Masuk tirto.id
tirto.id - Erick Thohir mengaku baru menerima telepon dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di pagi hari untuk diminta datang ke Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Mengenakan dasi biru muda dan jas formal lengkap, ternyata Erick dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) oleh Presiden Prabowo Subianto hari itu.
Hal ini menjawab tanda tanya sosok Menpora pengganti Dito Ariotedjo yang dicopot Prabowo dalam gelombang reshuffle atau kocok ulang sebelumnya, Senin (8/9/2025).
Namun tanda tanya lainnya muncul. Penunjukan Erick sebagai Menpora membuat kursi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ia jabat sebelumnya menjadi kosong. Pria yang menjabat Ketua Umum PSSI itu juga tak tahu menahu soal sosok penggantinya di Kementerian BUMN kelak.
“Kalau BUMN sendiri sudah pasti nanti kan ada Plt (Pelaksana Tugas), nanti tunggu presiden dan Pak Mensesneg,” kata Erick kepada awak media sesaat usai dilantik menjadi Menpora di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).
Erick juga tidak dapat memastikan nasib eksistensi Kementerian BUMN usai beredar kabar bakal dilebur dengan BP Investasi Danantara. Saat ini, perusahaan BUMN memang dikelola oleh badan investasi baru yang dibentuk oleh Prabowo tersebut.
“Duh, saya nggak tahu, saya tidak tahu,” jawab Erick, singkat.
Dalam agenda yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan posisi Plt Menteri BUMN kemungkinan akan diisi terlebih dahulu oleh Wamen BUMN. Ia memastikan akan ada Menteri BUMN definitif yang akan menggantikan posisi Erick Thohir.
“Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kita memang masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas bapak Erick,” ujar Prasetyo kepada awak media di Istana.
Prasetyo juga tak membantah soal adanya kemungkinan peleburan Kementerian BUMN dan BP Investasi Danantara. Ia menilai semua diputuskan setelah kerja-kerja Danantara terlihat.
“Kita sedang proses ya, Danantara juga sedang proses membenahi manajemen dan operasional di BUMN-BUMN kita, kalau kemudian di dalam perjalanan itu kita perlu melakukan perubahan terhadap Kementeriannya [BUMN] nanti kita lihat,” terang Prasetyo.
Reshuffle kabinet yang dilakukan Prabowo pada Rabu (17/9/2025), memang menjadi kocok ulang besar-besaran kedua wajah Kabinet Merah Putih usai reshuffle perdana pada 8 September 2025, sembilan hari sebelumnya.
Namun jika dihitung dengan pengunduran diri Satryo Brodjonegoro pada 15 Februari 2025 sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, maka Prabowo sudah melakukan reshuffle tiga kali selama sekitar 11 bulan memerintah.
Lima hari setelah pengunduran diri Satryo, Prabowo melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada 20 Februari 2025. Satryo mengundurkan diri setelah terjadi gelombang protes di kalangan internal pegawai kementeriannya.
Kesan dadakan dan tambal-sulam personel kabinet
Dalam reshuffle besar-besaran kedua Rabu lalu, Prabowo akhirnya melantik posisi Menpora dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang sebelumnya kosong setelah reshuffle 8 September 2025. Selain Erick yang ditetapkan menjadi Menpora, Prabowo melantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam menggantikan Budi Gunawan.Ketika kosong, posisi Menko Polkam sementara atau ad interim sempat diisi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Dilihat dari rekam jejaknya, Djamari bukan orang asing bagi Prabowo.
Djamari merupakan mantan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD (Pangkostrad). Ia juga senior Prabowo di ABRI, sekaligus kader Partai Gerindra. Ketika Reformasi 98 menyebabkan Soeharto tumbang, Djamari menjadi salah satu anggota Dewan Kehormatan Perwira yang menjatuhi putusan bahwa Prabowo Subianto telah melakukan penyimpangan dan kesalahan dalam peristiwa penculikan aktivis 1998.
Sebelum dilantik sebagai Menko Polkam, Djamari bercerita kepada awak media di Jakarta, Rabu (17/9/2025), ia sebetulnya memang sering berkomunikasi dengan Menhan Sjafrie. Namun dalam setiap pertemuan dengan Sjafrie dan Prabowo, tak pernah ada pembahasan tentang rencana penunjukan dirinya sebagai Menko Polkam.
Dia baru tahu akan ditunjuk jadi Menko Polkam setelah menerima telepon dari pihak Istana Negara, sehari sebelum pelantikan.
“Diberi tahu [akan menjadi Menko Polkam] karena tahapannya naik pangkat dulu, baru [pelantikan],” ungkap Djamari.
Serupa dengan gelombang reshuffle perdana, kocok ulang wajah Kabinet Merah Putih kali ini sulit lepas dari kesan dadakan dan tambal-sulam. Sejumlah calon menteri, baru dikabari pihak Istana di hari pelantikan. Bahkan, seperti reshuffle sebelumnya yang menyisakan dua kursi menteri kosong, kali ini posisi Menteri BUMN definitif juga belum ditentukan.
Analis dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai kekosongan Menteri BUMN, sebagaimana yang terjadi sebelumnya terhadap posisi Menpora dan Menko Polkam menunjukkan reshuffle mendahulukan keputusan politik dibanding kebutuhan kinerja.
Posisi Menteri BUMN juga diterka Dedi tak akan jauh-jauh diisi tokoh politik atau profesional yang dekat dengan Prabowo. “BUMN sebagai kementerian sentral dan penting, dipastikan tidak akan dilepas ke tokoh politik atau profesional yang jauh dari Prabowo,” ujar Dedi kepada wartawan Tirto, Kamis (18/9/2025).
