tirto.id - Pemilihan Umum (Pemilu) 1955 setidaknya sudah dipersiapkan sejak 1953. Di tahun itu, terbit Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 tahun 1953 yang mengatur pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Maka, terhitung mulai 7 November 1953, ditunjuklah sembilan orang sebagai anggotanya. Mereka adalah Sukri Hadikusumo, Rustam Sutan Palindih, Sudarnadi, Surjaningprodjo, Sudibjo, Haji Sofjan Siradj, Sumarto, Hartojo, dan Asrarudin.
Dari kesemuanya itu, Sukri Hadikusumo—yang berasal dari Partai Nasional Indonesia (PNI)—didapuk sebagai Ketua PPI pusat. Menurut buku Pemilihan Umum (2008: 56), Rustam, sebagai wakilnya, juga berasal dari PNI; Sudarnadi dari PIR-Hazairin; Surjaningprodjo dari NU; Sudibjo dari PSII; H. Sofjan Siradj dari Perti; Soemarto dari Parkindo; Hartojo dari PKI; dan Asraruddin dari Partai Buruh.
Kala itu, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) menjadi partai oposisi yang lumayan kuat. Di PPI pusat, Masyumi tak punya wakil. Waktu PPI ditetapkan, perdana menteri yang sedang berkuasa adalah Ali Sastroamidjojo yang berasal dari PNI.
Menurut Ruben Nalenan dalam Iskaq Tjokrohadisurjo: alumni desa bersemangat banteng (1982: 132), “dia [Ali Sastroamidjojo] sebagai tokoh PNI dinilai oleh pihak oposisi, terutama Masyumi, sengaja dipasang pada jabatan tersebut oleh PNI untuk meratakan jalan bagi kemenangan PNI.”
Pada Desember 1953, kelompok oposisi terpukul sekali lagi. Sjamsuridzal, wali kota Jakarta yang berasal dari Masyumi, diberhentikan. Hadikusumo pun banyak mendapat tantangan ketika susunan PPI kabupaten di seluruh Jakarta diubah.
Pemilu yang Jujur dan Adil
Berhubung ini adalah pemilu pertama, Ali Sastroamidjojo menilainya bukan pekerjaan mudah. Dalam autobiografinya, Tonggak-tonggak Di Perjalanan (1974), ia mengatakan, “Mendidik rakyat yang buta huruf supaya mengerti benar seluk-beluk pemilihan umum yang modern tidak mudah. Untung pengalaman rakyat di desa-desa yang tempo-tempo memilih lurah, agak membantu sedikit” (hlm. 165).
Ali yang kala itu jadi perdana menteri mengaku dirinya kemudian turun tangan. Tapi sebelum pemilu diadakan, Ali lengser dari jabatannya.
Ada rencana pemilu akan diadakan pada Agustus 1955. Tapi itu tak terjadi. Terkait pemilu yang tidak jadi di bulan Agustus itu, Ali mengaku, pihak oposisi pun kemudian menuduh pemerintah mengulur waktu. Setelah pengumuman pemilu pemilihan DPR akan diadakan pada 29 September 1955 dan pemilu pemilihan Konstituante pada 15 Desember 1955, maka serangan oposisi berhenti.
Setelah Ali jatuh, naiklah perdana menteri dari Masyumi, Burhanuddin Harahap, pada 12 Agustus 1955. Kali ini PNI menjadi oposisi. Dalam autobiografinya (1974:167), Ali menuduh: “mula-mula kabinet Burhanuddin Harahap mencoba untuk mengundurkan pelaksanaannya dengan alasan bahwa persiapannya oleh kabinet yang mendahuluinya belum beres” (hlm. 167). Bahkan, susunan PPI juga hendak diubah Burhanuddin.
