Pemerintah Resmi Luncurkan 8 Stimulus Ekonomi, Total Rp16,2 T

tirto.id - Kementerian Koordinator Perekonomian meluncurkan program paket ekonomi yang terdiri dari delapan program akselerasi dan lima program terkait penyerapan tenaga kerja. Delapan program akselerasi itu akan berlangsung mulai 2025-2025.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, total dana yang disiapkan pemerintah untuk delapan program akselerasi tersebut mencapai Rp16,23 triliun.

Secara terperinci, program pertama berupa penyaluran lulusan perguruan tinggike sektor industri di mana pemerintah berencana menyalurkan 20.000 lulusan dengan gaji sesuai upah minimum provinsi (UMP).

"Ini untuk enam bulan, dan anggarannya sudah disediakan sebesar Rp198 miliar," ucapnya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

Airlangga menyatakan, program lain, pemerintah akan menanggung pajak penghasilan (PPH) untuk sektor padat karya, sektor pariwisata, hotel, restoran, serta kafe. Rencananya, pemerintah akan menanggung 552.000 PPH pekerja selama sisa masa waktu 2025.

Menurut dia, anggaran yang disiapkan untuk program itu senilai Rp120 miliar. Program selanjutnya, pemerintah akan memberikan bantuan pangan berupa penyaluran beras 10 kilogram pada Oktober-November 2025. Anggaran yang disiapkan senilai Rp7 triliun.

"Kemudian program bantuan iuran jaminan kehilangan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah. Jadi, ini bagi pekerja, bukan penerima upah, itu adalah pengemudi transportasi online atau ojol, ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik," ucap Airlangga.

"Target penerimanya adalah 731.361 orang, diberikan diskon 50 persen untuk JKK dan JKM. Jadi, JKK dan JKM itu tentunya kita berharap bahwa ini bisa diterima oleh ojol, dan dana yang diperlukan adalah Rp36 miliar dan disiapkan oleh BPJS," lanjut dia.

Airlangga menyebutkan, pemerintah akan menambah layanan perumahan untuk pemilik BPJS Ketenagakerjaan. Bunga pengajuan layanan perumahan pemilik BPJS Ketenagakerjaan bakal diturunkan dari BI rate plus lima persen menjadi BI rate plus tiga persen.

Anggaran yang disiapkan senilai Rp150 miliar ini menyasar kepada 1.000 orang. Program lain, yakni deregulasi PP Nomor 28 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Pemerintah berencana memperluas penerapan sistem online single submissiom (OSS) di 170 kecamatan.

Lalu, kata Airlangga, pemerintah akan memulai proyek awal di sejumlah kota besar. Misalnya, perluasan working space di Jakarta, yang akan diikuti kawasan lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.

Terkait program penyerapan tenaga kerja, pemerintah menyiapkan tenaga kerja untuk program Koperasi Desa Merah Putih. Program itu disebut bisa menyerap 1 juta orang hingga Desember 2025.

"Kemudian, Kampung Nelayan Merah Putih. Tahun ini targetnya 100 desa, diharapkan bisa menyerap 8.645 tenaga kerja. Jangka panjang, 4.000 titik bisa menciptakan 200.000 pelabuhan kerja. Kemudian revitalisasi tambak di Pantura, aksesnya 20.000 hektare dan menyerap 168.000 tenaga kerja," tutur Airlangga.

"Kemudian program modernisasi kapal, ada 1.000 kapal melayan. Ini diperkirakan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru," lanjut dia.

Airlangga melanjutkan, pemerintah menyiapkan program perkebunan rakyat yang disebut dapat menyerap 1,6 juta lapangan pekerjaan.

"Program perkebunan rakyat, itu penanaman kembali 870.000 hektare oleh Kementerian Pertanian, diharapkan bisa membuka lapangan kerja lebih dari 1,6 juta dengan komoditas prioritas antara lain, tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala," urai dia.