Masuk tirto.id
tirto.id - Akhir April 2025 lalu, Hasan Nasbi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat pengunduran diri dia sampaikan melalui dua orang pembantu Prabowo di Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya.
Hasan mengundurkan diri setelah dihujat khalayak ramai ihwal respons nirempatinya atas kasus teror paket kepala babi yang dikirim untuk meneror jurnalis Tempo. Kala itu, Hasan berkelakar bahwa kepala babi yang dikirim ke kantor Tempo itu untuk “dimasak saja.”
Bukan hanya publik yang geram atas pernyataan Hasan itu. Prabowo secara terbuka juga menunjukkan kekecewaannya. Prabowo mengakui bahwa perkataan anak buahnya itu “keliru”. Dia menyebut perkataan itu bisa keluar dari mulut Hasan karena dia masih “baru pada posisi pemerintahan.”
Dalam sesi diskusi bersama para pemimpin redaksi media massa yang disiarkan ke publik, Prabowo menyatakan bertanggung jawab atas kegaduhan yang disebabkan oleh ucapan Hasan itu.
“Saya akui selama 150 hari [pemerintahan saya], saya sendiri, menurut pendapat saya, saya yang bertanggung jawab, saya yang salah sebetulnya," kata Prabowo di Hambalang, Bogor, Minggu (6/4/2025).
Meski begitu, Prabowo tak langsung menerima pengajuan pengunduran diri pendiri lembaga survei Cyrus Network itu. Setelah mempelajari surat pengunduran diri Hasan, Prabowo akhirnya meminta Hasan untuk tetap melanjutkan tugasnya sebagai Kepala PCO.
"Sejauh ini, saya diperintahkan untuk tetap lanjut memimpin PCO," ucap Hasan kepada awak media, Selasa (6/5/2025).
Hasan pun kembali bertugas menjadi corong informasi Istana sampai setidaknya empat bulan berikutnya. Dia tetap rutin memimpin sesi jumpa pers guna menjawab pertanyaan para awak media terkait berbagai isu.
Sampai suatu ketika, pada Rabu (17/9/2025) sore, Hasan akhirnya dicopot dari jabatannya setelah Prabowo melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Bukan hanya jabatannya yang diganti, nama lembaga tempat Hasan bekerja pun turut diganti—dari PCO menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
Langkah Prabowo yang mengganti posisi Hasan dengan Angga itu lantas menimbulkan pertanyaan. Mengapa surat pengunduran diri Hasan pada April lalu ditolak, padahal pada akhirnya dia didepak juga?
Sri Mulyani Diganti: Karena Reshuffle atau Keinginan Sendiri?
Ini bukan kali pertama Prabowo terkesan “menunda” pengunduran diri pembantunya di kabinet. Sebelumnya, isu penundaan pengunduran diri itu juga menguar ke publik saat Prabowo melakukan reshuffle terhadap sejumlah menteri pada Senin (8/9/2025) lalu.
Sri Mulyani menjadi salah satu nama menteri yang diganti oleh Prabowo. Jabatannya sebagai Menteri Keuangan kini digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Sebelum akhirnya digantikan secara resmi oleh Purbaya, Sri Mulyani memang kerap disebut-sebut akan hengkang dari jajaran Kabinet Merah Putih. Isu itu santer terdengar pada medio Maret 2025 lalu dan bahkan sempat mengguncang lantai bursa.
Indeks harga Saham Gabungan (IHSG) dikabarkan sempat anjlok saat isu itu beredar kencang di tengah masyarakat. Beberapa pejabat pun langsung menepis jauh-jauh isu tersebut. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa Sri Mulyani akan tetap menjalankan tugasnya dan tak akan mundur.
“Kalau ditanya persepsi investor luar saya kurang paham, tapi kalau soal Bu Sri Mulyani, saya pastikan tidak akan mundur dan fiskal kita kuat,” ujar Dasco saat meninjau kantor Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga ikut mengklarifikasi kabar mundurnya Sri Mulyani. Setelah menghadiri Rapat Kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan pada Minggu (31/8/2025), Airlangga menyebut bahwa kabar tersebut tidak benar.
"Tidak," katanya singkat saat ditanya seputar kabar tersebut, seperti dikutip Antara.
Belakangan, isu mundurnya mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia dari jabatan Menteri Keuangan itu kembali mencuat. Kali ini, Sri Mulyani diisukan akan mundur setelah rumah pribadinya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, dijarah massa pada akhir Agustus 2025 lalu.
Pertanyaan publik mengenai benar atau tidaknya Sri Mulyani akan digantikan pada akhirnya terjawab. Sri Mulyani akhirnya resmi terlepas dari jabatan yang telah dia emban selama hampir 10 tahun sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
Meski begitu, dia terlepas dari jabatannya bukan karena mundur, melainkan karena keputusan Prabowo untuk melakukan reshuffle. Seperti halnya terjadi pada Hasan Nasbi, keputusan itu kembali memunculkan pertanyaan. Jika benar Sri Mulyani pernah mengajukan pengunduran diri, mengapa itu ditolak? Lalu, mengapa kemudian sekarang Sri Mulyani justru di-reshuffle?
Prabowo Tak Mau Kabinetnya Terlihat Rapuh
Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai Prabowo tidak mau pembantu-pembantunya di Kabinet Merah Putih mengundurkan diri dari jabatannya karena langkah itu akan menimbulkan kesan bahwa mereka tidak nyaman bekerja di dalamnya.
