13 Pemberontakan yang Pernah Terjadi di Indonesia

tirto.id - Pemberontakan di Indonesia mencakup beberapa peristiwa gerakan separatisme dengan latar belakang yang berbeda-beda. Simak artikel ini untuk mengetahui 13 contoh pemberontakan bersenjata di Indonesia.

Mengutip Saimi dkk. dalam Studi Analisis Pemberontakan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (2022), macam-macam pemberontakan di Indonesia mencakup 4 bentuk. Di antaranya gerakan dengan niat melawan, menaklukkan negara, membunuh pemimpin dan pejabat, serta menggulingkan pemerintahan.

Peristiwa pemberontakan di Indonesia karena ideologi dan penyebab lain muncul beberapa kali semenjak masa kolonialisme Belanda hingga setelah kemerdekaan. Ada juga pemberontakan di Indonesia tahun 2000an seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Front Kedaulatan Maluku (FKM).

Daftar Pemberontakan yang Pernah Terjadi di Indonesia

Artikel ini menyajikan 13 contoh pemberontakan di Indonesia untuk kebutuhan pembelajaran peserta didik. Khususnya saat murid ingin memperdalam pemahaman terkait mata pelajaran sejarah.

Berikut ini daftar pemberontakan di Indonesia.

1. Pemberontakan Petani Banten

Pemberontakan petani Banten atau Geger Cilegon 1888 terjadi pada Senin, 9 Juli 1888 di wilayah Cilegon, Banten Indonesia. Pemberontakan ini merupakan gerakan sosial dan budaya kaum petani Banten yang dilatarbelakangi konflik tanah, pemerasan tenaga kerja, wabah penyakit, dan bencana.

Pemberontakan petani Banten mencakup tiga pasukan yang masing-masing dipimpin Lurah Jasim, Haji Abdulgani, dan Haji Usman. Masykur Wahid, dalam jurnal Membaca Kembali Pemberontakan Petani Banten 1888 dalam Struktur Giddens (2010), menjelaskan tujuan pemberontakan petani banten adalah merebut kembali hak-hak bertahan hidup dan identitas diri atas kolonialisme Belanda maupun dominasi bangsawan.

2. Pemberontakan PKI di Sumatera 1926-1927

PKI pernah memberontak kepada kolonial Hindia Belanda pada malam pergantian tahun 1 Januari 1927 di Silungkang, Sumatera Barat, dan sekitarnya. PKI Sumatera Barat sebenarnya telah merencanakan pemberontakan pada 26 Juli 1926, tetapi urung karena misi mereka terendus pihak Belanda.

Hindia Belanda kemudian menangkap petinggi PKI Sumatera Barat satu per satu seperti Said Ali, Idrus, Harun, Yusup Gelar Radjo Kacil, Bagindo Ray, dan Haji Baharuddin. Penangkapan petinggi PKI tersebut tidak membuat rencana pemberontakan gentar.

PKI tetap menjalankan gerakannya Sumatera Barat pada 31 Desember 1926 dengan puncak operasi yang terjadi pada malam hari 1 Januari 1927. PKI membunuh para opsir belanda, guru agama, dan pedagang emas yang diklaim bekerja sama dengan pemerintah Belanda.

3. Pemberontakan Marinir Bumiputera

Pada 1 Juli 1931, Gubernur Jenderal de Jonge memberlakukan pemotongan gaji pegawai pemerintah 5 persen. Kebijakan penurunan gaji tersebut muncul akibat krisis ekonomi parah yang melanda masyarakat dunia pada awal 1930-an.

Pemerintah Hindia Belanda pun mengeluarkan keputusan Koninklijk Besluit No. 51 tanggal 21 januari 1933. Ia memotong gaji awak kapal Indonesia serta menyamaratakan 17 persen, sedangkan Angkatan Laut Belanda 14 persen.

Pemotongan gaji menyebabkan marinir-marinir bumiputera di kapal Perang De Zeven Provincien memberontak pada 4 Februari 1933. Mendengar kabar itu, Colijn selaku Menteri Urusan Jajahan, sebagaimana dijelaskan dalam jurnal Protes Sosial di Kapal Perang: Pemberontakan Marinir Bumiputera di Kapal De Zeven Provincien 1933 karya Danil Mahmud Chaniago dan Umi Rusmiani Umairah, memerintahkan untuk menumpas pemberontakan di Kapal De Zeven Provincien.

4. Pemberontakan PETA di Blitar

Pembela Tanah Air (PETA) pernah melakukan pemberontakan terhadap pihak pendudukan Jepang. Pemberontakan PETA di daerah Blitar, Jawa Timur, memuncak pada 14 Februari 1945.

Pelopor sekaligus pemimpin pemberontakan tersebut adalah Supriyadi. Ia seorang anggota PETA yang berpangkat shodancho, yaitu prajurit dari masyarakat yang pernah sekolah pada tingkat menengah pertama.

