14 Juni 1987

Pemilu Pertama Indonesia Terlaksana Berkat Burhanuddin Harahap

Burhanuddin Harahap. tirto.id/Nauval
Oleh: Indira Ardanareswari - 14 Juni 2020
Dibaca Normal 4 menit
Burhanuddin Harahap resmi sebagai perdana menteri pada 12 Agustus 1955. Ditugaskan mengembalikan wibawa pemerintah di mata Angkatan Darat dan masyarakat.
Gaung nama Burhanuddin Harahap barangkali tidak sekeras Mohammad Natsir. Kendati sama-sama berkirah di dunia politik mewakili Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), kedua tokoh ini melewati fase dan episode sejarah yang berbeda. Sebelum didaulat menjadi Perdana Menteri, Burhanuddin Harahap tak pernah menikmati jabatan menteri.

Di bawah pemerintahan Burhanuddin, Pemilihan Umum pertama berhasil dilaksanakan di Indonesia pada September 1955. Pemilu terpenting dalam puluhan tahun pertama sejak Indonesia merdeka ini dipersiapkan Kabinet Burhanuddin kurang dari satu bulan. Kendati dinilai tidak memberikan hasil maksimal, tidak bisa dipungkiri babak ini merupakan kali pertama rakyat Indonesia mengeluarkan aspirasinya dalam suasana demokrasi yang jujur dan adil.

Pada 14 Juni 1987, tepat hari ini 33 tahun silam, Burhanuddin Harahap meninggal dunia akibat serangan jantung. Menurut pewartaan Kompas (15/6/1987), bekas Perdana Menteri yang juga seorang cendekiawan Islam ini sudah mengidap penyakit jantung sejak 1976. Hingga akhir hayatnya, Burhanuddin adalah anggota Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.


Antara Islam dan Politik

Burhanuddin Harahap lahir di Medan pada 12 Februari 1917. Ayahnya, Mohammad Yunus, adalah seorang mantri polisi yang sering berpindah-pindah wilayah tugas. Ketika Burhanuddin lahir, sang ayah baru saja dimutasikan ke kantor Kejaksaan Tinggi di Tanjun Balai yang pada waktu itu masih menjadi ibu kota Medan.

Burhanuddin dibesarkan dalam keluarga dan lingkungan Islam yang sangat kental. Adat dan budaya Islam yang dia dapatkan dari kedua orang tuanya terus dipertahankan bahkan ketika Burhanuddin merantau seorang diri ke Pulau Jawa untuk melanjutkan sekolah.

Seperti dikisahkan Badruzzaman Busyairi dalam Boerhanoeddin Harahap: Pilar Demokrasi (1982: 10), di usia 18 tahun Burhanuddin pergi ke Yogyakarta untuk menuntut ilmu di Algemene Middelbare School (setingkat SMA). Tiga tahun kemudian, tepatnya 1938, dia melanjutkan studi ke Rechts Hoge School atau sekolah tinggi hukum di Batavia.

Menurut Busyairi, belum banyak pemuda asal Sumatera yang mampu bersekolah di Jawa pada masa itu. Karena tidak banyak menemui kawan sekampung, Burhanuddin lebih banyak bergaul dengan orang-orang Jawa. Di Yogyakarta, dia sempat bergabung dengan organisasi Jong Islamieten Bond (JIB), sebuah organisasi pemuda Islam Jawa.

JIB didirikan atas inisiatif pemuda-pemuda anggota Jong Java yang merasa tidak puas lantaran tidak diperkenankan membicarakan masalah agama dalam organisasi induk. Organisasi ini juga pernah menaungi Mohammad Natsir ketika salah satu pucuk pimpinan Masyumi itu masih menjadi siswa sekolah menengah di Bandung.


Selepas berorganisasi di JIB dan pindah ke Batavia, Burhanuddin bergabung dengan organisasi mahasiswa Islam yang bernama Studenten Islam Studi-Club (SIS). Di sini dia membantu Jusuf Wibisono dan Mohammad Roem menyuarakan pergerakan di jalan Islam. Mereka menerbitkan jurnal berbahasa Belanda bertajuk Moslim Reveil untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan nasionalis muslim di kalangan mahasiswa.