Menurut Iwan, apabila menteri atau kepala lembaga mundur secara sepihak, pemerintahan Prabowo akan menanggung beban politik bahwa dia ditinggalkan oleh bawahannya. Oleh karena itu, Prabowo lebih memilih mengganti mereka lewat jalur reshuffle agar tidak timbul kesan demikian.
“Itulah bedanya kalau Presiden sendiri yang memberhentikan mereka melalui reshuffle resmi. Jadi, secara politik bisa dimaknai bahwa mereka sudah tidak bisa melakukan atau tidak mampu bekerja sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Presiden. Dan itu bisa digunakan sebagai strategi meredam situasi,” kata Iwan kepada Tirto, Kamis (18/9/2025).
Apabila pengunduran diri langsung diterima, Iwan membaca akan ada suatu preseden buruk yang membekas di masa pemerintahan Prabowo. Ke depan, apabila ada menteri yang menghadapi suatu masalah, mereka akan terpikir untuk mengundurkan diri seperti yang sudah terjadi sebelumnya.
Selain itu, pengunduran diri menteri juga akan menimbulkan citra yang tidak baik bagi kepemimpinan Prabowo. Menurutnya, akan timbul persepsi bahwa kabinet Prabowo rapuh dan tidak solid apabila ada jajarannya yang mengundurkan diri.
Lebih jauh lagi, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo juga disebut Iwan bisa berkurang apabila para menteri mengundurkan diri. Para investor juga bisa menjadi ragu dan mengurungkan niat untuk berinvestasi setelah melihat iklim politik yang tidak stabil.
“Akan jadi preseden tidak baik karena terkesan kabinet rapuh dan tidak kuat, juga tidak solid. Imbasnya pasti ke kepercayaan publik. Yang kita takutkan lagi, investor akan ragu dan lari,” tutur Iwan.
Latar Belakang Militer Prabowo Jadi Faktor
Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, memandang langkah Prabowo menolak pengunduran diri bawahannya sangat berkaitan dengan latar belakangnya di dunia militer.
Kunto mengatakan bahwa Prabowo tampak masih menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip yang dia pegang pada saat menjadi prajurit. Salah satunya adalah nilai pantang mundur saat diberikan tugas oleh atasan.
Sehingga, Kunto menduga, Prabowo tidak akan serta-merta menyetujui bila bawahannya hendak mengundurkan diri. Sebab, di dunia militer, seorang prajurit tidak mengenal opsi mundur dari tugas.
“Ketika mendapatkan tugas, ya harus diselesaikan tugasnya, sampai kemudian tugas itu dialihkan. Enggak ada perintahnya mundur kalau di tentara, kan?” ucap Kunto saat dihubungi Tirto, Kamis (18/9/2025).
Kunto juga menjelaskan bahwa Prabowo terkesan berkeinginan bahwa dialah yang seharusnya menentukan, apakah jabatan seseorang akan diganti atau tidak. Prabowo disebutnya tidak mau wewenang yang dia berikan kepada seseorang dikembalikan begitu saja secara sepihak.
Meski begitu, Kunto mengingatkan bahwa tidak semua nilai-nilai yang ada di ranah militer cocok apabila diterapkan di ranah sipil. Terlebih, keputusan pengunduran diri seorang pejabat publik merupakan hal yang lumrah terjadi dalam ranah sipil.
“Perbedaannya, ini bukan militer dan ini di ranah sipil yang sebenarnya sah-sah aja ketika seorang menteri atau pejabat publik mengundurkan diri dan menyerahkan kembali mandatnya kepada si pemberi mandat,” sebut Kunto.
Keputusan Reshuffle Prabowo karena Alasan Profesionalitas
Di sisi lain, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai keputusan Prabowo untuk mengganti sejumlah pembantunya melalui jalur reshuffle hanyalah karena alasan profesionalitas.
Alasan lain yang kemungkinan juga mendasari keputusan Prabowo melakukan reshuffle adalah penilaian personal.
“Saya pikir itu tergantung dari penilaian personal Prabowo dan juga rekam jejak [pejabat yang] bersangkutan,” ujar Wasisto saat dihubungi Tirto pada Kamis (18/9/2025).
Wasisto mengatakan bahwa Prabowo tak selalu menolak pengunduran diri menterinya. Dia juga pernah menerima pengunduran diri salah satu menterinya, yakni mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, pada Februari 2025 lalu usai dia menuai kontroversi.
Namun, terkhusus Hasan Nasbi dan Sri Mulyani, Prabowo tak menerapkan hal yang sama seperti Satryo. Wasisto menduga hal itu dilakukan karena Prabowo hendak memberikan kesempatan kedua kepada dua sosok tersebut.
“Sebelumnya, Satryo mundur dulu sebelum akhirnya diterima dan diganti Brian sebagai Mendikti. Akan tetapi, beda dengan Sri Mulyani dan Hasan Nasbi, Prabowo memberi kesempatan kedua, apa bisa diperbaiki atau memang diganti,” katanya.
Setelah diberikan kesempatan kedua, nyatanya tekanan publik terhadap Hasan Nasbi dan Sri Mulyani tetap tinggi. Menurut Wasisto, hal itulah yang kemudian membuat Prabowo pada akhirnya mengganti posisi mereka berdua.
“Saya pikir tekanan publik juga yang akhirnya memperpendek kesempatan kedua itu. Terlebih lagi, masalah komunikasi publik dan juga kelesuan ekonomi menjadi dua faktor utama,” pungkasnya.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
