Indeks Kabinet Zaken

Gaya politik Prabowo mengadopsi Jokowi, yang merangkul lawannya dengan konsekuensi melemahkan oposisi.

Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto menentukan susunan kabinet.

Dasco sebut nama-nama yang disetor parpol KIM tengah ditelusuri Prabowo. Saat ini sedang di-profiling dan disimulasikan.

Prabowo yang ingin membentuk Kabinet Zaken mendapat respons sengit. Politikus Golkar bersumbar, jangan pandang enteng menteri dari kalangan parpol.  

Said Abdullah sebut jika visi sama, maka PDIP akan mendukung pemerintah Prabowo meski tidak masuk dalam kabinet.

Zaken kabinet sedang mengemuka. Simak pengertian lengkap beserta contoh kegagalan era Soekarno hingga tujuan serta keunggulan.

Ahli hukum tata negara, Herdiansyah Hamzah, pesimis kabinet zaken akan terbentuk di pemerintahan Prabowo-Gibran karena koalisi mereka gemuk.

Partai-partai dalam koalisi mulai mengajukan nama-nama untuk mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Kabinet Wilopo menjalankan pemerintahan mulai tanggal 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953.

Tumpang-tindih kepentingan sejumlah partai politik membuat kabinet sering bongkar pasang. Kabinet zaken mencoba menawarkan solusi.  

Djoeanda Kartawidjaja bukan simpatisan partai manapun, tapi ia ada dalam hampir setiap kabinet sejak RI merdeka hingga ia tutup usia.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai idealnya komposisi kabinet Jokowi unsur parpol tidak melebihi unsur profesional.

Seorang menteri Jokowi sudah divonis korupsi, tiga menteri lagi masih dalam proses saksi KPK.

Keinginan Jokowi membagi jatah menteri ke partai berdasarkan perolehan kursi di DPR dinilai sebagai kerjasama politik yang akan mempersempit peluang masukin profesional nonpartai.

Indonesia pernah merasakan tiga kabinet zaken pada 1950-an. Semuanya menjadi pemecah kebuntuan hubungan antarpartai.

Selain kabinet profesional, Jokowi juga bisa membuktikan pernyataannya soal memerintah tanpa beban di periode kedua dengan cara menyelesaikan kasus HAM berat di masa lalu.

Kabinet zaken mungkin jadi jawaban atas dugaan bagi-bagi jabatan. Tapi bersamaan dengan itu juga ada masalah. Salah satunya adalah ketidakcocokan dengan presiden.

Kabinet zaken sulit dibentuk karena tekanan parpol. Setidaknya lewat kasus penunjukan Ma'ruf Amin, Jokowi terlihat bisa ditekan.

Zaken kabinet adalah posisi menteri yang diisi oleh kalangan ahli dan bukan berasal dari partai politik.