Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mendesain sistem perbendaharaan negara untuk memastikan penyaluran dana pensiun dan bantuan sosial (bansos) dilakukan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening masing-masing penerima.
Skema pembayaran langsung ini ditargetkan berjalan di 2027 dan dapat menjangkau seluruh penerima manfaat secara tepat waktu dan tepat jumlah.
Rencana transformasi sistem pembayaran ini merupakan kelanjutan dari efektivitas skema government to person (G2P) payment yang telah diterapkan pada gaji ASN, TNI, Polri, hingga pembayaran tunjangan profesi guru non-PNS serta guru daerah.
Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa penyaluran dana secara langsung ke rekening pribadi warga, termasuk bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), menjadi prioritas pemerintah agar tepat sasaran.
"Esensi dari arahan Bapak Presiden untuk membukakan rekening esensinya adalah supaya seluruh masyarakat kita terutama yang menerima perlindungan sosial itu menerima perlindungan sosialnya lewat rekening bank, kita bukakan," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBNKita di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Selain program perlindungan sosial, Suahasil menekankan bahwa kelompok penerima manfaat berikutnya yang diincar dalam pembaruan sistem perbendaharaan ini adalah para pensiunan.
Kemenkeu, kata Suahasil, sedang merancang integrasi data dan sistem transfer agar pembayaran pensiun dapat dieksekusi secara langsung dari RKUN pada 2027.
"Saya juga berharap bahwa bukan hanya PNS, TNI Polri, penerima bantuan sosial tapi juga para pensiunan-pensiunan kita sekarang idealnya juga menurut saya dan kita akan desain untuk masukin 2027 menerima uang pensiunnya langsung di rekeningnya langsung dari rekening kas umum negara," katanya.
Suahasil menambahkan, keberhasilan mekanisme transfer langsung ini sangat bergantung pada keandalan basis data penerima yang selalu diperbarui.
"Yang penting itu data yang benar data yang up to date data yang paling mutakhir dan kita transfer langsung dari rekening kas umum negara, ini adalah suatu proses treasury operation, sistem perbendaharan negara yang makin modern," kata Suahasil.
Adapun rencana pembaruan sistem pembayaran bansos dan pensiun ini berada dalam lingkup alokasi belanja pegawai September yang realisasinya telah mencapai Rp287,7 triliun atau 80 persen dari APBN 2026.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Andrian Pratama Taher
