tirto.id - Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 merupakan kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal di Indonesia yang berlangsung selama dekade 1950-an. Umur Kabinet Ali Sastroamidjojo II cukup pendek, hanya setahun atau selama periode 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957.
Meskipun begitu, berbagai kebijakan kabinet Ali Sastroamidjojo 2 menghasilkan sejumlah keberhasilan penting. Salah satunya pembatalan semua isi perjanjian KMB.
Ali Sastroamijoyo atau Ali Sastroamidjojo dapat dikatakan sebagai salah seorang politikus handal pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Kiprah politiknya tak diragukan lagi. Kader Partai Nasional Indonesia (PNI) tersebut telah masuk kabinet sejak tahun 1945 dan menjadi perdana menteri dua periode.
Periode pertama kepemimpinannya atau Kabinet Ali Sastroamidjojo I berlangsung 2 tahun yaitu selama 31 Juli 1953 - 11 Agustus 1955. Dikutip dari Nansy Rahman dalam Sejarah Indonesia (2020), salah satu keberhasilan Ali di periode pertama ialah terselenggaranya Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung.
Namun, Kabinet Ali Sastroamidjojo I jatuh pada 12 Agustus 1955 akibat konflik internal partai pendukung dan kondisi ekonomi negara yang masih buruk. Ia lantas digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap yang berumur lebih pendek, hanya selama 12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956 atau kurang dari 7 bulan. Selepas itu, Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 mendapatkan giliran menjalankan pemerintahan RI.
Bagaimana periode kedua masa kepemimpinan Ali Sastroamijoyo dalam kabinet Presiden Soekarno? Simak ulasan sejarah kabinet Ali Sastroamidjojo 2 berikut.
Program Kerja Kabinet Ali Sastroamijoyo 2
Berjarak tujuh bulan dari periode pertama kepemimpinannya, Ali Sastroamijoyo kembali ditunjuk sebagai Perdana Menteri oleh Soekarno menggantikan Burhanuddin Harahap. Secara sah, Presiden Soekarno melantik Kabinet Ali Sastroamijoyo pada 24 Maret 1956.
Menurut Poesponegoro dan Notosusanto di dalam Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI (2010), program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 memiliki cakupan luas sekaligus terbilang berani.
Program kerja kabinet ini mendapatkan dukungan dari Masyumi dan NU, dua partai Islam dengan perolehan suara tertinggi, serta PNI. Dukungan besar juga diperoleh Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 dari DPR hasil pemilu pertama RI dan Presiden Sukarno.
Salah satu program pokok Kabinet Ali Sastroamijoyo II itu disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat sejumlah agenda jangka panjang.
Adapun program kerja Kabinet Ali Sastroamijoyo 2 yakni sebagai berikut:
- Mendukung perjuangan pembebasan Irian Barat
- Membatalkan seluruh isi perjanjian dalam Konferensi Meja Bundar (KMB)
- Menjaga stabilitas dan keamanan dalam negeri
- Melaksanakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif
- Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat pembentukan DPRD
- Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai
- Menyehatkan perimbangan keuangan negara
- Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat
- Melaksanakan rencana pembangunan lima tahun (1955-1960)
- Melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika (KAA)
Keberhasilan Kabinet Ali Sastroamijoyo 2
Sebagian besar program kerja yang telah dirancang oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo 2 bisa berjalan. Kabinet ini mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment.
Berikut sejumlah keberhasilan kabinet Ali Sastroamidjojo 2:
- Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 membatalkan semua isi dari perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) yang lebih banyak merugikan Indonesia.
- Mendapat dukungan besar dari Presiden Sukarno dan DPR pada awal pemerintahannya.
- Membuat titik tolak periode planning and investment.
- Merancang program pembangunan rencana lima tahun (1956-1960) yang memuat detail teknis terperinci hingga daftar proyek prioritas. Ini merupakan rancangan pembangunan 5 tahun yang pertama di Indonesia.
