Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan semakin banyak masyarakat yang menolak bantuan sosial (bansos) karena merasa sudah tidak berhak menerima. Fenomena ini, menurutnya, menjadi bukti partisipasi publik mulai tumbuh dalam proses penyaluran bansos yang kini tengah didorong menuju sistem digital.
“Dapat saya laporkan, banyak masyarakat yang sudah mulai menolak bansos. Karena mereka merasa tidak berhak lagi untuk menerima bansos,” kata Gus Ipul dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Ia menjelaskan, selama ini penyaluran bansos cenderung didominasi peran pemerintah, sementara masyarakat pasif. Melalui digitalisasi perlindungan sosial yang diinisiasi Komite Reformasi Digital Pemerintah, masyarakat kini bisa lebih aktif mengajukan, memperbarui, atau bahkan menolak pencatatan sebagai penerima bansos.
“Lewat sistem ini kita mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif, siapapun boleh mengajukan, jika ingin dapat bantuan pemerintah, siapapun. Tetapi dengan sistem ini nanti akan dipilih dan dipilah, mana yang diterima, mana yang ditolak. Jadi sistem yang akan bekerja, bukan lagi orang,” ujar Gus Ipul.
Dengan keterlibatan aktif masyarakat, ia optimistis data penerima bansos akan lebih akurat, sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran. “Kalau gerakan ini makin banyak dilakukan, maka data kita makin akurat, sasaran itu akan lebih tepat,” tambahnya.
Dalam kesempatan sama, Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menekankan pentingnya digitalisasi program perlindungan sosial.
Menurutnya, sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) akan memastikan transparansi sekaligus memudahkan Presiden dalam mengambil keputusan berbasis data.
"Nanti misalnya seperti makan bergizi, semua akan kita digitalkan. Jadi kita akan tau persis berapa penerimaan manfaat, di mana yang sudah ada, apa kurangnya dan sebagainya. Sehingga Bapak Presiden mendapatkan data-data yang lengkap, sehingga beliau bisa membuat keputusan-keputusan yang betul-betul tepat untuk kesejahteraan," jelasnya.
Editor: Hendra Friana
