tirto.id - Kabinet Djuanda merupakan kabinet ketujuh yang memimpin Indonesia semasa demokrasi liberal. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja ini menjalankan program kerjanya mulai September 1957 hingga Juli 1959.
Sejarah mencatat bahwa kepemimpinan Djuanda bertahan paling lama dibanding masa pemerintahan kabinet-kabinet lainnya, yaitu kurang lebih selama 14 bulan. Pergantian kabinet selama era demokrasi liberal memang kerap terjadi.
Adanya persaingan antar golongan hingga sistem multi partai menyebabkan situasi di pemerintahan kurang stabil. Oleh karena itu, era demokrasi liberal di Indonesia hanya berlangsung singkat, yaitu mulai tahun 1950 hingga 1959.
Dengan kata lain, masa pemerintahan Kabinet Djuanda merupakan penutup era demokrasi liberal sebelum dialihkan ke sistem pemerintahan demokrasi terpimpin pada Juli 1959.
Kabinet Djuanda sendiri dikenal sebagai kabinet zaken, yang artinya kabinet ini diisi oleh para ahli atau kalangan non-partai. Selama masa demokrasi liberal, ada tiga kabinet yang merupakan kabinet zaken, yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Wilopo, dan tentu saja Kabinet Djuanda.
Daniel S. Lev dalam The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959 (2009) menyebutkan bahwa Djuanda adalah sosok administrator yang ideal jika dibandingkan negarawan lainnya.
Hal ini karena Djuanda dikenal sebagai sosok non-partai yang tidak ikut ambil bagian dalam kepentingan partai politik manapun. Selain itu, meskipun Djuanda sangat menghormati Sukarno maupun kelompok militer, ia tidak begitu saja tunduk kepada keduanya.
Keahlian Djuanda dalam berdiplomasi juga dapat mempertahankan dukungan parlemen selama ia menjalankan program kerja kabinetnya.
Kabinet Djuanda menjabat segera setelah jatuhnya Kabinet Sastroamijoyo II. Setelah resmi ditunjuk sebagai perdana menteri oleh Sukarno, Djuanda beserta kabinetnya mulai menjalankan sejumlah program kerja.
Program kerja yang dijalankan Djuanda tidak mudah karena dilakukan ditengah pergolakan daerah seperti situasi separatis di Irian Barat hingga masalah ekonomi negara yang sangat buruk.
Menurut Dias Anjar Malintan dalam Perkembangan Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal (2019) berikut daftar program kerja yang diusung oleh Kabinet Djuanda:
Salah satu prestasi Kabinet Djuanda yang paling terkenal adalah dicetuskannya Deklarasi Djuanda. Deklarasi ini berisi penegasan kembali batas wilayah perairan di Indonesia yang sebelumnya dinilai merugikan keamanan dalam negeri.
Nansy Rahman dalam Sejarah Indonesia (2020) mencatat bahwa dulunya batas laut Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial Belanda. Peraturan tersebut menyatakan bahwa laut teritorial Indonesia lebarnya hanya 3 mil dari pulau-pulau yang menjadi bagian wilayah daratan Indonesia.
Batas 3 mil dari daratan menyebabkan adanya laut-laut bebas yang memisahkan pulau-pulai di Indonesia. Akibatnya, kapal-kapal asing bebas masuk ke wilayah tersebut dan membahayakan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Melalui Deklarasi Djuanda, pemerintah Indonesia kala itu menyatakan bahwa segala perairan sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau adalah bagian dari wilayah NKRI. Dengan demikian, wilayah lautan dan daratan NKRI menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat.
Selain mencetuskan Deklarasi Djuanda, Kabinet Djuanda juga berhasil dalam menjalankan berbagai program kerja, termasuk:
Kabinet Djuanda resmi berakhir setelah Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ini menjadi awal dari masa demokrasi terpimpin sekaligus berakhirnya era demokrasi liberal atau parlementer.
