tirto.id - Ahmad Syafii Maarif mengusulkan agar Joko Widodo membentuk kabinet zaken jika terpilih lagi jadi presiden untuk periode kedua. Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini bilang kabinet zaken bisa membuat "presiden lebih berdaulat."
"Kalau tidak, kabinet yang lalu ini menurut saya banyak bolongnya," kata Maarif, di Istana Kepresidenan, Kamis (9/5/2019). Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini tidak menjelaskan apa yang dia maksud "banyak bolongnya" itu.
Kabinet zaken adalah istilah untuk kabinet yang terdiri dari para profesional atau ahli. Dalam sejarah Indonesia, kabinet zaken muncul di penghujung masa demokrasi parlementer. Kabinet Djuanda (1957-1959) misalnya disebut kabinet zaken.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Johnny G Plate mendukung usul ini. Meski demikian dia mengatakan bukan berarti kabinet zaken harus diisi orang luar partai. Sebab, katanya, kader partai pun banyak yang kompeten.
"Kalau kami, Nasdem, kan, punya kader-kader yang kompeten dan loyal. Dan mereka siap untuk membantu," ujar Johnny kepada reporter Tirto, Jumat (10/5/2019).
Maarif sendiri sebetulnya memang tak mengharamkan kader partai jadi menteri. "Yang penting ahli," katanya. Dengan catatan, partai pendukung memberikan usul lebih dari satu nama yang keputusan akhirnya tetap ada di tangan Jokowi.
Pro Kontra
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, mengatakan salah satu hal positif dari kabinet zaken adalah terbangunnya citra positif bagi Jokowi. Dengan menarik orang yang benar-benar bukan kader partai, katanya, Jokowi akan terlihat berkomitmen untuk memberantas korupsi.
"Memang ada budaya balas budi kepada partai dan terlibat korupsi," kata Ujang kepada reporter Tirto.
Salah satu pembantu Jokowi yang sudah terbukti korup adalah Idrus Marham, bekas Menteri Sosial. Dia sudah divonis tiga tahun atas kasus korupsi PLTU Riau-1.
Sejumlah nama lain yang saat ini diduga terseret kasus korupsi adalah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.
"Makanya cari saja orang-orang di luar partai untuk menjadi menteri. Kita tidak kekurangan banyak orang hebat," tegasnya.
Namun Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol) UI Aditya Perdana mengatakan kabinet zaken tak melulu baik. Kepada reporter Tirto Aditya mengatakan, "belum tentu juga profesional murni tidak bisa dilobi."
Aditya menyebut nama Erick Thohir sebagai contoh. Erick memang seorang profesional. Dia adalah pedagang. Namun di sisi lain juga punya kedekatan dengan partai karena posisinya sebagai Ketua TKN.
"Enggak jadi jaminan juga profesional itu lepas dari kepentingan politik, kan?" katanya, retoris.
Aditnya juga menilai menteri dari partai lebih mungkin punya kedekatan personal dengan Jokowi karena setidaknya sudah berhubungan selama proses pemilu. Dan itu penting untuk bekerja bersama. Mengambil dari profesional ketimbang kader partai, dengan begitu, akan lebih riskan karena secara personal kurang dekat.
Selain itu, di luar konsepnya itu sendiri, membentuk kabinet zaken agak sulit karena hitung-hitungan politis. Aditya mengatakan tak akan ada partai yang rela menyerahkan posisi menteri ke profesional. Mereka merasa berhak atas posisi menteri karena telah membantu Jokowi mempertahankan kursi RI-1.
"Partai koalisi dalam pilpres akan mengungkit peran mereka bagi kemenangan Jokowi," kata Adit.
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi, mengatakan belum ada pembicaraan soal siapa mengisi pos apa sampai sekarang. Namun dia memastikan kalau saran Syafii Maarif akan dipertimbangkan.
"Tentu akan jadi masukan buat Pak Jokowi membentuk kabinet mendatang," kata Johan kepada reporter Tirto.
Johan lantas mengingatkan kalau pada 2014 lalu Jokowi sudah menggaet 19 orang profesional dari 34 kursi menteri yang tersedia, termasuk Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan (meski kemudian dicopot). Artinya Jokowi sudah mengupayakan kabinet zaken meski baru sebagian.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Rio Apinino