Kejatuhan Kabinet Ali Sastroamijoyo 2
Keberhasilan membatalkan seluruh perjanjian KMB antara Indonesia-Belanda tidak secara otomatis membuat kabinet Ali Sastroamidjojo 2 tenang dari masalah.
Kabinet tersebut dihadapkan pada masalah munculnya banyak gerakan separatis, seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.
Selain itu, konflik daerah yang meningkat, munculnya gerakan anti-Cina, serta kondisi perekonomian yang tak kunjung membaik membuat kabinet ini semakin lemah.
Puncaknya ketika sejumlah partai koalisi pendukung kabinet Ali Sastroamidjojo 2 terlibat konflik politik sengit. Polemik ini berujung pada mundurnya sejumlah menteri, terutama dari Masyumi yang pecah kongsi dengan PNI.
Jadi, munculnya pergolakan di berbagai daerah serta perpecahan koalisi antara Masyumi dengan PNI menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo 2.
Akhirnya, Ali Sastoramijoyo menyerahkan lagi mandatnya kepada Presiden Soekarno dan resmi mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri pada tanggal 14 Maret 1957.
Setelah itu, Presiden Sukarno membentuk Kabinet Karya yang dipimpin Perdana Menteri Djuanda yang dikenal sebagi kabinet zaken.
Susunan Kabinet Ali Sastroamijoyo 2
Susunan Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 sebenarnya meraup dukungan banyak partai yang memiliki kursi DPR hasil Pemilu 1955. Para menteri kabinet Ali Sastroamidjojo II berasal dan 8 partai dan ada juga yang independen.
Hanya PKI dan PSI yang tidak memiliki menteri di kabinet ini. Kedua partai tersebut jadi oposisi pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo II.
Susunan Kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah sebagai berikut:
- Perdana Menteri: Ali Sastroamijoyo
- Wakil Perdana Menteri I: Mohammad Roem
- Wakil Perdana Menteri II: Idham Chalid
- Menteri Luar Negeri: Roeslan Abdulgani (24 Maret 1956 - 28 Januari 1957, lalu ia digantikan oleh Ali Sastroamijoyo yang merangkap jadi menlu)
- Menteri Dalam Negeri: Soenarjo
- Menteri Pertahanan (Ad Interim): Ali Sastroamidjojo (merangkap jadi Menhan)
- Menteri Kehakiman: Muljatno (24 Maret 1956 - 9 Januari 1957, lalu digantikan R. Sunarjo)
- Menteri Penerangan: Soedibjo
- Menteri Keuangan: Jusuf Wibisono (24 Maret 1956 - 9 Januari 1957, lalu digantikan oleh Djuanda Kartawidjaja)
- Menteri Perekonomian: Burhanuddin
- Menteri Pertanian: Eny Karim
- Menteri Perhubungan: Suchjar Tedjasukmana
- Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga: Pangeran Mohammad Nur
- Menteri Agraria: A.A. Suhardi
- Menteri Sosial: Fattah Jasin
- Menteri Tenaga Kerja: Sabilal Rasjad
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Sarino Mangunpranoto
- Menteri Kesehatan: H. Sinaga
- Menteri Agama: Mohammad Iljas
- Menteri Negara Urusan Perencanaan: Djuanda
- Menteri Urusan Umum: Rusli Abdul Wahid
- Menteri Negara Urusan Veteran: Dahlan Ibrahim
- Menteri Muda Perekonomian: Frans Ferdinand Umbas
- Menteri Muda Pertanian: Sjech Marhaban
- Menteri Muda Perhubungan: Albertus Blantaran de Rozari
- Ketua Mahkamah Agung: Wirjono Prodjodikoro
- Jaksa Agung: R. Soeprapto
- Ketua Dewan Pengawas Keuangan: Soerasno
Penulis: Alhidayath Parinduri
Editor: Maria Ulfa
Penyelaras: Addi M Idhom
