Sejarah Kabinet Natsir, Program Kerja, dan Penyebab Jatuhnya

tirto.id - Indonesia pernah mengalami beberapa kali pergantian kabinet pasca-perubahan sistem negara dari serikat menjadi kesatuan selama periode 1950-1959. Pergantian yang cenderung singkat ini disebabkan perbedaan kepentingan di antara partai-partai. Salah satu kabinet yang pernah disahkan pada masa tersebut adalah Kabinet Natsir.

Sejarah Kabinet Natsir dapat ditelusuri sejak pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS). Dipimpin oleh Mohammad Natsir selaku perdana menteri, kabinet ini hanya berusia kurang dari setahun.

Kabinet Natsir dibentuk secara resmi pada 7 September 1950 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 1950. Latar belakang pendirian kabinet ini adalah pembubaran RIS dan upaya mencari solusi bentuk pemerintahan yang cocok untuk Negara Indonesia, yang kala itu baru berusia 5 tahun.

Susunan Kabinet Natsir terdiri atas koalisi partai Masyumi dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Namun, seiring waktu, lantaran tidak diikutkan dalam pembentukan struktur kabinet, PNI memilih memisahkan diri. Partai yang didirikan oleh Soekarno pada 1927 tersebut akhirnya menjadi oposisi bersama Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak).

Susunan Kabinet Natsir

Kabinet Natsir dipimpin oleh seorang perdana menteri bernama Mohammad Natsir. Sementara itu, wakil perdana menterinya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Selengkapnya, berikut susunan Kabinet Natsir:

Program Kerja Kabinet Natsir

Sejak diresmikan pada 7 September 1950, Kabinet Natsir membuat sejumlah program kerja. Berikut beberapa program kerja Kabinet Natsir yang telah direncanakan:

1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintah.
3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Prestasi Kabinet Natsir

Kendati hanya berusia kurang dari setahun, Kabinet Natsir berhasil menjalankan program kerja dan kebijakannya. Kebijakan Kabinet Natsir yang berhasil dilakukan meliputi:

1. Di bidang ekonomi, ada Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional.
2. Menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia.
3. Pada masa Kabinet Natsir, Indonesia masuk sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.
4. Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai Irian Barat.

Kegagalan Kabinet Natsir

Kendati ada kebijakan program kerja Kabinet Natsir yang berhasil, masalah tetap tidak bisa terhindarkan. Berikut sejumlah kegagalan Kabinet Natsir dari segi kebijakan maupun program kerja:

1. Dalam penerapan salah satu program kerja Kabinet Natsir, yakni Sumitro Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit, tetapi kemudian diselewengkan penggunaannya sehingga tidak tepat sasaran.
2. Kebijakan Kabinet Natsir terkait upaya memperjuangkan dan menyelesaikan konflik antara Irian Barat dan Belanda mengalami jalan buntu, alias gagal.
3. Kegagalan Kabinet Natsir lainnya bisa dilihat dari munculnya konflik horizontal di Indonesia. Terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), Gerakan Andi Azis, Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), dan Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS).

Penyebab Jatuhnya Kabinet Natsir

Penyebab jatuhnya Kabinet Natsir tidak dapat dilepaskan dari masa-masa awal pembentukannya. Mulanya, partai koalisinya, PNI, tidak dimasukkan ke dalam susunan Kabinet Natsir. Kemudian, PNI memilih untuk menjadi partai oposisi bersama PKI dan Murba.

Ketika program kerja Kabinet Natsir mulai dijalankan, sejumlah kelompok oposisi melontarkan berbagai kritik terhadap kebijakan yang dibuat. Salah satu permasalahan yang menjadi momok bagi Kabinet Natsir adalah mosi Hadikusumo yang dikeluarkan PNI. Isinya menuntut supaya pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah.

Dikutip dari buku Sejarah Indonesia oleh Abadurakhman, dkk. (2018:54), ketika mosi itu dikeluarkan, lembaga-lembaga perwakilan daerah sebenarnya sudah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1950 oleh Kabinet Hatta.

Sementara itu, PNI mengusulkan supaya peraturan tersebut diganti dengan undang-undang baru yang bersifat demokratis. Menurut mereka, PP No. 39 Tahun 1950 tidak demokratis karena pemilihan lembaga perwakilan daerah dilakukan secara bertingkat.

Setelah dilakukan pemungutan suara di parlemen, mosi Hadikusumo diterima. Hal tersebut menyebabkan Menteri Dalam Negeri yang menjabat di Kabinet Natsir mengundurkan diri. Selain itu, kondisi tersebut juga mengakibatkan hubungan antara kabinet dan parlemen tersendat. Itulah yang menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Natsir, yang diiringi dengan penyerahan mandat kepada Presiden Sukarno pada 21 Maret 1951.