tirto.id - Masyumi mengawali sejarah partai politik Islam pada awal kemerdekaan Indonesia. Parpol Islam yang dibentuk sejak zaman pendudukan Jepang ini memiliki sederet tokoh terkemuka sebelum akhirnya dibubarkan di era Presiden Sukarno tahun 1960.
Pendirian Masyumi merupakan penganti Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang sudah dibentuk pada 1937 untuk menaungi berbagai organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan lainnya.
Masyumi didirikan pada 24 Oktober 1943 karena Jepang memerlukan suatu badan untuk menggalang dukungan rakyat Indonesia melalui lembaga agama Islam.
Kegagalan Jepang mendapatkan dukungan dari kalangan nasionalis melalui Putera (Pusat Tenaga Rakyat) juga menjadi salah satu faktor dibentuknya Masyumi.
Awalnya, Masyumi belum menjadi partai politik, melainkan federasi yang menaungi organisasi Islam yang diizinkan pada masa pendudukan Jepang. Masyumi mendeklarasikan diri sebagai partai politik setelah Indonesia merdeka.
Sejarah Berdirinya Masyumi
Abdul Rahman melalui penelitiannya berjudul Masyumi dalam Kontestasi Politik Orde Lama menyebutkan, Masyumi ditetapkan menjadi partai politik pada 7-9 November 1945 di Yogyakarta.
Dalam kongres pertama itu, Masyumi mendeklarasikan diri sebagai partai Politik dan bukan lagi organisasi yang menghimpun organisasi-organisasi Islam di Indonesia.
Salah satu alasan berubahnya haluan Masyumi disebabkan oleh keluarnya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran untuk mendirikan partai politik.
Perkembangan anggota Masyumi semakin pesat sejak berkat bergabungnya organisasi-organisasi Islam dari berbagai daerah.
Tersebutlah Persatuan Umat Islam dan Perikatan Umat Islam, Persatuan Islam di Bandung, serta Jami’ah Al-Wasliyah dan Al-Ittihdiyah di Sumatera Utara.
Menyusul kemudian Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), Al-Irsyad, Mathul Anwar, Nahdatul Wathan, dan lainnya.
Dikutip dari tulisan Insan Fahmi Siregar bertajuk "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi (1945-1960)" dalam Jurnal Thaqafiyyat (2013), Masyumi turut andil dalam perang kemerdekaan dengan membentuk Laskar Hizbullah.
Masyumi juga mendukung upaya diplomasi untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda yang kemudian terwujud pada 27 Desember 1949 setelah dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar (KMB).
Perkembangan Masyumi
Tahun 1952, NU memutuskan keluar dari Masyumi. NU sudah merasa tidak nyaman sejak pelaksanaan Muktamar Masyumi IV di Yogyakarta pada 15-18 Desember 1949.
Salah satu alasan NU hengkang adalah adanya perubahan Majelis Syuro menjadi badan penasehat, serta kedudukan wakil NU di jajaran pimpinan partai tidak seimbang dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya.
Tanpa NU, kiprah Masyumi jalan terus. Di Pemilu pertama tahun 1955, Masyumi memperoleh suara terbanyak kedua setelah Partai Nasional Indonesia (PNI).
NU yang juga ambil bagian dalam pesta demokrasi pertama di Indonesia itu menempati urutan ketiga, sedangkan Partai Komunis Indonesia (PKI) berada di posisi keempat.
Banyak tokoh Masyumi yang menempati posisi penting di pemerintahan, bahkan perdana menteri, seperti Mohammad Natsir (6 September 1950-21 April 1951), Sukiman Wiryosanjoyo (26 April 1951-1 April 1952), hingga Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955-24 Maret 1956).
Penyebab Masyumi Bubar
Dikutip dari M.C. Ricklefs dalam A History of Modern Indonesia (1991), beberapa tokoh Masyumi dianggap terlibat dalam gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 1958.
PRRI disebut-sebut melancarkan aksi pemberontakan terhadap pemerintahan Republik Indonesia di bawah rezim Presiden Sukarno.
Meningkatnya aktivitas PRRI membawa dampak negatif bagi Masyumi, terutama di daerah-daerah yang bergolak.
Pemerintahan Sukarno pun mengeluarkan peringatan tertanggal 5 September 1958 tentang larangan terhadap sejumlah partai politik atau organisasi, termasuk Masyumi, di Tapanuli, Sumatera Barat, Riau, serta Sulawesi Utara dan Tengah.
Akibatnya, pelaksanaan Muktamar Masyumi IX pada 23-27 April 1959 di Yogyakarta tidak melibatkan perwakilan partai dari daerah-daerah tersebut dan berdampak terhadap kemerosotan jumlah anggota.
Tahun 1960, tulis Mestika Zed dalam buku Ahmad Husein: Perlawanan Seorang Pejuang (2001), Bung Karno mengeluarkan Keputusan Presiden terkait kebijakan anti-multipartai.
Presiden Sukarno menegaskan bahwa partai politik di Indonesia tidak usah terlalu banyak jumlahnya karena akan membuat rakyat bingung. Kebijakan inilah yang kemudian memungkasi riwayat Masyumi.
Masyumi menghadapi keputusan ini dengan dua cara. Pertama, Masyumi dinyatakan bubar per tanggal 13 September 1960 untuk menghindari cap partai terlarang dan jatuhnya korban.
Kedua, Masyumi melayangkan gugatan kepada Sukarno di pengadilan, namun usaha ini gagal.
Adapun menurut Ken Ward dalam The Foundation of the Partai Muslimin Indonesia (1970), Masyumi dibubarkan paksa karena menolak menyalahkan PRRI. Disebutkan pula, beberapa anggota senior Masyumi dipenjara dengan tudingan terlibat pemberontakan.
Daftar Tokoh Masyumi
Banyak tokoh Islam yang pernah bergabung dengan Masyumi, di antaranya adalah:
- Hasyim Asy’ari
- Sukiman Wiryosanjoyo
- Wahid Hasyim
- Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka)
- Prof. Dr. KH. Aboebakar Atjeh
- Mohammad Natsir
- Burhanudin Harahap
- Syafruddin Prawiranegara
- Mohammad Roem
- Muhammad Isa Anshari
- Kasman Singodimedjo
- Dr. Anwar Harjono
Penulis: Syamsul Dwi Maarif
Editor: Iswara N Raditya
