Sejarah Sistem Presidensial: Arti, Ciri-ciri, Kelebihan, Kekurangan

tirto.id - Presidensial (presidensiil) didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang puncak kekuasaannya diduduki oleh lembaga eksekutif atau presiden. Sejarah mencatat, Indonesia pernah dan masih menerapkan sistem ini meskipun tidak sepenuhnya murni.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki hak paling tinggi sebagai kepala negara dan pemerintahan. Namun, ada dua lembaga lain (legislatif dan yudikatif) yang perannya mengawasi serta merumuskan UU negara yang nantinya dijalankan oleh presiden.

Ribkha Annisa dalam artikel “Sistem Presidensial Indonesia” yang termuat di jurnal Cosmogov (Vol.4, No.2, 2018:249) menyebutkan, sistem presidensial memisahkan kekuasaan menjadi tiga, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif alias trias politica, yang memiliki peran dan wewenang masing-masing.

Di Indonesia, sistem ini pernah diterapkan pada masa setelah kemerdekaan. Namun, diungkap oleh Retno Saraswati lewat tulisan “Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif” dalam jurnal MMH (Vol.41, No.1, 2012) bahwa sistem pemerintahan Indonesia kemudian diganti menjadi demokrasi parlementer.

Sistem presidensial kemudian diresmikan kembali oleh Indonesia setelah reformasi. Hal tersebut tercatat dalam keputusan MPR mengenai arah perubahan agar pemerintahan Indonesia bisa lebih stabil (Retno Saraswati, 2012:139).

Hingga kini, kesepakatan dan aturan sistem tersebut diberlakukan oleh RI dalam UUD 1945 setelah amandemen. Contoh cirinya seperti “Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan” (UUD 1945 Pasal 4 Ayat 1) dan beberapa gambaran lainnya.

Sejarah Konsep Sistem Presidensial

Konsep sistem presidensial tidak dapat lepas trias politica yang diterangkan oleh John Locke melalui “Two Treatises on Civil Government” (1632-1704). Kemudian, pada 1748, Montesquieu dalam “Esprit des Lois” juga membahas perihal tiga kekuasaan dalam negara tersebut.

Sejalan dengan itu, Rusadi Kantaprawira dalam Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar (1985:140) menuliskan bahwa trias politica yang dimaksud John Locke dan Montesquieu menyangkut tiga hal berikut ini:

1. Legislatif: lembaga pembuat Undang-Undang
2. Eksekutif: pelaksana Undang-Undang
3. Yudikatif: pengadil para pelanggar Undang-Undang

Sebelum presidensial, pemerintahan cenderung berada dalam satu genggaman kuasa. presiden atau raja yang mengepalai negara dan sering salah langkah. Singkatnya, setiap lembaga negara musti mengerjakan fungsi dan wewenang yang sudah diberikan.

Dengan begitu, proses perjalanan negara dengan sistem presidensial yang satu sama lain masih saling mengawasi ini bisa menciptakan sebuah kemajuan baru. Namun, harus tetap mengedepankan kondisi konkret yang ada di masyarakat, mulai dari budaya, keyakinan, nilai, dan lain-lain.

Kini, latar belakang tersebut bisa mempengaruhi lahirnya sistem pemerintahan presidensial yang berbeda-beda di setiap negara dunia. Misalnya, sistem presidensial di Indonesia berbeda dengan yang diterapkan di Amerika Serikat.

Ciri-Ciri Sistem Presidensial

1. Pemerintahan dan negara dipimpin langsung oleh presiden.
2. Presiden selaku lembaga eksekutif diangkat melalui pemilihan rakyat atau badan perwakilan rakyat.
3. Presiden punya hak istimewa (hak prerogatif) untuk mengangkat dan memecat menteri atau pejabat setingkat menteri.
4. Menteri memiliki tanggung jawab langsung kepada presiden.
5. Presiden tidak memiliki tanggung jawab pada kekuasaan legislatif.
6. Presiden tidak bisa dipecat oleh lembaga legislatif.

Kelebihan Sistem Presidensial

• Kekuasaan yang dipegang oleh eksekutif (presiden) stabil karena tidak bergantung kepada parlemen.
• Periode jabatan jelas sesuai ketetapan yang telah diatur dalam undang-undang negara.
• Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tidak berganti-ganti jangka waktunya.
• Program kerja yang dibuat oleh kabinet menyesuaikan dengan waktu jabatan.
• Lembaga legislatif tidak dijadikan sebagai pusat kaderisasi eksekutif karena bisa dijabat oleh orang-orang luar dan anggota parlemen.

Kekurangan Sistem Presidensial

• Kekuasaan mutlak eksekutif (presiden) bisa terjadi karena tidak adanya pengawasan lembaga legislatif.
• Sistem pertanggungjawaban presiden yang cenderung kurang jelas
• Kebijakan dan aturan umum yang dihasilkan oleh musyawarah eksekutif dan legislatif kadang kurang memuaskan.
• Ketika ingin memutuskan sebuah aturan, waktu yang digunakan cenderung panjang.