Program Kerja Kabinet Djuanda, Prestasi, dan Penyebab Jatuhnya

Apa saja program kerja Kabinet Djuanda? Berikut penjelasan sejarah, program kerja, partai pendukung, prestasi, penyebab kejatuhan, dan susunannya.

Penulis: Yonada Nancy

Terbit 12 Jun 2025 20:00 WIB,

Waktu baca ±4 menit

Djuanda Kartawidjaja (berdiri); 1952. Adapun Djuanda adalah pemimpin Kabinet Djuanda yang memiliki lima program kerja ketika memimpin Indonesia. FOTO/Wikicommon

tirto.id - Terdapat lima program kerja Kabinet Djuanda yang dijalankan oleh Djuanda Kartawidjaja dan rekan-rekannya. Kabinet urutan ketujuh yang pernah memimpin Indonesia ini sempat eksis pada masa demokrasi liberal.

Kemunculannya sebagai kabinet pemimpin Indonesia hadir sebagai pengganti Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Adapun kejatuhannya digantikan oleh Kabinet Kerja I pimpinan Sukarno.

Jatuhnya Kabinet Djuanda menjadi tanda masa peralihan sistem pemerintahan, yakni dari demokrasi liberal ke terpimpin. Untuk mengetahui secara lebih rinci sejarahnya, Anda bisa baca penjelasan berikut.

Sejarah Kabinet Djuanda

Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja ini menjalankan program kerjanya mulai September 1957 hingga Juli 1959. Sejarah mencatat bahwa kepemimpinan Djuanda bertahan paling lama dibanding masa pemerintahan kabinet-kabinet lain.

Mereka menjalankan pemerintahan selama kurang lebih 14 bulan atau 1 tahun lewat dua bulan. Periode kepemimpinan ini terbilang rentan lantaran selama era demokrasi liberal kerap terjadi perubahan kabinet.

Adanya persaingan antar golongan hingga sistem multi partai menyebabkan situasi di pemerintahan kurang stabil. Oleh karena itu, era demokrasi liberal di Indonesia hanya berlangsung singkat mulai tahun 1950-1959.

Dengan kata lain, masa pemerintahan Kabinet Djuanda merupakan penutup era demokrasi liberal. Kemudian menjadi masa peralihan ke sistem pemerintahan demokrasi terpimpin yang diberlakukan pada Juli 1959.

Kabinet Djuanda disebut juga zaken kabinet karena diisi oleh para ahli atau kalangan nonpartai. Ada tiga kabinet yang merupakan kabinet zaken pada masa demokrasi liberal, yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Wilopo, dan Kabinet Djuanda.

Program Kerja Kabinet Djuanda

Setelah resmi ditunjuk sebagai perdana menteri, Djuanda beserta kabinetnya mulai menjalankan sejumlah program kerja. Program kerja Kabinet Djuanda disebut oleh Sukarno sebagai "Pancakarya", yaitu "lima pekerjaan".

Program kerja yang dijalankan oleh Kabinet Djuanda tidak mudah karena dilakukan di tengah pergolakan daerah. Contohnya seperti situasi separatis di Irian Barat hingga masalah ekonomi negara yang sangat buruk.

Menurut Dias Anjar Malintan dalam Perkembangan Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal (2019), program kerja dan tujuan Kabinet Djuanda meliputi lima poin penting berikut.

Membentuk dewan nasional.
Normalisasi keadaan Republik Indonesia (RI).
Melancarkan pelaksanaan pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB).
Memperjuangkan pengembalian Irian Jaya.
Mempercepat proses pembangunan.

Partai Pendukung Kabinet Djuanda

Terdapat sejumlah partai pendukung Kabinet Djuanda yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Tiga di antaranya adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo).

Berikut daftar lengkap partai pendukung Kabinet Djuanda.

Partai Nasional Indonesia (PNI);
Nahdlatul Ulama (NU);
Masyumi;
Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII);
Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI);
Partai Kristen Indonesia (Parkindo);
Partai Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI).