Supriyadi merasa resah sejak lama atas nasib rakyat yang dijadikan pekerja paksa, dibebani pajak tinggi, serta dirampas hasil panennya. Ia melihat perlakuan diskriminatif terhadap anggota PETA dan orang Indonesia.

Ia mengumpulkan pasukannya dan melakukan pemberontakan di Blitar tempat dirinya bertugas. Dalam aksi, pasukan Supriyadi berhasil menewaskan beberapa tentara Jepang sekaligus mendapatkan perlengkapan, logistik, serta persenjataan.

Sejumlah 68 anggota gerakan tertangkap setelah Dai Nippon melancarkan tindakan cepat untuk memburunya. Sementara Supriyadi tidak pernah tertangkap Jepang sehingga kisah lengkapnya menjadi misteri yang belum terungkap.

5. PKI Madiun

Pemberontakan PKI Madiun merupakan salah satu contoh konflik politik yang terjadi di Indonesia pasca-kemerdekaan. Pemberontakan ini terjadi pada 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur.

Latar belakang pemberontakan PKI Madiun adalah penerapan kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi tentara (Re-Ra) yang dilakukan Kabinet Hatta I mulai 17 Februari 1948. Kebijakan tersebut mereduksi kekuatan militer Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang dibentuk pada Februari 1948 dengan menghimpun beberapa elemen partai.

Partai itu meliputi Partai Sosialis Indonesia (Parsi), Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Partai Buruh Indonesia (PBI), dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (Sobsi), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Musso yang baru saja kembali dari Uni Soviet pada 10 Agustus 1948 mengajukan konsep politik Jalan Baru sehingga tubuh FDR bergabung di bawah pimpinan PKI.

Pada 1948, FDR bersama Musso berhasil menguasai Madiun dan mendeklarasikan Republik Soviet Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun menewaskan Gubernur Jawa Timur R.M. Suryo, dokter pro-kemerdekaan Moewardi, petugas kepolisian, dan sejumlah tokoh agama.

Menanggapi keadaan yang mengganggu stabilitas nasional, Pemerintah RI menerjunkan operasi penumpasan yang dipimpin Kolonel A. H. Nasution mulai 20 September 1948. Dikutip dari buku Peristiwa coup Berdarah P.K.I September 1948 di Madiun (1967), Musso menghembuskan napas terakhir karena tertembak di daerah dekat Ponorogo pada 31 Oktober 1948.

6. G30S PKI 1965

Salah satu contoh konflik politik di Indonesia yang lain adalah Gerakan 30 September 1965 (G30S 1965). Peristiwa ini menewaskan sejumlah perwira TNI AD dan disebut pihak Orde Baru sebagai tindakan keji yang dimotor PKI.

Pada Jumat subuh berdarah itu, sejumlah anggota Letkol Untung memimpin Cakrabirawa untuk menculik serta mengeksekusi para perwira tinggi Angkatan Darat (AD). Dalam peristiwa ini, 6 perwira tinggi, dan seorang perwira pertama Angkatan Darat tewas.

Mereka yang tewas mencakup Letjen Ahmad Yani (Men/Pangad), Mayjen R. Soeprapto (Deputi II Men/Pangad), Mayjen Harjono Mas Tirtodarmo (Deputi III Men/Pangad), Mayjen S.Parman (Asisten I Men/Pangad), Brigjen D.I. Panjaitan (Asisten VI Men/Pangad), dan Brigjen Soetojo Siswomihardjo (Inspektur Kehakiman AD).

Sejarah versi Orba menyebutkan latar belakang G30S adalah menggulingkan kekuasaan Sukarno. Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) bertindak cepat setelah penerbitan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), dokumen yang kemudian dianggap juga untuk melengserkan Sukarno.

7. Pemberontakan Andi Azis

Pemberontakan Andi Azis terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 5-15 April 1950. Andi Azis, mantan perwira Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger (KNIL), merupakan tokoh pemimpin gerakan ini.

Latar belakang pemberontakan ini adalah tidak setujunya Andi Azis terhadap rencana penyatuan Negara Indonesia Timur (NIT) ke dalam NKRI. Bersama KNIL, ia menyerang sektor penting militer di bagian Indonesia Timur.

Andi Azis menangkap Letnan Kolonel A.J. Mokognita, Panglima Teritorium Indonesia Timur. Bahkan, ia juga meringkus berbagai jajaran bawahan Mokognita serta polisi Makassar.

Pemerintah Indonesia memerintahkan Andi Azis bertanggung jawab serta melaporkan diri ke Jakarta dalam waktu empat hari. Pemimpin gerakan ini baru berhasil ditangkap pada 15 April 1950.

8. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) adalah pemberontakan di Indonesia yang dipimpin Christian Robert Steven Soumokil. Pemberontakan RMS menjadi kisah lanjutan dari pemberontakan Andi Aziz.

Setelah Andi Aziz masuk penjara, Soumokil sebagai orang yang juga mempersiapkan pemberontakan Negara Indonesia Timur pergi ke Ambon pada 13 April 1950. Di sana, ia berhasil menghimpun kekuatan dari beberapa tokoh serta mantan anggota KNIL Ambon serta mendeklarasikan RMS.