Setelah mondar-mandir di dunia pergerakan dan organisasi Islam, Burhanuddin baru benar-benar bersentuhan dengan dunia politik pada 1946. Ketika itu dia bergabung dengan Masyumi berkat ajakan Prawoto Mangkusasmito, ketua terakhir SIS yang sudah lebih dahulu aktif di Masyumi. Tidak sampai lima tahun, Burhanuddin sudah tampil di rapat-rapat besar sebagai anggota pimpinan pusat partai dan membawa nama Masyumi dalam DPRS.

Saat Burhanuddin mulai aktif, Masyumi memang sudah menjadi partai Islam berpengaruh di tingkat pemerintahan. Tidak sedikit anggotanya yang pada akhirnya mendapat tempat sebagai penyelenggara negara. Tokoh-tokoh Masyumi paling menonjol di pemerintahan pada masa itu antara lain Mohammad Natsir, Mohammad Roem, dan Syarifuddin Prawiranegara yang masing-masing pernah menduduki kursi menteri antara 1946 sampai 1949.

Menurut penjelasan Rémy Madinier dalam bukunya Partai Masjumi Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral (2013: 86), ketika itu Masyumi tengah dilanda tekanan berat di tingkat pejabat. Banyak anggotanya yang masuk ke tubuh pemerintahan atas kepentingan pribadi sehingga melahirkan ketegangan di pucuk pimpinan partai. Persatuan umat Islam pun terpecah seiring kemunculan berbagai kepentingan politik.


Kabinet Darurat dan Pemilu Pertama


Usai Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan di pengujung 1949, situasi politik dalam negeri malah makin rumit. Rata-rata usia kabinet pemerintahan tidak lebih dari satu tahun. Jelang pertengahan 1950-an, komplikasi dan ketegangan di antara partai politik dengan militer tidak menunjukkan tanda-tanda akan melandai.

Dicatat Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (2005: 487), demonstrasi sipil mulai pecah tatkala kelompok angkatan bersenjata menuntut agar DPRS dibubarkan. Mereka menilai dewan rakyat yang dibentuk bersamaan dengan kelahiran NKRI itu tidak demokratis karena dipilih berdasarkan minat politik yang sudah ada semenjak Republik Indonesia Serikat masih berdiri.

Akibat peristiwa tersebut, lanjut Ricklefs, pemerintah terdorong untuk mempercepat pelaksanaan Pemilihan Umum. Pada April 1953, Undang-Undang Pemilu akhirnya disahkan. Pemilihan anggota DPR rencananya akan diselenggarakan pada September 1955, menyusul pemilihan anggota Majelis Konstituante pada Desember di tahun yang sama.

Sebelum niat itu terlaksana, Indonesia kembali diterjang badai politik. Jelang Pemilu 1955, pertikaian antar penyelenggara negara dengan militer kembali meruncing. Para perwira militer yang sebelumnya sibuk membereskan urusan internal pasca-demonstrasi, kembali tidak mau mengakui orang-orang yang diangkat oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo. Kondisi ini diperparah oleh aksi Kolonel Zulkifri Lubis yang memboikot pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat yang baru.

Herbert Feith dalam buku The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (1962: 414) memaparkan bahwa sikap menantang kelompok militer terhadap pemerintah kemungkinan dilatarbelakangi harapan mereka pada pembentukan kabinet baru. Penolakan itu berhasil menurunkan dukungan DPRS terhadap pemerintahan Ali. Pada 24 Juli 1955, Kabinet Ali pun beramai-ramai meletakan jabatan akibat tekanan dari partai-partai oposisi.

Di tengah situasi yang kurang baik itu, Presiden Sukarno malah memutuskan untuk berangkat haji. Mohammad Hatta yang bertindak sebagai pengganti Presiden kemudian menggelar pertemuan dengan Zulkifri Lubis. Hasil pertemuan itu memutuskan bahwa sebisa mungkin formatur kabinet yang baru berasal dari Partai Masyumi.




Memutuskan siapa yang akan diangkat menjadi formatur kabinet baru di tengah kondisi krisis nyatanya tidak mudah. Perdebatan panjang terjadi hingga awal bulan Agustus namun belum ada satu nama pun yang dirasa sesuai. Sampai suatu ketika Hatta berpaling kepada Burhanuddin Harahap yang tidak lain adalah kawan karib Lubis.