Ada beberapa penyebab yang memicu keruntuhan Kabinet Djuanda sekaligus sistem pemerintahan demokrasi liberal, yaitu:
Kabinet Djuanda dibentuk oleh Presiden Sukarno lewat Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 1957. Kabinet ini dimpimpin oleh Djuanda Kartawidjaja dengan tiga wakilnya, yaitu Hardi, Idham Chalid, dan J. Leimana.
Berikut daftar susunan Kabinet Djuanda mulai dari jabatan perdana menteri, wakil perdana menteri, hingga menteri-menteri seperti yang dikutip dari Sekertariat Kabinet (Setkab):
Perdana Menteri dan Waki Perdana Menteri
Menteri-menteri
Sejarah mencatat bahwa kepemimpinan Djuanda bertahan paling lama dibanding masa pemerintahan kabinet-kabinet lainnya, yaitu kurang lebih selama 14 bulan. Pergantian kabinet selama era demokrasi liberal memang kerap terjadi.
Adanya persaingan antar golongan hingga sistem multi partai menyebabkan situasi di pemerintahan kurang stabil. Oleh karena itu, era demokrasi liberal di Indonesia hanya berlangsung singkat, yaitu mulai tahun 1950 hingga 1959.
Dengan kata lain, masa pemerintahan Kabinet Djuanda merupakan penutup era demokrasi liberal sebelum dialihkan ke sistem pemerintahan demokrasi terpimpin pada Juli 1959.
Kabinet Djuanda sendiri dikenal sebagai kabinet zaken, yang artinya kabinet ini diisi oleh para ahli atau kalangan non-partai. Selama masa demokrasi liberal, ada tiga kabinet yang merupakan kabinet zaken, yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Wilopo, dan tentu saja Kabinet Djuanda.
Daniel S. Lev dalam The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959 (2009) menyebutkan bahwa Djuanda adalah sosok administrator yang ideal jika dibandingkan negarawan lainnya.
Hal ini karena Djuanda dikenal sebagai sosok non-partai yang tidak ikut ambil bagian dalam kepentingan partai politik manapun. Selain itu, meskipun Djuanda sangat menghormati Sukarno maupun kelompok militer, ia tidak begitu saja tunduk kepada keduanya.
Keahlian Djuanda dalam berdiplomasi juga dapat mempertahankan dukungan parlemen selama ia menjalankan program kerja kabinetnya.
Program Kerja Kabinet Djuanda
Kabinet Djuanda menjabat segera setelah jatuhnya Kabinet Sastroamijoyo II. Setelah resmi ditunjuk sebagai perdana menteri oleh Sukarno, Djuanda beserta kabinetnya mulai menjalankan sejumlah program kerja.
Program kerja yang dijalankan Djuanda tidak mudah karena dilakukan ditengah pergolakan daerah seperti situasi separatis di Irian Barat hingga masalah ekonomi negara yang sangat buruk.
Menurut Dias Anjar Malintan dalam Perkembangan Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal (2019) berikut daftar program kerja yang diusung oleh Kabinet Djuanda:
- Membentuk dewan nasional;
- Menormalisasi keadaan Republik Indonesia;
- Melancarkan pelaksanaan pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB);
- Memperjuangkan pengembalian Irian Jaya;
- Mempercepat proses pembangunan.
Prestasi Kabinet Djuanda
Salah satu prestasi Kabinet Djuanda yang paling terkenal adalah dicetuskannya Deklarasi Djuanda. Deklarasi ini berisi penegasan kembali batas wilayah perairan di Indonesia yang sebelumnya dinilai merugikan keamanan dalam negeri.
Nansy Rahman dalam Sejarah Indonesia (2020) mencatat bahwa dulunya batas laut Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial Belanda. Peraturan tersebut menyatakan bahwa laut teritorial Indonesia lebarnya hanya 3 mil dari pulau-pulau yang menjadi bagian wilayah daratan Indonesia.
Batas 3 mil dari daratan menyebabkan adanya laut-laut bebas yang memisahkan pulau-pulai di Indonesia. Akibatnya, kapal-kapal asing bebas masuk ke wilayah tersebut dan membahayakan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Melalui Deklarasi Djuanda, pemerintah Indonesia kala itu menyatakan bahwa segala perairan sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau adalah bagian dari wilayah NKRI. Dengan demikian, wilayah lautan dan daratan NKRI menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat.