Benar atau tidaknya tuduhan Ali, Ketua PPI Sukri Hadikusumo dengan tegas menyebut pemilu siap dilaksanakan. Nahdlatul Ulama (NU), yang memisahkan diri dari Masyumi pada 1952, juga ikut mendesak. Mau tidak mau, Burhanuddin pun umumkan pemilu tetap dilaksanakan tanggal 29 September 1955.
Pemilu untuk memilih anggota DPR akhirnya jadi dilaksanakan pada 29 September 1955, tepat hari ini 63 tahun lalu. Dalam pemilu pertama ini, yang dinilai banyak pihak sebagai pemilu yang baik, tentara boleh ikut memilih. Bahkan ada partai yang didirikan para kolonel Angkatan Darat, namanya Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).
Dalam pesta demokrasi itu, Sukarno ikut mencoblos pula. Ia dan penghuni istana menunaikan hak pilih di TPS Kementerian Penerangan.
“Bung Karno jalan kaki dari istana dan terus antri seperti layaknya orang yang akan mencoblos. Bung Karno berdiri di belakang barisan rakyat yang antri dan cukup banyak,” kisah Mangil Martowidjojo dalam Kesaksian tentang Bung Karno, 1945-1967 (1999: 189).
Sepengakuan Mangil, tidak ada kursi untuk menunggu. Berbeda dengan zaman sekarang di mana pemilih yang menunggu antrian dipersilakan duduk sebelum dipanggil. Mangil juga mengaku, pemilu ini adalah pemilu yang jujur. Pemilu ini pun berjalan lancar.
“Tidak ada orang yang tahu Bung Karno mencoblos tanda gambar apa,” tutur Mangil.
Tapi semua orang tahu, Sukarno adalah pendiri PNI dan PNI dikenal sebagai pendukung setia Sukarno. Hasil perhitungan suara menunjukkan PNI memperoleh suara paling banyak. Disusul Masyumi, NU, lalu PKI.
Kemonceran NU dan PKI
PNI mendapatkan 57 kursi DPR, Masyumi 57 kursi, Nahdlatul Ulama 45 kursi, dan PKI 39 kursi. Menurut Greg Fealy dalam Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967 (2003), para pemimpin NU sebenarnya kurang yakin akan nasib mereka. Hanya sedikit yang yakin NU akan mampu menggeser Masyumi. Petinggi NU juga meyakini, kemenangan non-PKI sama dengan dominasi Masyumi-PSI (hlm. 198-199).
Pada Pemilu 1955, PKI mengalami kebangkitan luar biasa setelah disikat pada Oktober 1948 dan dirazia pada Agustus 1950. Ada peningkatan 130 persen bagi PKI dalam jumlah anggota di DPR. Sementara itu, NU mengalami kenaikan sebesar 462 persen. Pemenang nomor satu dan dua hanya mendapat kenaikan 35 persen.
"Pemilihan Umum 1955 tidak membawa kemenangan pada satu aliran pun dalam masyarakat Indonesia," kata B.J. Boland dalam Pergumulan Islam di Indonesia, 1945-1970 (1985).
Setelah pemilu, Sukarno menunjuk formatur dari PNI untuk membentuk kabinet baru. Ali kemudian jadi perdana menteri lagi.
Paruh kedua era 1950-an, Masyumi mengalami masa suram. Apalagi setelah PRRI meletus di Sumatra. Masyumi sama apesnya dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI), yang dalam Pemilu 1955 cuma dapat 2 persen suara. Dua partai itu jadi oposisi yang empuk disantap pemerintah terkait PRRI.
Hingga 1967, Sukri Hadikusumo masih menjadi Ketua PPI. Menurut Warta Bhakti (20/5/1967), PPI kemudan diberi gedung dengan nama Gedung Lambang Demokrasi, di Jalan Matraman Raya No. 40, Jakarta. Para menteri hadir dalam peresmian gedung yang memakan biaya Rp41 juta itu. Pada 1967, terdapat 2 juta petugas pemilihan umum di seluruh Indonesia.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