Prestasi Kabinet Djuanda

Salah satu prestasi Kabinet Djuanda adalah mencetuskan Deklarasi Djuanda. Deklarasi ini berisi penegasan kembali batas wilayah perairan di Indonesia yang sebelumnya dinilai merugikan keamanan dalam negeri.

Nansy Rahman dalam Sejarah Indonesia (2020) mencatat, dahulu batas laut Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial Belanda. Peraturan tersebut menyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 3 mil dari pulau-pulau yang menjadi bagian wilayah daratannya.

Batas 3 mil dari daratan menyebabkan adanya laut-laut bebas yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia. Akibatnya, kapal-kapal asing bebas masuk ke wilayah tersebut dan membahayakan keamanan NKRI.

Melalui Deklarasi Djuanda, pemerintah menyatakan bahwa segala perairan sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau adalah bagian dari wilayah NKRI. Dengan demikian, wilayah lautan serta daratan Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat.

Selain mencetuskan Deklarasi Djuanda, Kabinet Djuanda juga berhasil dalam menjalankan berbagai program kerja lain. Berikut ini daftar keberhasilan Kabinet Djuanda.

Membentuk dewan nasional yang berfungsi dalam menampung dan menyalurkan pertumbuhan maupun kekuatan yang ada di masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Dewan nasional ini yang nantinya menggerakkan sistem demokrasi terpimpin.
Mengadakan musyawarah nasional (Munas) untuk mencegah pergolakan di daerah-daerah, termasuk Irian Barat.
Mengadakan Munas untuk mengatasi krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.

Penyebab Jatuhnya Kabinet Djuanda

Mengapa Kabinet Djuanda atau Kabinet Karya jatuh? Kabinet Djuanda resmi berakhir setelah Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 silam.

Peristiwa ini menjadi awal dari masa demokrasi terpimpin sekaligus berakhirnya era demokrasi liberal atau parlementer. Adapun beberapa penyebab yang memicu keruntuhan Kabinet Djuanda mencakup daftar berikut.

Banyaknya kepentingan antar golongan dan partai politik yang ada di dalam pemerintahan.
Banyaknya peristiwa politik yang menghambat kepentingan masing-masing kelompok di tubuh konstituen.
Kegagalan Kabinet Djuanda dalam menghadapi pergolakan daerah.
Krisis ekonomi dan keuangan yang buruk sehingga program kerja kabinet sulit dilaksanakan.

Susunan Kabinet Djuanda

Secara garis besar, terdapat tiga susunan Kabinet Djuanda yang tercatat dalam sejarah pemerintahan kabinet di Indonesia. Mulai dari paling tinggi perdana menteri, wakil perdana menteri, dan para menteri.

Perdana Menteri Kabinet Djuanda

Perdana Menteri Kabinet Djuanda bernama Djuanda Kartawidjaja. Daniel S. Lev dalam The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959 (2009) menyebutkan bahwa Djuanda adalah sosok administrator ideal jika dibandingkan negarawan lain.

Hal ini disebut lantaran Djuanda dikenal sebagai sosok nonpartai yang tidak ambil bagian dalam kepentingan partai politik. Kendati Djuanda sangat menghormati Sukarno maupun kelompok militer, namun tidak begitu saja tunduk kepada keduanya.

Keahlian Djuanda dalam berdiplomasi juga dapat mempertahankan dukungan parlemen selama ia menjalankan program kerja kabinetnya. Lantas, siapa saja yang pernah menjadi Wakil Perdana Menteri Kabinet Djuanda?

Perdana Menteri: Djuanda Kartawidjaja

Wakil Perdana Menteri Kabinet Djuanda

Djuanda tentu tidak bekerja sendirian dalam menjalankan program kerja besutannya. Terdapat sebanyak tiga Wakil Perdana Menteri Kabinet Djuanda yang turut membantu, berikut daftarnya.

Wakil Perdana Menteri I: Hardi
Wakil Perdana Menteri II: Idham Chalid
Wakil Perdana Menteri III: J. Leimena

Menteri-Menteri Kabinet Djuanda

Dalam menjalankan tujuan Kabinet Djuanda, diangkat beberapa orang untuk mengisi jabatan menteri-menteri tertentu. Jika dihitung, totalnya mencapai 26 menteri berikut.