Menuju konten utama

Perlinsos 2025 Rp508 T, Menkeu: yang Mampu Bantu yang Tak Mampu

Sri Mulyani tegaskan negara akan hadir secara langsung melalui berbagai program perlinsos sejak masyarakat lahir hingga tua.

Perlinsos 2025 Rp508 T, Menkeu: yang Mampu Bantu yang Tak Mampu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor LPS, Jakarta, Senin (28/7/2025). ANTARA FOTO/Fauzan/nz

tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun dengan asas kekeluargaan. Hal ini terlihat dari keberpihakan APBN kepada masyarakat yang tidak mampu melalui anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sepanjang hayat.

Dalam hal ini, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp508,2 triliun untuk perlinsos "sepanjang hayat" di tahun ini, yang dikucurkan sejak seseorang masih di dalam kandungan hingga usia lanjut.

"APBN memberikan perlindungan sosial sepanjang hayat terutama bagi segmen masyarakat kita yang tidak mampu. Ini yang disebut pemihakan atau yang disebut perekonomian disusun atas azas kekeluargaan," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI secara daring, Selasa (2/9/2025).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bagi keluarga yang belum mampu, negara akan hadir secara langsung melalui berbagai program perlinsos. Program-program itu diberikan pemerintah sejak masyarakat lahir hingga tua sebagai jaring pengaman sosial.

"Ini semua dianggarkan Rp508 triliun agar kita punya jaring pengamanan sosial. Masyarakat yang tidak mampu dibantu masyarakat yang mampu, dalam hal ini dia memberikan bantuan bersama-sama dengan pemerintah," tambah Sri Mulyani.

Secara terperinci, program perlinsos sepanjang hayat yang diberikan pemerintah antara lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH) ibu hamil dan PKH anak usia dini yang digelontorkan kepada ibu hamil serta bayi dari masyarakat miskin berusia 0-5 tahun.

Selanjutnya, untuk anak usia sekolah, negara hadir melalui PKH SD-SMA, Program Indonesia Pintar (PIP) SD-SMA, Sekolah Rakyat, dan atensi kepada anak yatim piatu.

Selain itu, pemerintah juga memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk mahasiswa dari kalangan masyarakat miskin. Sementara, bagi pekerja yang kehilangan mata pencaharian karena pemutusan hubungan kerja (PHK), negara hadir melalui iuran jaminan kehilangan pekerjaan.

"Subsidi KUR, subsidi bantuan perumahan, subsidi iuran JKN itu semuanya untuk usia produktif, dan untuk lansia di atas 60 tahun ada PKH khusus untuk lansia dan atensi untuk permakanan lansia, termasuk juga gizi untuk lansia," papar Bendahara Negara itu.

Dengan asas kekeluargaan ini, Sri Mulyani juga meminta kepada masyarakat dengan kondisi perekonomian stabil atau cukup mampu untuk berpartisipasi membantu pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan lansia. Partisipasi publik ini menjadi penting karena sumber pendanaan bagi APBN terbatas sehingga harus dijaga kesehatannya.

"Jadi, kami terus menjaga agar APBN itu bermanfaat. Bekerja keras, namun tetap sehat dan kredibel, dengan fokus untuk meningkatkan belanja sesuai prioritas dan tetap efisien, produktif, sinergis antarkementerian dan lembaga, antara pusat dan daerah," tegas Sri Mulyani.

Baca juga artikel terkait SRI MULYANI atau tulisan lainnya dari Qonita Azzahra

tirto.id - Insider
Reporter: Qonita Azzahra
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana