Srimul mengeklaim pertumbuhan ekonomi telah membuka lapangan kerja karena angka pengangguran terbuka terkoreksi dari 5,23% di 2019 menjadi 4,91% di 2024.
Sri Mulyani meminta para menteri dan karyawan dari kementerian/lembaga baru untuk berkantor terlebih dulu di gedung-gedung milik pemerintah yang sudah ada.
BKF selama ini kerap menelurkan kebijakan. Padahal sesuai peraturan Menpan-RB, badan yang ada di lingkungan kementerian tidak boleh bertindak demikian.
Peneliti IDEAS, Muhammad Anwar, menilai pemerintahan Prabowo perlu melakukan terobosan ekonomi jika ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.