tirto.id - Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak para kepala daerah mempercepat proses sertifikasi ratusan ribu hektare tanah tak bertuan yang tersebar di beberapa wilayah Jawa Tengah.
"Ada 450 ribu hektare yang masih belum terpetakan. Ini lokasinya saya yakin ada di pinggiran, lereng gunung,” kata Nusron dalam rapat bersama pimpinan daerah di Kompleks Gubernuran Jawa Tengah, Kamis (17/4/2025).
Nusron mengatakan bahwa luasan tanah yang belum terpetakan dan tersertifikasi itu rawan memunculkan konflik di masa depan. Oleh karena itu, sertifikasi tanah mendesak dilakukan demi kebaikan bersama.
Selain itu, kata Nusron, masih ada 348.000 hektare tanah di Jawa Tengah yang masuk kategori KW 4, 5, 6, atau Letter C. Artinya, menurut dia, itu semua butuh surat keterangan yang lebih valid.
“Apa kabarnya? Di mana itu? Ada sertifikatnya, tapi tidak ada peta kadastralnya. Lampirannya itu enggak ada,” ujar Nusron.
Sebetulnya, ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk lebih memberikan kekuatan hukum kepemilikan tanah masyarakat. Namun, program percepatan sertifikasi tanah tersebut masih memiliki kendala.
“Biasanya didaftarkan, tapi gak mampu bayar BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Diharapkan Pemprov Jateng bisa intervensi,” katanya.
Melansir data Kementerian ATR/BPN, sebanyak 19 kabupaten/kota di Jawa Tengah telah memberikan pembebasan atau keringanan BPHTB. Tujuannya untuk mendukung pendaftaran tanah, di antaranya di Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, Kudus, Jepara, Blora, Rembang, Pekalongan, Brebes, Pemalang, Klaten, Boyolali, Karanganyar, dan Kota Semarang.
Sementara itu, layanan pertanahan di Jawa Tengah pada 2024 telah berkontribusi pada perekonomian setempat dengan total Rp 86,9 triliun. Di antaranya melalui penerimaan BPHTB sebesar Rp1,91 triliun, Hak Tanggungan sebesar Rp84 triliun, Pajak Penghasilan (PPH) Rp783 miliar, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp281,6 miliar.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menambahkan bahwa pihaknya mengaku siap bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dalam upaya layanan pertanahan dan reforma agraria.
Penulis: Baihaqi Annizar
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
