Indeks Sri Mulyani

Simbara telah berhasil mengumpulkan pendapatan negara langsung sebesar Rp7,1 triliun.

Melalui Simbara, pelaku usaha pertambangan harus patuh dengan peraturan pemerintah agar tetap bisa melakukan ekspor.

Pembukaan blokir anggaran ini akan dilakukan secara selektif dan dengan memperhatikan kondisi keuangan negara.

Nominal defisit tersebut mengalami kenaikan dari realisasi 2023 yang sebesar 2,29 persen dari PDB.

Menkeu Sri Mulyani bilang angka defisit APBN semester I turun hingga 55,8 persen dengan nilai Rp77,3 triliun.

Penurunan pendapatan terjadi karena koreksi dari penerimaan perpajakan hingga 7%, dari Rp1.105,8 triliun menjadi Rp1.028,0 triliun pada Semester I 2024.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa utang jatuh tempo bukan beban bagi Indonesia atau bagi pemerintah berikutnya.

Menurut Sri Mulyani, dalam 10 tahun terakhir APBN berhasil berperan penting melaksanakan kegiatan pembangunan, baik fisik maupun non fisik

Selalu memberikan insentif pajak membuat penerimaan negara tidak maksimal. Sedangkan Kemenkeu ditugaskan agar terus meningkatkan rasio perpajakan nasional.

Meski telah diperjuangkan oleh Menkeu, DPR tetap memutuskan PNM untuk LPEI hanya Rp5 triliun.

Sri Mulyani memastikan posisi utang pemerintah masih dalam batas aman, karena di bawah 60 persen terhadap PDB.

Pemerintah akan menjadi lebih dominan ke BUMN-BUMN di kuadran 2. Sebab, kategori ini menjadi alat pemerintah melaksanakan penugasan.

PMN pada PT KAI akan digunakan untuk belanja modal, pengadaan train set baru, dan retrofit KRL Commuter Line.

Sri Mulyani sebut dari total Rp4,9 triliuan anggaran Kominfo, Rp700 miliar dialokasikan untuk operasional pusat data nasional (PDN).

Menurut Sri Mulyani, pergerakan nilai tukar rupiah menembus Rp16.431 per dolar AS pada Mei 2024.

Sri Mulyani Indrawati mencatat pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp132,2 triliun hingga Mei 2024.

Sri Mulyani menjelaskan angka keseimbangan primer masih membukukan kinerja positif atau surplus Rp184,2 triliun.

Sri Mulyani menyebut nilai tambah ekonomi dari pembiayaan yang diberikan bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat.

Kementerian Keuangan mencatat, utang pemerintah per akhir April 2024 tercatat sebesar Rp8.338 triliun.

Dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional dan regional, tingkat kemiskinan serta pengangguran di Indonesia juga turut menurun.