Indeks Sri Mulyani

Srimul menegaskan bahwa dirinya masih mendengar permintaan anggaran dan menyetujui jika ada ruang fiskalnya.

Sri Mulyani pun memaparkan penambahan anggaran Rp8 Triliun akan dialokasikan untuk penanganan penyakit menular Tuberkulosis (TBC).

Menkeu, Sri Mulyani, mengatakan, 11 juta lebih lapangan kerja terbentuk dalam 3 tahun terakhir.

Sri Mulyani menjelaskan tingkat inflasi tinggi telah membuat garis kemiskinan naik.

Kemenkeu mempertimbangkan sanksi kepada daerah-daerah yang terbukti melakukan manipulasi data.

Menurut Menkeu, ancaman tersebut dapat muncul dari celah sistem digital milik pemda yang masih terfragmentasi.

Selain didasarkan pada trilogi pembangunan, APBN 2025 juga disusun lewat proses pembahasan transparan, terbuka dan konstruktif.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, terkesan dengan kinerja Sri Mulyani selama menjadi Menteri Keuangan.

Dasco enggan merespons bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sebagai sinyal masuk ke dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Thomas Djiwandono mengatakan pertemuan antara Prabowo dan Sri Mulyani juga tak banyak membahas program makan bergizi gratis.

Usulan pemerintah mengubah mekanisme anggaran pendidikan 20 persen dinilai tidak membenahi masalah biaya sekolah yang mahal.

Pembatasan BBM bersubsidi tersebut juga belum dibahas di internal Kabinet Indonesia Maju.

Sri Mulyani memastikan pihaknya tak akan menggunakan anggaran pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Deflasi Agustus 2024 terjadi karena deflasi pada kelompok harga pangan bergejolak (volatile food), seiring dengan penurunan harga berbagai komoditas pangan.

Realisasi anggaran Pilkada 2024 telah mencapai 97 persen dari total target sebesar Rp37,52 triliun.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen membuktikan bahwa ekonomi Indonesia masih cukup resiliensi.

Sri Mulyani memperkirakan banyaknya anggaran yang dibutuhkan untuk pilkada sama besarnya dengan anggaran Pilpres dan Pileg 2024.

Perluas cakupan program Makan Bergizi Gratis akan turut menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Defisit anggaran 2023 yang hanya sebesar Rp337,3 triliun atau sekitar 1,61 persen dari PDB efektif mengurangi beban APBN di tahun-tahun selanjutnya.

Total tersebut berasal dari subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp394,3 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp131,3 triliun.