Meutya Harap Perlinsos Digital Cegah Bansos Tak Tepat Sasaran

tirto.id - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Viada Hafid, mengapresiasi pencapaian Provinsi Bali dalam mengejar pendataan ulang masyarakat ke portal digital perlindungan sosial (perlinsos). Setidaknya lebih dari 652.000 kartu keluarga (KK) yang telah terdata atau mencapai 50,52 persen yang berhak mendapat bansos.

“Ini provinsi yang tertinggi dan kami harapkan nanti provinsi-provinsi lainnya juga dapat mengikuti,” kata Meutya, saat ditemui di Wantilan Pura Kahyangan, Desa Adat Legian, Kuta, Badung, Bali, pada Jumat (9/10/2026).

Diakuinya ada masyarakat di Bali yang belum menerima bansos padahal berhak alias layak, namun setelah didata kembali menggunakan perlinsos digital, data akan terverifikasi dan menunjukkan keakuratan dalam penerimaan bansos.

“Jadi data tidak bisa bohong lagi, ketika dia memang berhak, dia akhirnya mendapatkan dan ini program langsung dari Bapak Presiden, yang ingin memastikan orang yang berhak mendapatkan harus dapat, yang tidak berhak tidak boleh dapat lagi,” kata dia.

Saat hadir dalam kegiatan ‘Kunjungan Jurnalistik Pelaksanaan Uji Coba Program Perlindungan Sosial Digital,' Meutya mengaku terkagum melihat banyaknya antusias warga yang hadir untuk pemutakhiran data digital.

Dalam acara ini, ada 20 agen Perlinsos yang menginput 200 data warga secara serentak. Meutya mendengarkan, melihat dan mengecek langsung proses penginputan data secara serentak di wilayah Kuta, Badung tersebut.

Hasilnya, penginputan digital Perlinsos warga hingga terverifikasi apakah layak atau tidak layak, hanya membutuhkan waktu 2 sampai 5 menit. Meskipun ada beberapa kendala dalam penginputan seperti terkendala sinyal dan perlunya agen khusus untuk mendata lansia.

Namun ia memastikan program ini nantinya masih perlu penyempurnaan setelah mendapat masukan dari warga seperti saat dirinya menghadiri kegiatan di Legian, Kuta pada Jumat sore.

“Peran Komdigi dalam hal ini, SPLP atau Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di mana kami membuat jembatan dari data-data," terang Meutya.

Ia menyebut, Perlinsos digital perlu berkomunikasi ke Kemensos, ATR/BPN, PLN, BPS, Kemendagri, BPJST hingga Polri untuk memastikan bahwa orang yang terdata memang layak atau tidak layak. Komunikasi ini juga menjadi cara strategis yang bisa membawa keberhasilan dalam pendapatan guna pemberian bansos tepat sasaran.

“Jadi betul-betul harus memastikan jembatannya lancar, data bisa saling berbicara dengan ketepatan dan juga kecepatan waktu,” kata dia.

Pendataan di perlinsos digital dilakukan untuk memastikan kembali keakuratan data masyarakat. Meutya menyebut, saat pertama memang ditemukan ada 70 persen data yang tidak akurat. Imbasnya, banyak warga yang seharusnya tidak berhak mendapatkan bansos, terdata mendapat bansos.

Kini, setelah adanya perbaikan dan kolaborasi bersama dengan instansi terkait lainnya, data masyarakat akan terlihat transparan baik yang memiliki tanah, pemakaian listrik berapa, memiliki kendaraan dan lainnya.

“Pasti akan terbaca oleh sistem. Jadi akurasinya tentu kita harapkan digitalisasi bisa 100 persen ya," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Badung, I Gede Eka Sudarwitha, menyebut sudah ada 66.900 lebih yang tercatat program Perlinsos atau mencapai 46,05 persen dari target 145.000 lebih Kepala Keluarga.

Hasil rinciannya, ada 4.800 lebih yang berhak mendapatkan bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) serta 9.000 lebih untuk bantuan pangan non-tunai (BPNT).

Warga Badung Mengaku Senang, Terverifikasi Layak

Wayan Eka Susanto (47), warga asal Kuta, Badung saat ditemui di Wantilan Pura Kahyangan Desa Adat Legian, mengaku, pendataan Perlinsos digital sangat mempermudah dirinya mendapatkan bantuan, mengingat dirinya selama ini belum mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah.

“Belum pernah, baru beras saja. Adanya pendataan Perlinsos ini? Ya sangat membantu apalagi zaman sekarang. Hasilnya? Ya kita layak mendapatkan bantuan, ya layak lah,” kata dia.

Hal senada diungkapkan Wayan Jayana (54). Warga yang tinggal satu rumah itu mengaku ikut senang dengan verifikasi dan menyebut mereka layak mendapatkan bantuan sosial.

“Ya layak. Harapannya? Ya berharap bantuan bisa terus berlanjut," kata Wayan Jayana yang biasa berjualan nasi goreng di wilayah Kuta.

Kedua saudara tersebut juga mengaku jika pendataan Perlinsos digital sangat cepat dan tidak perlu memakan waktu yang lama. "Saya tidak ada kesulitan dalam pendataan. Ya sangat cepat proses datanya. Kurang lebih 5 menit," kata dia.

Warga bernama Ida Bagus Made Pura Panataran, juga mengakuinya. Saat jemput bola di Banjar Buni, Kuta, Badung, petugas perlinsos digital tidak membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan pendataan pria yang bekerja sebagai Satgas Pantai Kuta, Badung tersebut.

"Ya cepat sekali prosesnya. Hasilnya? Layak mendapat bantuan," kata Made Pura Panataran, Jumat (9/10/2026) sore.

Meskipun belum pernah mendapatkan bantuan, namun ia terlihat senang ketika dirinya terverifikasi layak mendapatkan bantuan. "Sangat senang dan terbantulah," imbuhnya.

Pria yang memiliki empat anak itu, sempat mengeluh karena pengajuan bansos tidak kunjung didapatkan. Padahal ia sudah berulang kali datang ke pihak desa untuk bisa mendapatkan bantuan.

Kini, ia bisa bernapas lega ketika dirinya masuk kategori keluarga yang layak diberikan bantuan pemerintah setelah pendataan terbaru di Perlinsos digital.