Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) memperluas jangkauan portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) secara nasional untuk memotong birokrasi fisik dokumen bantuan sosial (bansos). Melalui digitalisasi ini, waktu penetapan bansos terpangkas dari berbulan-bulan menjadi maksimal 6 jam saja.
Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Danu Andika, menjelaskan portal Perlinsos yang sempat belum sempurna di perbaiki dan dikembangkan agar mudah diakses semua masyarakat Indonesia.
"Sebelum kita tingkatkan kemarin, per hari itu sudah ada yang mendaftar 200 ribu lebih per hari. Total itu per sekarang sudah mencapai 6,6 juta KTP nasional dan menuju 48 juta di akhir tahun ini," ujar Rahmat, Kamis (8/10/2026) malam di Denpasar, Bali.
Target 48 Juta KTP dan Kerahan Belasan Ribu Agen Lapangan
Rahmat membeberkan, uji coba portal Perlinsos ini awalnya dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur. Perluasan lalu berlanjut ke 42 Kabupaten/Kota termasuk di antaranya semua wilayah di Provinsi Bali yang dilakukan secara penuh.
Rahmat mencatat, pendataan Perlinsos di Provinsi Bali sudah mencapai 652.000 KTP pendaftar per Kamis (8/10/2026). "Ini setara dengan 50 persen populasi di Bali," lontarnya.
Kini, keberadaan 18.980 agen Perlinsos yang bekerja di lapangan di seluruh Bali akan dikerahkan untuk membantu warga yang membutuhkan pendampingan pendaftaran layak atau tidaknya pemberian bansos.
Peningkatan infrastruktur sistem yang dilakukan Komdigi juga diharapkan bisa mengejar target Pemerintah dan melihat kembali sebarapa banyak masyarakat mengakses portal Perlinsos ini.
"Terkait peningkatan sekarang, kita lakukan lewat ekosistem yang difasilitasi Kementerian Komdigi. Insya Allah, bisa ke kejar 48 juta sampai akhir tahun ini," imbuhnya.
Pangkas Birokrasi Ribet dan Percepat Durasi Penetapan Bansos
Sementara itu, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi, Mira Tayyiba, menjelaskan bahwa peningkatan pada portal Perlinsos dipastikan mampu mengantisipasi kemacetan akses saat masyarakat akan mendaftar.
Peningkatan portal yang sudah diselesaikan pada Kamis siang, diharapkan penggunaan akses portal Perlinsos bisa memangkas waktu penetapan bansos secara signifikan tanpa harus menunggu berbulan-bulan lagi.
"Kalau sebelumnya dari yang mendaftar sampai penetapan itu bisa berbulan-bulan, 75 sampai 200 hari. Tapi dengan adanya digitalisasi bansos, hitungannya hanya menit atau sampai maksimum 6 jam," jelas Mira Tayyiba.
"Bahkan disederhanakan, agar masyarakat tidak repot lagi mengurus dokumen fisik yang rumit, dari biaya, fotokopi dan bawa dokumen yang membuktikan dirinya itu layak. Kalau sekarang sebetulnya hampir tidak ada, kalaupun ada mungkin hanya ongkos saja," sambungnya.
Mira Tayyiba juga menjelaskan, mekanisme pertukaran data terpadu melibatkan berbagai instansi guna memastikan validitas bagi penerima bansos yang lebih transparan.
Dalam hal ini, tidak hanya Kementerian Komdigi dan Kementerian Sosial, BPS, Kemendagri, BKN, BPJS Ketenagakerjaan, Polri, PLN hingga Kementerian ATR/BPN juga masuk untuk memastikan validitas masyarakat penerima bantuan.
Mengenai sistem keamanan, Mira Tayyiba juga memastikan data maupun tata kelola berlapis turut diterapkan demi menjaga kerahasiaan dan akurasi data informasi masyarakat.
"Setiap tahan nanti ada persetujuan dari masyarakat, datanya boleh digunakan atau tidak, seluruh klaster penentuan desil, kesiapan sistem, literasi masyarakat, hingga tata kelola terus dipantau agar berjalan optimal," imbuhnya.
Untuk itu, Kementerian Komdigi mengajak semua masyarakat bisa segera mengakses portal Perlinsos agar bantuan bisa tepat sasaran alias layak atau tidak menjadi penerima bansos. Masyarakat juga mengingatkan agar tidak salah mengakses portal, sehingga tidak menjadi korban penipuan.
Penulis: Ahmad Firizqi Irwan
Editor: Siti Fatimah
