Menuju konten utama
Kronik

Sejarah 15 Februari 1989: "Presiden" Syafruddin Prawiranegara Wafat

Sejarah mencatat, Syafruddin Prawiranegara pernah menjadi pemimpin PDRI saat pemerintahan RI terhenti karena aksi militer Belanda.

Sejarah 15 Februari 1989:
Ilustrasi Syafruddin Prawiranegara. tirto.id/Gery

tirto.id - Barangkali tidak terlalu salah jika ada yang menyebut Syafruddin Prawiranegara yang wafat tanggal 15 Februari 1989, tepat 30 tahun silam, sebagai Presiden Indonesia. Sejarah mencatat, ia memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dibentuk di Sumatera Barat pada 22 Desember 1948.

PDRI muncul sebagai pembuktian bahwa negara Indonesia masih tegak berdiri. Saat itu, pemerintahan RI yang berpusat di Yogyakarta tidak berfungsi karena para pemimpinnya, termasuk Presiden Sukarno dan Wapres Mohammad Hatta serta beberapa menteri dan pejabat tinggi lainnya, ditawan kemudian diasingkan ke luar Jawa oleh Belanda.

Jika Syafruddin dan kawan-kawan tidak mendeklarasikan PDRI, atas izin Sukarno, bukan mustahil negara Indonesia dianggap sudah tidak ada. Kendati begitu, Syafruddin tidak pernah mengaku atau ingin diakui sebagai presiden. Nantinya, ia justru dianggap pembelot oleh pemerintahan Sukarno.

Berikut ini jejak sejarah Syafruddin Prawiranegara:

1911

Syafruddin Prawiranegara dilahirkan di Serang, Banten, tanggal 28 Februari 1911. Ayahnya adalah orang Banten yang berprofesi sebagai jaksa. Ibunya berdarah Minangkabau, bahkan masih memiliki garis keturunan Raja Pagaruyung yang dibuang Belanda ke Banten karena terlibat Perang Paderi.

________________________________

1922-1940

Setelah menuntaskan sekolah menengah pertama di MULO Madiun, lalu sekolah menengah atas di AMS Bandung, Syafruddin masuk Rechtshoogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia (cikal-bakal Fakultas Hukum Universitas Indonesia) pada 1939. Ia meraih gelar Meester in de Rechten (Magister Hukum).

Syafruddin Prawiranegara sempat menjadi pegawai siaran radio swasta hingga 1940, bekerja di Departemen Keuangan pemerintah kolonial Hindia Belanda hingga 1942, dan di Departemen Keuangan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia hingga sebelum kemerdekaan.

________________________________

1945

Beberapa hari setelah Indonesia merdeka, Syafruddin Prawiranegara ditunjuk sebagai anggota Badan Pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang dibentuk pada 29 Agustus 1945. Ini lembaga negara legislatif adanya MPR dan DPR.

________________________________

1946

Syafruddin Prawiranegara masuk kabinet sebagai Menteri Keuangan RI untuk masa jabatan mulai tanggal 2 Oktober 1946 hingga 26 Juni 1947. Posisi ini sebelumnya dijabat Alexander Andries (A.A.) Maramis.

________________________________

1948

Masih dipertahankan di pemerintahan, kali ini sebagai Menteri Pertanian merangkap Menteri Perdagangan (29 Januari 1948-4 Agustus 1949). Namun, sebelum masa jabatannya berakhir, pemerintahan RI terhenti lantaran Yogyakarta diduduki Belanda dan para pemimpinnya diasingkan ke luar Jawa.

Tanggal 19 Desember 1948, Syafruddin Prawiranegara bersama beberapa tokoh lainnya termasuk Tengku Mohammad Hassan, Soetan Mohammad Rasjid, juga Loekman Hakim, mendeklarasikan PDRI di Bukittinggi, Sumatera Barat. Syafruddin menjabat Ketua, Perdana Menteri, sekaligus Menteri Keuangan PDRI.

________________________________

1949-1950

Jabatan “presiden” atau pemimpin tertinggi pemerintahan yang diemban Syafruddin Prawiranegara berlangsung selama 207 hari. Tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta, ia mengembalikan mandat kepada Sukarno beberapa bulan sebelum pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda.

Syafruddin Prawiranegara sempat menempati jabatan sebagai Wakil Perdana Menteri 3 dalam Kabinet Hatta II yang berlangsung mulai 4 Agustus 1949 hingga 20 Desember 1949.

Setelah itu, Syafruddin Prawiranegara kembali diposisikan sebagai Menteri Keuangan karena negara terancam krisis ekonomi. Ia menerapkan kebijakan moneter yang cukup kontroversial, yakni yang dikenal dengan sebutan “Gunting Syafruddin”.

________________________________

1951

Dari Menteri Keuangan, Syafruddin Prawiranegara kemudian menjadi Presiden Direktur Javasche Bank yang terakhir sebelum berganti nama menjadi Bank Indonesia (BI). Ia juga merupakan Gubernur BI pertama hingga 1958.

________________________________

1958

Tanggal 15 Februari 1958, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dideklarasikan di Bukittinggi, Sumatera Barat, kemudian merilis kabinet tandingan. Syafruddin Prawiranegara tampil sebagai perdana menteri atau pemimpin tertinggi PRRI.

Syafruddin Prawiranegara dan kawan-kawan membentuk PRRI karena kecewa terhadap pemerintahan Sukarno yang dinilai tidak adil terhadap daerah-daerah. Sukarno menyikapi berdirinya PRRI sebagai suatu bentuk pembelotan dan mengerahkan operasi militer untuk mengatasinya.

________________________________

1960

PRRI ditumpas, namun Presiden Sukarno memberikan pengampunan atau amnesti kepada tokoh-tokohnya, termasuk Syafruddin Prawiranegara. Setelah diampuni, Syafruddin meninggalkan politik. Ia kemudian bergiat di Yayasan Pesantren Islam dan Korps Mubalig Indonesia (KMI).

________________________________

1985

Selama Orde Baru berkuasa, Syafruddin Prawiranegara giat berdakwah. Namun beberapa kali ia harus berurusan dengan rezim Soeharto. Pada Juni 1985, misalnya, Syafruddin diperiksa aparat karena khotbahnya dalam Salat Idul Fitri di Tanjung Priok, Jakarta, dianggap meresahkan.

________________________________

1989

Tanggal 15 Februari 1989, Syafruddin Prawiranegara meninggal dunia di Jakarta pada usia 77 tahun. Meskipun jejak-langkahnya beberapa kali memunculkan kontroversi, namun berkat jasa dan sumbangsihnya untuk negara, pemerintah RI menetapkan Syafruddin sebagai pahlawan nasional pada 7 November 2011.

Baca juga artikel terkait SEJARAH INDONESIA atau tulisan lainnya dari Iswara N Raditya

tirto.id - Politik
Penulis: Iswara N Raditya
Editor: Ivan Aulia Ahsan