Kenapa Sri Mulyani Diganti sebagai Menkeu?

tirto.id - Sri Mulyani Indrawati resmi tak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). Hal tersebut terjadi pada Senin (8/9/2025) ketika Prabowo Subianto melantik Menkeu baru, yakni Purbaya Yudhi Sadewa.

Digantinya Sri Mulyani tersebut menandai berakhirnya masa jabatan eks Direktur Pelaksana Bank Dunia sebagai Menteri Keuangan secara beruntun tanpa putus sejak 2016.

Belakangan, Sri Mulyani kerap menjadi sasaran kritik masyarakat imbas berbagai kebijakan fiskal di era kepresidenan Prabowo, seperti kebijakan upah guru dan dosen, efisiensi APBN, kenaikan gaji pejabat publik, dan wacana kenaikan tarif PPN 12 persen.

Perempuan yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di era kepemimpinan SBY dan Jokowi ini juga menjadi korban penjarahan 'yang janggal' dalam kericuhan protes masyarakat sipil pada Agustus-September 2025.

Jawaban Istana soal Pergantian Menkeu dari Sri Mulyani ke Purbaya

Pihak Istana, melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pergantian Menkeu dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi dilakukan atas keputusan Prabowo selaku presiden.

Pergantian itu, kata Prasetyo, tidak didasari atas alasan pengunduran diri maupun pencopotan, melainkan keputusan Prabowo untuk melakukan perubahan formasi.

"Bukan mundur, bukan dicopot. Bapak Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif, maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi," katanya pada Senin, dikutip dari Antara.

Ketika ditanya wartawan apakah keputusan itu ada kaitannya dengan kabar pengajuan pengunduran diri Sri Mulyani belakangan ini, Prasetyo hanya menjawab bahwa keputusan itu diputuskan Prabowo lewat banyak pertimbangan.

"Pertimbangannya banyak," kata Prasetyo kepada wartawan.

Sementara itu, Purbaya Yudhi yang sebelumnya merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menyatakan bahwa salah satu target jangka pendek Kemenkeu di bawah kepemimpinannya adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

"Pesan Presiden adalah baik arah ekonomi, ciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, secepat mungkin. Itu yang akan kita kerjakan ke depan," kata Purbaya dalam konferensi pers pada Senin.

Dalam pandangannya, pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya akan meredam protes masyarakat sipil yang terjadi dalam dua minggu terakhir ini, sejak kematian Affan Kurniawan akibat dilindas mobil rantis Brimob pada 28 Agustus lalu.

"Pertumbuhan ekonomi 6-7 persen akan membuat [tuntutan protes masyarakat sipil belakangan] hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan demo," tuturnya.

Purbaya juga menyatakan bakal mengoptimalkan instrumen fiskal yang sudah ada untuk mengatasi perlambatan belanja negara dalam dua triwulan terakhir.

"Fiskal harus sehat, tapi kalau tidak dibelanjakan, ekonomi juga runtuh," katanya.

Selain itu, ia juga akan menyoroti stagnasi penerimaan negara dalam kepemimpinannya di Kemenkeu. Hal ini akan ia lakukan guna meningkatkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto dalam jangka panjang.

Kini, Purbaya perlu bekerja di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang dikritik tak ramah bagi kelas menengah.

Di tengah banyaknya intervensi penunjang ekonomi bagi masyarakat kelas atas dan kelas bawah, masyarakat kelas menengah kini menghadapi risiko turun kelas yang cukup signifikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat dengan kondisi ekonomi kelas menengah mengalami penurunan sebesar 9,48 juta orang dari 2019 ke 2024.

Selain minimnya insentif bagi kelas menengah, kondisi ekonomi Indonesia juga menunjukkan tren lesu sejak awal 2025 seiring terus meningkatnya angka PHK massal sejak 2022 hingga 2024.