Selain mencetuskan Deklarasi Djuanda, Kabinet Djuanda juga berhasil dalam menjalankan berbagai program kerja, termasuk:
- Membentuk dewan nasional yang berfungsi dalam menampung dan menyalurkan pertumbuhan maupun kekuatan yang ada di masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Dewan nasional inilah yang nantinya menggerakkan sistem demokrasi terpimpin.
- Mengadakan musyawarah nasional (Munas) untuk mencegah pergolakan di daerah-daerah, termasuk Irian Barat.
- Mengadakan Munas untuk mengatasi krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.
Penyebab Kejatuhan Kabinet Djuanda
Kabinet Djuanda resmi berakhir setelah Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ini menjadi awal dari masa demokrasi terpimpin sekaligus berakhirnya era demokrasi liberal atau parlementer.
Ada beberapa penyebab yang memicu keruntuhan Kabinet Djuanda sekaligus sistem pemerintahan demokrasi liberal, yaitu:
- Banyaknya kepentingan antar golongan dan partai politik yang ada di dalam pemerintahan.
- Banyaknya peristiwa politik yang menghambat kepentingan masing-masing kelompok di tubuh konsituen.
- Kegagalan menghadapi pergolakan di daerah.
- Krisis ekonomi dan keuangan yang buruk sehingga program kerja kabinet sulit dilaksanakan.
Susunan Kabinet Djuanda
Kabinet Djuanda dibentuk oleh Presiden Sukarno lewat Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 1957. Kabinet ini dimpimpin oleh Djuanda Kartawidjaja dengan tiga wakilnya, yaitu Hardi, Idham Chalid, dan J. Leimana.
Berikut daftar susunan Kabinet Djuanda mulai dari jabatan perdana menteri, wakil perdana menteri, hingga menteri-menteri seperti yang dikutip dari Sekertariat Kabinet (Setkab):
Perdana Menteri dan Waki Perdana Menteri
- Perdana Menteri: Djuanda Kartawidjaja
- Wakil Perdana Menteri I: Hardi
- Wakil Perdana Menteri II: Idham Chalid
- Wakil Perdana Menteri III: J. Leimena
Menteri-menteri
- Menteri Luar Negeri: Soebandrio
- Menteri Dalam Negeri: Sanusi Hardjadinata
- Menteri Pertahanan: Djuanda
- Menteri Kehakiman: G.A Maengkom
- Menteri Penerangan: Soedibjo
- Menteri Keuangan: Sutikno Slamet
- Menteri Pertanian: Sadjarwo
- Menteri Perdagangan: Soenario dan Rachmad Muljomiseno
- Menteri Perindustrian: F.J. Inkiriwang
- Menteri Perhubungan: Sukardan
- Menteri Perhubungan Laut: Nazir
- Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga: Pangeran Mohammad Nur
- Menteri Perburuhan: Samijono
- Menteri Sosial: J. Leimena dan Muljadi Djojomartono
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Prijono
- Menteri Kesehatan: Aziz Saleh
- Menteri Agama: Mohammad Iljas
- Menteri Agraria: R. Sunarjo
- Menteri Negara Urusan Pengerahan Tenaga Kerja: A.M. Hanafi
- Menteri Negara Urusan Veteran: Chaerul Saleh
- Menteri Negara Hubungan Antar Daerah: F.L. Tobing
- Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonimi: Suprajogi
- Menteri Negara Urusan Kerjasama Sipil Militer: Wahid Wahab
- Menteri Negara Urusan Transmigrasi: F.L. Tobing
- Menteri Negara: A.M. Hanafi
- Menteri Negara: Mohammad Yamin.
(tirto.id - Pendidikan)
Penulis: Yonada Nancy
Editor: Iswara N Raditya
Penulis: Yonada Nancy
Editor: Iswara N Raditya
