akan di roll out atau di-launching oleh Presiden pada tanggal 10 November," kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Luhut menjelaskan sistem baru tersebut dihadirkan demi memberikan rasa keadilan bagi masyarakat penerima manfaat. Bansos ke depan disalurkan melalui transfer tunai secara langsung kepada penerima sehingga pemerintah secara bertahap tidak lagi mengucurkan subsidi yang menempel pada komoditas atau produk.
Pelaksanaan uji coba sistem perlinsos digital tersebut saat ini telah menjangkau 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Firman Hidayat, memaparkan belasan juta kepala keluarga sudah terdaftar dalam sistem baru ini berkat bantuan ratusan ribu agen di berbagai wilayah.
Penerapan sistem digital ini juga menunjukkan hasil positif dalam menekan kesalahan sasaran data penerima bantuan.
Berdasarkan studi uji coba di Provinsi Bali, pencatatan berbasis digital terbukti mampu meminimalkan angka warga miskin yang tercecer dari daftar penerima sekaligus memangkas kelompok tidak berhak yang sebelumnya sempat masuk ke dalam daftar bantuan.
“Dengan menggunakan Perlinsos Digital ini, exclusion error itu bisa turun sebesar 24,1 persen dan inclusion error juga bisa turun dari 4,1 persen. Jadi, artinya digitalisasi perlinsos ini mampu membuat proses bansos lebih transparan dan juga lebih tepat sasaran," tutur Firman.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
Masuk tirto.id

































