Masuk tirto.id
tirto.id - Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis delapan tuntutan untuk pemerintah agar segera mereset ekonomi Indonesia. Delapan tuntutan tersebut dimaklumatkan lembaga penelitian independen itu melalui akun Instagram resminya, @celios_id.
Pada poin pertama, Celios menuntut agar Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dari posisinya.
Kemudian, dalam poin tuntutan kedua, mereka mendesak dibatalkannya kenaikan tunjangan dan menetapkan gaji tunggal bagi anggota DPR dengan ketentuan tidak melebihi 3 kali lipat upah minimum Jakarta, membentuk komite remunerasi independen untuk pejabat negara, serta menjadikan setiap pengeluaran dana reses anggota DPR sebagai informasi publik.
"Segera tetapkan pajak kekayaan! Dan sahkan RUU (Rancangan Undang-Undang) Perampasan Aset!" sebut Celios sebagai poin ketiga tuntutan tersebut, dikutip Rabu (3/9/2025).
Pada poin selanjutnya, Celios menuntut agar pemerintah merevisi total regulasi perpajakan, membatalkan kenaikan tarif pajak yang membebani rakyat dan menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 8 persen.
Kemudian, pada poin kelima, pemerintah dituntut untuk memangkas anggaran Polri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pada saat yang sama, pemerintah juga harus mengevaluasi total anggaran yang telah digelontorkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), serta mengalihkan dana yang dipotong tersebut untuk subsidi tunai yang diarahkan kepada rakyat cilik.
"Dorong restrukturisasi utang pemerintah dan stop nafsu penambahan utang baru," tulis Celios sebagai tuntutan ke 6.
Selanjutnya, di poin ke 7, lembaga yang dipimpin Bhima Yudhistira itu juga menuntut pemerintah untuk segera menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Menteri dan Wakil Menteri yang dilarang rangkap jabatan, termasuk menjadi komisaris di perusahaan pelat merah.
"Khususnya Menteri Investasi dan Hilirisasi (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rosan Roeslani) yang merangkap jadi CEO Danantara!" tegas Celios.
Terakhir, Celios dengan tegas meminta agar pemerintah juga segera menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merugikan keuangan negara, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kawasan food estate.
Menurut Celios, kedelapan tuntutan untuk mereset ekonomi harus segera dijalankan pemerintah untuk mengakhiri gelombang protes masyarakat.
"Akar masalahnya adalah ketimpangan, arogansi dan denial. Tanpa perbaikan fundamental, ekonomi akan tetap keropos, seperti zombie berjalan tapi kosong," tulis Celios dalam unggahannya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
