tirto.id - Kabinet Wilopo merupakan kabinet ketiga setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang bertugas pada masa bakti 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953.
Kabinet Wilopo termasuk kabinet zaken, artinya kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya, bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu.
Dilansir dari e-modulPerkembangan Kehidupan Politik, pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menjadi formatur, tetapi gagal.
Kemudian ia menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama dua minggu berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Wilopo sehingga terbentuklah Kabinet Wilopo.
Susunan Kabinet Wilopo
Mengutip dari situs Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, dasar pembentukan Kabinet Wilopo adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 99, Tahun 1953. Masa bakti dari Kabinet Wilopo adalah 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Berikut ini adalah susunan Kabinet Wilopo:
- Presiden: Ir. Soekarno
- Wakil Presiden: Drs. Mohammad Hatta
- Perdana Menteri: Mr. Wilopo
- Wakil Perdana Menteri: Prawoto Mangkusasmito
Kemudian, berikut daftar menteri dan kementerian dalam masa Kabinet Wilopo
1. Menteri Luar Negeri:
- Mr. Wilopo diberhentikan t.m.t 29 April 1952
- Mukarto diangkat t.m.t 29 April 1952
2. Menteri Dalam Negeri: Mohammad Roem
3. Menteri Pertahanan:
- Sri Sultan Hamengkubuwono IX berhenti t.m.t 2 Juni 1953
- Wilopo diangkat t.m.t 2 Juni 1953
4. Menteri Kehakiman: Lukman Wiradinata
5. Menteri Penerangan: Arnold Mononutu
6. Menteri Keuangan: Sumitro Djojohadikusumo
7. Menteri Pertanian: Mohammad Sardjan
8. Menteri Perekonomian: Sumanang
9. Menteri Perhubungan: Djuanda
10. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga: Suwarto
11. Menteri Perburuhan: Iskandar Tedjasukmana
12. Menteri Sosial:
- Anwar Tjokroaminoto berhenti t.m.t 9 Mei 1953
- Pandji Suroso diangkat t.m.t 9 Mei 1953
13. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Bahder Djohan
14. Menteri Agama: Fakih Usman
15. Menteri Kesehatan: J. Leimena
16. Menteri Urusan Pegawai: Pandji Suroso
Program Kerja Kabinet Wilopo
Melansir dari Modul Sejarah Kelas XII, berikut ini merupakan program kerja Kabinet Wilopo yang terdiri dari dua program kerja, yakni program kerja dalam negeri dan program kerja luar negeri.
Program kerja dalam negeri Kabinet Wilopo meliputi:
- menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD;
- meningkatkan kemakmuran rakyat;
- meningkatkan pendidikan rakyat;
- pemulihan stabilitas keamanan negara.
Sementara, program kerja luar negeri Kabinet Wilopo meliputi:
- penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda;
- pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia;
- menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.
Akhir Kekuasaan Kabinet Wilopo
Kabinet Wilopo menghadapi berbagai persoalan selama menjabat. Menurut modulPerkembangan Kehidupan Politik persoalan-persoalan tersebut antara lain:
1. Krisis Ekonomi
- Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang eksport Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat.
- Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunan hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimpor beras.
2. Munculnya gerakan separatis
Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang.
3. Konflik politik di internal TNI dan pemerintahan
Peristiwa 17 Oktober 1952 yang merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil memicu sikap tidak senang di kalangan partai politik. Hal tersebut dipandang akan membahayakan kedudukan partai politik.
Peristiwa ini diperkuat dengan munculnya masalah intern dalam TNI yang berhubungan dengan kebijakan KSAD A.H Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno. Hal tersebut menyebabkan ia mengirim petisi mengenai penggantian KSAD kepada menteri pertahanan yang dikirim ke seksi pertahanan parlemen sehingga menimbulkan perdebatan dalam parlemen.
Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam memulihkan keamanan di Sulawesi Selatan. Keadaan ini menyebabkan muncul demonstrasi di berbagai daerah menuntut dibubarkannya parlemen. Sementara itu, TNI-AD yang dipimpin Nasution menghadap presiden dan menyarankan agar parlemen dibubarkan. Namun, saran tersebut ditolak.
Kemudian, muncul mosi tidak percaya dan menuntut diadakan reformasi dan reorganisasi angkatan perang dan mengecam kebijakan KSAD. Inti peristiwa ini adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat guna menekan Sukarno agar membubarkan kabinet.
4. Muncul peristiwa Tanjung Morawa
Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan.
Tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya.
Tanggal 16 Maret 1953 muncul aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Para petani tidak mau pergi sebab telah dihasut oleh PKI. Akibatnya, terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh.
Intinya, peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli).
Kekuasaan kabinet Wilopo berakhir setelah peristiwa Tanjung Morawa. Setelah peristiwa tersebut, muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.
Penulis: Nurul Azizah
Editor: Yonada Nancy
