Masuk tirto.id
tirto.id - Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Media Wahyudi Askar, mengusulkan agar pemerintah mengoptimalkan sistem Coretax untuk mencatat data pendapatan, pengeluaran, hingga profil aset seluruh masyarakat Indonesia.
Hal ini dinilai dapat menjadi solusi mendasar agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan terbebas dari kesalahan data.
Media menilai, metode pengukuran kemiskinan dan pendataan penerima bansos saat ini masih mengandalkan estimasi serta pemodelan statistik yang rentan mengalami kekeliruan di lapangan.
Untuk keluar dari persoalan tersebut, pemerintah dinilai perlu beralih ke pengelolaan data aktual yang merekam kondisi keuangan riil warga. Coretax menurutnya dapat dimanfaatkan untuk mencatat seluruh proyeksi aset masyarakat Indonesia.
“Idealnya di negara lain, aplikasi semacam Coretax tidak hanya diisi oleh pembayar pajak, tetapi harus diisi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena bantuan sosial itu adalah kontrak politik," kata Media dalam diskusi Metodologi Desil di Politeknik STIS, Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Mekanisme Otomatis Fasilitas Tax Benefit
Melalui mekanisme tersebut, sistem dapat bekerja layaknya fasilitas tax benefit secara otomatis. Warga yang pendapatan atau asetnya berada di bawah garis kemiskinan cukup melaporkan kondisi keuangannya ke dalam sistem Coretax, sehingga negara dapat langsung mengidentifikasi dan menyalurkan bantuan.
Sebaliknya, jika perekonomian warga tersebut membaik, sistem secara otomatis akan menyesuaikan statusnya menjadi pembayar pajak.
"Jadi kalau seandainya pendapatan dan aset saya di bawah garis kemiskinan, saya isi Coretax, saya otomatis teridentifikasi miskin, negara otomatis mengirimkan saya uang. That's what we call tax benefit," ujarnya.
Menurut Media, perbaikan pendataan sangat mendesak karena metode klasifikasi desil dan Proxy Means Testing (PMT) yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki keterbatasan. Pemodelan statistik dianggap tidak bisa sepenuhnya mencerminkan realitas multidimensi dari kemiskinan.
"Menggunakan database yang rentan dengan garbage in, garbage out. Kalau datanya sudah tidak betul dari awal, mau pakai regresi atau machine learning apa pun pasti bermasalah," kata Media.
Selain menyoroti masalah pendataan, ia juga mendorong pemerintah untuk mengevaluasi jenis bansos yang disalurkan. Media menyarankan agar pemerintah menghentikan bantuan berbentuk barang seperti beras atau sembako yang dinilai rawan dimanfaatkan sebagai alat politik pencitraan.
Sebagai gantinya, pemerintah diimbau memfokuskan anggaran pada skema bantuan tunai langsung (cash transfer) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang terbukti memiliki dampak lebih kuat.
"Selama ini bantuan sembako dan beras digunakan oleh politisi supaya ada bukti 'saya yang kasih beras'. Padahal dampak fiskal dari cash transfer jauh lebih powerful," ungkapnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Siti Fatimah