Kesan reshuffle yang mendadak juga ditandai dengan ketidakhadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pelantikan Rabu lalu. Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan anak dari Presiden ke-7 Joko Widodo itu tengah di luar kota, sehingga tidak hadir.
Keberadaan Gibran di luar kota, tepatnya di Papua, dikonfirmasi dalam keterangan rilis yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan, Gibran tengah melakukan kunjungan kerja ke Papua sejak Selasa (16/9/2025) hingga Kamis (18/9/2025).
Di sana, Gibran disebut meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG), kondisi fasilitas pendidikan, serta layanan kesehatan. Gibran juga disebut membahas persoalan transfer ke daerah (TKD).
“Tadi kami bertemu dengan Forkopimda di sini, banyak juga hal-hal yang harus kita selesaikan,” kata Ribka dalam keterangannya, Kamis (18/9).
Menurut Dedi, absennya Gibran dalam agenda reshuffle justru menunjukkan terjadi masalah kompleks. Ia menilai Gibran kurang cakap dalam komunikasi level elite, sehingga terkesan berada di luar lingkaran Prabowo.
Hal ini menunjukkan eksistensinya secara fungsional jadi seperti menjauh dari Istana. “Itulah sebab Gibran banyak beragenda pada kegiatan non-formal dan tidak krusial. ni menandai jika Gibran hanya sandang gelar Wapres, tetapi tidak dengan kewenangan dan keterlibatan,” ucap Dedi.
Reshuffle Akankah Membawa Perubahan?
Selain melantik Menko Polkam Djamari Chaniago dan Menpora Erick Thohir, Rabu (17/9) lalu, Prabowo juga melantik sejumlah wakil menteri hingga pejabat tinggi lembaga. Meliputi Wakil Menteri Ketenagakerjaan 2022-2024 sekaligus Wasekjen Partai Demokrat, Afriansyah Noor, yang menggantikan Immanuel Ebenezer yang ditangkap KPK karena dugaan suap.
Kemudian, melantik Bendahara DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, dyang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jateng, Rohmat Marzuki, sebagai Wakil Menteri Kehutanan serta Sekretaris Bidang Kerja Sama Luar Negeri DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Farida Faricha menjadi Wakil Menteri Koperasi.
Prabowo juga melantik orang dekatnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Badan Komunikasi Pemerintah ini menggantikan peran Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang sebelumnya dipimpin Hasan Nasbi. Rabu itu, Hasan juga diumumkan diberhentikan dari posisi Kepala PCO.
Selain itu, Presiden melantik M. Qodari yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Qodari menggantikan AM Putranto.
Lebih lanjut, Prabowo juga mengangkat mantan Wakapolri Ahmad Dofiri, menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.
Presiden juga mengisi posisi pejabat tinggi di Badan Gizi Nasional (BGN), Prabowo melantik politisi Gerindra Nanik S Deyang dan Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala BGN. Ditambah, melantik Sarah Sadiqa yang sebelumnya Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Ketua baru LKPP.
Secara total, Presiden Prabowo melantik 11 pejabat pemerintah di Istana Negara, Rabu, 17 September 2025. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96B Tahun 2025 dan Nomor 97B Tahun 2025 Tentang pemberhentian Kepala Komunikasi Kepresidenan, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan, Kepala Staf Kepresidenan, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
Selanjutnya mengacu, Keppres Nomor 152/TPA Tahun 2025 Tentang pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, serta pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Analis Sosio-politik Helios Strategic Institute Musfi Romdoni memandang, penunjukan orang dekat Prabowo, baik dari Gerindra maupun kalangan militer hingga politisi dari parpol koalisi pemerintah sebetulnya hal yang lumrah dalam perombakan kabinet. Misal khusus di posisi Menko Polkam yang diterima senior Prabowo di ABRI, Djamari Chaniago, posisi tersebut memang dinilai tidak bisa sembarangan diisi seseorang.
Musfi menilai, Menko Polkam harus dijabat sosok yang memiliki pengaruh kuat di TNI dan Polri, sehingga idealnya memang dijabat oleh seorang jenderal. Ia menilai hal ini menjadi sebab mengapa Djamari ditunjuk Prabowo menjadi Menko Polkam, sekaligus juga diberikan pangkat jenderal kehormatan bersama Ahmad Dofiri sebelum dilantik.
“Selain merupakan senior Sjafrie, Djamari juga dekat dengan Prabowo yang membuatnya memiliki pengaruh untuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga di bawahnya, khususnya dengan TNI, Polri, dan Kemenhan,” ujar Musfi kepada wartawan Tirto, Kamis (18/7).
Musfi memang menemukan fenomena baru di era Prabowo ketika melakukan reshuffle. Era Jokowi, menteri yang diganti dan akan dilantik pasti dipanggil lebih dahulu ke Istana minimal sehari sebelumnya. Namun era Prabowo semua terjadi dadakan, bahkan terkesan dilakukan tanpa persiapan.
Kendati begitu, Musfi berharap wajah-wajah baru kabinet Prabowo bisa bekerja dengan baik dan menunjukkan langkah kebijakan yang berpihak kepada publik. Meskipun, kata dia, perlu waktu untuk para menteri dan pejabat baru membuktikan kinerja mereka di masyarakat.
“Selain itu, saya kira masih akan ada reshuffle lanjutan. Ada beberapa menteri yang dinilai harus segera diganti karena kebijakannya kontroversial. Misalnya Menteri ESDM yang baru-baru ini membuat SPBU Swasta mengalami kelangkaan stok BBM,” tukas Musfi.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Alfons Yoshio Hartanto