Burhanuddin yang selama ini kurang menonjol di parlemen kaget setengah mati. Dalam biografinya ia sempat mengungkapkan keberatan atas permintaan Hatta. Burhanuddin merasa dirinya belum memiliki pengalaman duduk dalam sebuah kabinet dan meminta Hatta mencari orang lain.

“Karena Bung Hatta langsung straight to the point, bertanya bersedia atau tidak, maka karena mental saya tidak siap, saya pun tidak bisa daripada menjawab belum bersedia. Alasan saya situasinya terlalu sulit, terutama dari segi pertahanan dan keamanan dan tidak kurang pula dari segi situasi perekonomian,” kata Burhanuddin (hlm. 40).

Di luar dugaan, usulan Hatta diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat Masyumi. Dengan perasaan yang sedikit ragu, Burhanuddin pun menerima amanat yang diberikan partainya. Pertama-tama, dia bernegosiasi dengan PNI dan NU agar dapat menyusun kabinet koalisi yang proporsional. Feith dalam bukunya menyebut Kabinet Burhanuddin Harahap sebagai kebalikan dari Kabinet Ali.

“Tidak seperti kabinet sebelumnya dari periode sekarang, kabinet Burhanuddin Harahap secara eksplisit mendasarkan dirinya ke atas panggung permusuhan terhadap apa yang telah dilakukan pendahulunya,” tulis Feith (hlm. 420).

Pada 12 Agustus 1955, Kabinet Burhanuddin Harahap secara resmi dilantik. Burhanuddin diangkat menjadi Perdana Menteri membawahi 22 menteri lainnya. Selain itu, dia juga merangkap Menteri Pertahanan yang sudah lumrah menjadi jabatan ganda Perdana Menteri sejak era Amir Syarifuddin.

Tugas utama yang diberikan oleh Hatta kepada Burhanuddin meliputi usaha mengembalikan wibawa pemerintah di mata Angkatan Darat dan masyarakat. Di samping itu, Burhanuddin juga dituntut dapat segera mengatasi inflasi dan memberantas korupsi yang mulai marak terjadi di kalangan pejabat pemerintahan.

Di samping kebijakan anti-korupsi, keberhasilan paling mencolok yang dilakukan Kebinet Burhanuddin meliputi pelaksanaan pemilihan umum pertama dalam sejarah Indonesia. Semenjak dilantik, kabinet ini hanya memiliki waktu kurang dari satu bulan untuk merampungkan persiapan pemilu. Pemilu 1955, diikuti tidak kurang dari 37 juta rakyat Indonesia atau 87% dari jumlah pemilih terdaftar.


Terseret Gelombang Pasang

Pencapaian Masyumi dalam Pemilu 1955 berkombinasi dengan beberapa gebrakan anti-korupsi hasil pemerintahan Burhanuddin yang tergolong singkat (kurang dari tujuh bulan) berhasil menempatkan partai Islam ini ke tengah panggung utama politik Indonesia. Kondisi ini disusul oleh penolakan para pemimpin Masyumi terkait kampanye penyitaan harta benda milik warga negara Belanda yang terkena repatriasi sejak pengujung 1957.

Menurut Rémy Madinier, berkat kebijakannya itu Masyumi kerap menjadi sasaran bulan-bulanan. Di awal 1958, para pucuk pimpinan yang terdiri dari Natsir, Syarifuddin, dan Burhanuddin menjadi korban aksi intimidasi. Burhanuddin bahkan pernah dirumorkan ditahan pihak berwajib dan meninggal dunia hingga membuat keluarganya dari Sumatera berduyun-duyun datang ke Jakarta.

Akibat serangan-serangan psikologis semacam itu, lanjut Madinier, Burhanuddin lebih suka menjauh dari ibu kota. Keputusannya untuk pulang kampung ini bertepatan dengan pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat. Burhanuddin beserta tokoh-tokoh terkemuka Masyumi lainnya terseret dalam rangkaian peristiwa yang kemudian melahirkan babak krisis politik baru bernama Pemberontakan PRRI Permesta.

Baca juga artikel terkait SEJARAH INDONESIA atau tulisan menarik lainnya Indira Ardanareswari
(tirto.id - Politik)

Penulis: Indira Ardanareswari
Editor: Windu Jusuf
DarkLight