Tujuan RMS adalah memisahkan Ambon, Buru, dan Seram dari NKRI. Akan tetapi, beberapa penduduk lebih senang bergabung dengan NKRI sehingga Soumokil bertindak menangkapnya.

Melihat RMS sebagai ancaman stabilitas nasional, pemerintah RI melakukan perundingan melalui Johannes Leimena tetapi ditolak. Kolonel A. E. Kawilarang pun memimpin pasukan untuk menumpas pemberontakan.

Upaya pemerintah berhasil merebut wilayah Ambon berhasil dari RMS pada November 1950. Soumokil selaku pimpinan gerakan tertangkap pada 12 Desember 1963 dan dihukum mati.

9. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) terjadi pada 23 Januari 1950 di Bandung di bawah komando Raymond Westerling, mantan kapten pasukan Kerajaan Hindia Belanda Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (KNIL).

Westerling ingin mempertahankan Republik Indonesia Serikat (RIS), membalas dendam kepada TNI, dan rakyat Indonesia. Ia menjalankan aksi ini bersama pasukan yang didirikan pada 9 Januari 1949, tepatnya setelah demobilisasi dari kesatuan Depot Speciale Troepen.

Alasan sebenarnya pemberontakan APRA adalah ketidakpuasan atas golongan pro-Belanda dari hasil Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Untuk memperlancar gerakan, Westerling bekerja sama dengan Sultan Hamid II selaku menteri negara tanpa portofolio.

Kendati telah menyerang Bandung, usaha Westerling tidak membuahkan hasil. Ia kabur ke Belanda setelah Mayor Jenderal Engels Komandan Tinggi Belanda di Bandung mendesak hasil perundingan dengan Mohammad Hatta. APRIS pun menumpas APRA.

10. Pemberontakan DI-TII Kartosuwiryo di Jawa Barat

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo merasa tidak puas atas kemerdekaan Indonesia yang dibayang-bayangi Belanda. Puncaknya, Kartosoewirjo memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) pada 7 Agustus 1949 di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Dia sendiri memiliki posisi penting sebagai imam negara. Sebelum mendirikan NII, rombongan Kartosoewirjo juga membentuk Tentara Islam Indonesia (TII) dengan Raden Oni sebagai panglimanya.

Pemerintah melalui Operasi Pagar Betis memadamkan Pemberontakan DI-TII Jawa Barat dan menangkap Kartosoewiryo maupun para petinggi lain pada 4 Juni 1962. Kartosoewiryo mendapatkan vonis hukuman mati berdasarkan Pengadilan Mahkamah Darurat Perang (mahadper) pada 16 Agustus 1962.

11. Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Gerakan Aceh Merdeka menjadi salah satu contoh pemberontakan bersenjata di Indonesia. Hasan Di Tiro selaku penggagas gerakan membangun organisasi separatis tersebut pada 1976.

GAM terus mengalami perkembangan dengan anggota aktif yang semula 25-200 orang hingga mencapai puluhan ribu orang. Konfliknya dengan militer Indonesia berlangsung hingga 2005 lalu.

Pemerintah baru bisa menyurutkan pemberontakan di Kota Serambi Mekkah dengan perjanjian perdamaian. Setelah niat pemberontakan hilang, GAM mengubah namanya jadi Komite Peralihan Aceh (KPA).

12. Front Kedaulatan Maluku (FKM)

Gerakan Front Kedaulatan Maluku menjadi salah satu kasus pemberontakan di Indonesia tahun 2000an. Pergerakan ini mengusung tujuan utama untuk mengembalikan Republik Maluku Selatan (RMS).

Pada 1950, RMS sendiri gagal memisahkan diri dari kekuasaan pemerintahan Indonesia. Pemberontakan di wilayah Pulau Ambon untuk mengulang tujuan pun muncul setelah pendirian FKM pada 15 Juni 2000.

Alex Manuputty beserta jajaran FKM lain kerap melakukan pengibaran bendera RMS di tempat-tempat publik. Langkah ini bertujuan untuk memperingati upaya pemisahan diri yang gagal.

13. Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Kasus pemberontakan di Indonesia terbaru yang masih menjadi masalah salah satunya Gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mereka berkonflik dengan militer Indonesia dalam Konflik Papua di Papua Barat.

OPM sendiri merupakan gerakan separatis yang bertujuan untuk mendirikan negara merdekanya sendiri di kawasan Papua Barat. Pihak mereka sudah meluncurkan berbagai aksi bersenjata sejak 1 Desember 1963 sampai sekarang.

Mereka punya berbagai kelompok bersenjatanya tersendiri. Pemerintah Indonesia sering menyebutkannya sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB), dan Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP).

Ingin membaca lebih banyak pembahasan sejarah maupun mata pelajaran lainnya? Pastikan untuk terus memantau materi ajar terbaru melalui laman berikut ini.

Kumpulan Materi Ajar