Kabinet Wilopo: Sejarah, Program Kerja, Keberhasilan & Kejatuhan

Kabinet Wilopo: Sejarah, Program Kerja, Keberhasilan & Kejatuhan. Simak artikel ini untuk mengetahui sejarah pembentukan & penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo.

Kontributor: Nurul Azizah

Terbit 16 Dec 2024 20:00 WIB,

Waktu baca ±7 menit

Lambang partai Peserta Pemilu 1955. Foto/Howard Sochurek/LIFE

tirto.id - Kabinet Wilopo merupakan kabinet ketiga setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat. Adapun kabinet yang dipimpin Wilopo ini melaksanakan tugas masa baktinya mulai tanggal 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953.

Perlu diketahui bahwa Kabinet Wilopo termasuk kabinet zaken. Beberapa jajarannya diisi oleh para tokoh ahli berdasarkan bidang masing-masing, bukan sebagai wujud representatif dari partai politik tertentu.

Dilansir dari e-modul Perkembangan Kehidupan Politik, pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menjadi formatur, tetapi gagal.

Kemudian ia menunjuk Wilopo dari Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai formatur. Setelah bekerja selama dua minggu, berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Wilopo sehingga terbentuklah Kabinet Wilopo.

Sejarah Kabinet Wilopo

Telah disebutkan sebelumnya bahwa Sidik Djojosukarto dan Prawoto Mangkusasmito bertugas sebagai formatur kabinet baru. Peristiwa ini terjadi pasca Kabinet Sukiman mengundurkan diri dan membutuhkan waktu beberapa minggu.

Perjalanan kedua formatur ini gagal sehingga karena adanya perbedaan pendapat, sehingga mandat diserahkan kembali kepada Presiden. Adapun penyerahan kembali mandat ini terjadi pada 18 Maret 1952 silam.

Mengutip tulisan Deliar Noer dalam Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965, terdapat ungkapan Prawoto mengenai kegagalan yang diakibatkan perbedaan interpretasi terhadap komposisi dan personalia kabinet.

Wilopo pun ditunjuk sebagai formatur berikutnya, diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1952. Sebagai formatur pengganti, dia terkesan lebih mudah melakukan aksi lantaran perbedaan pendapat yang terjadi sudah menemukan titik tengah.

Bukan hanya itu, dia juga berhasil menggandeng beberapa partai lain sebagai koalisi di susunan kabinetnya. Di antaranya terdapat PNI, Masyumi, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Katolik, Partai Indonesia Raya (PIR), Partai Buruh, dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).

Berlanjut setelah itu, Kabinet Wilopo secara sah dilantik dan menjalankan tugas mereka mulai tanggal 3 April 1952. Mereka telah menjalankan berbagai program kerja, namun harus terpaksa jatuh sebelum periodenya habis (seharusnya sampai 30 Juli 1953).

Program Kerja Kabinet Wilopo

Melansir dari Modul Sejarah Kelas XII, berikut ini merupakan program kerja Kabinet Wilopo yang terdiri dari dua program kerja, yakni program kerja dalam negeri dan program kerja luar negeri.

Program kerja dalam negeri Kabinet Wilopo meliputi poin berikut.

Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD;
Meningkatkan kemakmuran rakyat;
Meningkatkan pendidikan rakyat;
Pemulihan stabilitas keamanan negara.

Sementara, program kerja luar negeri Kabinet Wilopo meliputi daftar berikut.

Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda;
Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia;
Menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.

Keberhasilan Kabinet Wilopo

Terdapat sejumlah contoh keberhasilan Kabinet Wilopo ketika masa bakti mereka berlangsung, misalnya berhasil menyelenggarakan pemilihan umum. Bukan Pemilu seperti sekarang yang memilih Presiden, dahulu Pemilu dilakukan untuk mencari Anggota Konstituante, DPR, dan DPRD.

Ada pula keberhasilan dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri bersistem bebas aktif, sebagaimana dikutip dari buku Sistem Ketatanegaraan Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950-1959.

Kabinet Wilopo secara garis besar ingin mengupayakan timbulnya keadaan stabil dalam bidang sosial, politik, maupun ekonomi. Demi kebutuhan sosial dan ekonomi misalnya, mereka berhasil menerapkan kebijakan Bulog.

Kemudian mengeluarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan memenuhi sejumlah kekurangan di perundang-undangan. Lalu, bertindak pula sebagai peningkat mutu atau kualitas pendidikan.

Penyebab Jatuhnya Kabinet Wilopo

Kendati menawarkan sejumlah program yang diproyeksikan cerah dan beberapa di antaranya berhasil, Kabinet Wilopo tak lekang dari kejatuhannya. Terdapat empat permasalahan yang menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo, namun paling utama adalah Peristiwa Tanjung Morawa.

Menurut modulPerkembangan Kehidupan Politik persoalan-persoalannya mencakup daftar berikut.

1. Krisis ekonomi

Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang eksport Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat.
Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunan hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimpor beras.

2. Munculnya gerakan separatis

Munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang.

3. Konflik politik di internal TNI dan pemerintahan

Peristiwa 17 Oktober 1952 yang merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil memicu sikap tidak senang di kalangan partai politik. Masalah intern dalam TNI yang berhubungan dengan kebijakan KSAD A.H Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno pun ikut andil.

Ia mengirim petisi penggantian KSAD kepada menteri pertahanan yang dikirim ke seksi pertahanan parlemen, sehingga timbul perdebatan. Konflik semakin panas karena muncul surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam pemulihan keamanan di Sulawesi Selatan.

Demonstrasi terjadi pasca itu dan memunculkan mosi tidak percaya, menuntut diadakan reformasi, reorganisasi angkatan perang, dan mengecam kebijakan KSAD. Peristiwa ini adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat guna menekan Sukarno agar membubarkan kabinet.

4. Muncul Peristiwa Tanjung Morawa

Munculnya peristiwa Tanjung Morawa berfokus pada persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB), pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan.

Tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa pendudukan Jepang kala itu telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara. Bukan hanya dianggap tanah garapan, tapi juga diklaim status hak kepemilikannya.

Lantaran tidak sesuai perjanjian, mulai tanggal 16 Maret 1953 muncul aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin. Sementara para petani tidak mau pergi.

Peristiwa ini melahirkan bentrokan panas antara kedua belah pihak, bahkan menimbulkan beberapa korban tewas dari pihak petani. Oleh sebab itu, peristiwa tersebut dikenal sebagai bentrokan antara aparat kepolisian dengan petani liar.

Kejadian di Tanjung Morawa ini menimbulkan dampak domino, khususnya terhadap kepercayaan para petani kepada kabinet. Situasi ini menjadi sejarah terakhir Kabinet Wilopo, sebelum kejatuhan mereka pada Juni 1953.

Kekuasaan kabinet Wilopo berakhir setelah peristiwa Tanjung Morawa. Pasca kejadian tersebut, muncul kembali istilah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo.

Oleh karena itu, Kabinet Wilopo yang dipimpin Wilopo wajib mengembalikan mandatnya pada Presiden Sukarno. Mandat masa bakti yang seharusnya dilanjutkan sampai 30 Juli 1953, harus berakhir pada tanggal 2 Juni 1953.

Susunan Kabinet Wilopo

Mengutip dari situs Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, dasar pembentukan Kabinet Wilopo adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 99, Tahun 1953. Masa bakti dari Kabinet Wilopo adalah 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953.

Berikut ini adalah susunan Kabinet Wilopo.