Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah bakal melibatkan personel TNI-Polri untuk mendata masyarakat yang belum menerima bantuan sosial (bansos). Saat mendata masyarakat, personel TNI-Polri disebut bakal dilibatkan untuk menjadi agen program perlindungan sosial (Perlinsos).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan berdalih, TNI-Polri dilibatkan lantaran pihak yang saat ini mendata masyarakat untuk data bansos masih terbilang kurang banyak.
"Jadi kan enggak cukup. TNI-Polri, Babinsa, Bhabinkamtibmas, ASN, pegawai di gunung-gunung sana, di gunung-gunung, di kampung-kampung itu, yang sulit dicapai mungkin oleh orang yang punya HP, itu TNI-Polri itu turun," tuturnya usai rapat soal program Perlinsos di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).
Ia menyatakan, selain TNI-Polri, pegawai kementerian/lembaga juga akan menjadi agen Perlinsos. Pengurus RT/RW juga disebut akan menjadi agen Perlinsos untuk mendata masyarakat yang membutuhkan bansos.
"Kemudian agen-agen yang membantu, TNI-Polri, kementerian/lembaga, badan, pemerintah daerah, pendamping desa, petugas PKH, dan semua menjadi agen-agen yang membantu masyarakat untuk meregistrasikan diri dalam data digitalisasi perlindungan sosial," sebut Luhut.
Di lokasi yang sama, Mensos Saifullah Yusuf (Ipul) menyebutkan, pemerintah hendak melakukan digitalisasi daftar penerima bansos melalui program Perlinsos. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat mendaftarkan diri sebagai penerima bansos. Menurut Ipul, registrasi ulang perlu dilakukan lantaran masih ada masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan justru mendapatkan bansos.
"Yang kedua, sesuai arahan Pak Presiden, kita terbuka terhadap data ini. Baru di era Pak Presiden Prabowo ini lah data dibuka, sehingga masyarakat bisa tahu kondisi data kita. Di sana diberi kesempatan untuk usul dan untuk sanggah, maka kalau sekarang terjadi perdebatan tentang data di mana-mana, karena pemerintahnya terbuka," urainya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, pemerintah bakal mengedukasi pihak yang akan menjadi agen Perlinsos sebelum mereka mendata masyarakat calon penerima bansos. Kata dia, agen Perlinsos bakal mendata masyarakat calon penerima bansos menggunakan sebuah aplikasi yang dibuat DEN.
"Ini kan ada agen, tadi saya sampaikan, yang memahami diajari dulu tentang aplikasi ini. Seperti sampean, gitu. Nanti kita bisa ajarkan mengenai cara menggunakan aplikasi," ucapnya di kantor Kemensos, Rabu.
Tito menyebutkan, agen Perlinsos tidak akan mendapatkan insentif ketik mendata masyarakat. Mereka diklaim akan secara suka rela mendata masyarakat yang membutuhkan bansos.
Di satu sisi, ia menambahkan, pemerintah telah mencoba mendata masyarakat yang membutuhkan bansos di Banyuwangi, Jawa Timur. Hasilnya, sebanyak 60 persen masyarakat penerima bansos seharusnya tidak menerima bantuan.
"Ada yang tidak tepat sasaran lebih kurang 67 peesen orang yang tidak berhak, meskipun boleh disanggah. Sementara, ada lebih kurang 40 persen yang itu berhak, tapi enggak masuk. Jadi, ini bisa terlebih tepat sasaran," tutur Tito.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Andrian Pratama Taher
