tirto.id - Bermula dari keengganan dimasukkan dalam satu kandang dengan komponen nasionalis, lahirlah Madjelis Islam A’la Indonesia (MIAI) pada 1937. Sebelumnya, kelompok Islam sering berada di bawah dominasi kaum nasionalis dalam dunia pergerakan sejak awal abad 20.
Arah mulai berubah tatkala gagasan reformasi Islam dan pan-Islamisme dari Mesir—yang disebarkan Rasyid Ridla dan Jamaludin al-Afghani—menjadi sumber inspirasi bagi para aktivis Islam. Begitu inspiratifnya gerakan al-Afghani bagi dunia Islam, intelektual India Pankaj Mishra dalam From the Ruins of Empire: the Revolt Against the West and the Remaking of Asia (2013) menyamakan pengaruh orang ini sebesar Alexander Herzen dan Karl Marx.
Mishra memang tidak mengada-ada. Dampak pemikiran al-Afghani jauh meluas ke seluruh Asia-Afrika, termasuk Hindia Belanda. Di negeri kolonial ini, semangat modernisme Islam dan bangkitnya martabat bangsa-bangsa terjajah bersatu padu membentuk sejenis ideologi baru yang terpisah dari nasionalisme sekuler.
Baca juga: Mengapa Quran Menyebut Umat Islam sebagai Umat Pertengahan
Dalam semangat macam itu, kaum “reformis” atau “modernis” Islam — jika boleh mengatakannya demikian meski istilah ini problematis — bertekad tidak lagi sekubu dengan komponen nasionalis di Hindia Belanda. Kemudian, dalam rangka mencari kawan sekubu, golongan reformis lebih memilih merangkul kelompok “tradisionalis” yang sebelumnya mereka curigai.
Kaum tradisionalis didekati atas nama “persatuan dan persaudaraan umat Islam Indonesia”. Janjinya adalah: golongan tradisionalis akan mendapat porsi besar dalam organisasi konfederasi yang mewakili suara umat Islam. Kelak, menjelang Pemilihan Umum pertama di Republik Indonesia merdeka, kaum tradisionalis merasa janji tersebut diingkari -- membuat Nahdlatul Ulama sebagai representasi golongan tradisionalis menyatakan mufaraqah (berpisah).
Setelah golongan tradisionalis menyatakan mau bergandengan tangan demi menyatukan aspirasi umat Islam, kedua pihak sepakat bergabung ke dalam MIAI yang dibentuk pemerintah kolonial. Untuk sementara waktu, organisasi konfederasi berbagai organisasi Islam ini berhasil mengikat aspirasi umat Islam dalam satu wadah.
Baca juga:
Tapi persatuan itu ringkih. Pelbagai kepentingan di antara organisasi-organisasi lebih menonjol daripada keinginan bersatu. Terlebih para perwakilan golongan modernis, yang merasa lebih terdidik dibanding kaum tradisionalis, terkesan ingin mendominasi.Lima tahun setelah MIAI didirikan, balatentara Jepang berhasil merebut Hindia Belanda. Di periode inilah gagasan persatuan umat Islam diuji kembali dalam situasi yang pelik.
Masyumi Dibentuk Jepang
Pemerintahan balatentara Jepang mencoba merangkul kelompok Islam dan memasukkan mereka dalam politik perang dalam kerangka Asia Timur Raya. Sejak kedatangan Nippon, MIAI mengalami kevakuman dan hampir saja bubar. Jepang kemudian mengizinkan organisasi ini berdiri kembali pada September 1942 dengan tujuan agar pemerintah memiliki basis organisasi massa dari kalangan Islam.
Tapi langkah Jepang itu menuai kecurigaan. Jepang dinilai hanya sedang berusaha memanfaatkan kaum muslim untuk tujuan perang. Apalagi Jepang juga bertindak ceroboh dengan memaksa umat Islam melakukan sakeirei (membungkukkan badan menghadap Tokyo untuk menghormati Kaisar Jepang) yang dengan mudah dianggap sebagai syirik. Para pengurus pusat MIAI, yang kebanyakan berasal dari unsur Partai Sjarikat Islam Indonesia (PSII), juga semakin menunjukkan gejala anti-Jepang.
Jepang lalu berpaling kepada kelompok nasionalis. Ini pun mengecewakan. Orang-orang nasionalis malah memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk mempropagandakan kemerdekaan Indonesia alih-alih membantu Jepang dalam perang.
Mau tidak mau, Jepang beralih lagi kepada kelompok Islam. Tapi kali ini, mereka sudah meninggalkan MIAI. Pada November 1943, pemerintahan balatentara Jepang mendirikan Madjelis Sjoero Moeslimin Indonesia yang juga berfungsi seperti MIAI sebagai konfederasi organisasi-organisasi Islam. Fungsi utama organisasi ini, selain menjadi wadah aspirasi umat Islam, tentu saja melayani kepentingan Jepang.
Baca juga: Saat Haji Misbach Menyerang Muhammadiyah
Dalam Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi & Islam Integral (2013) sejarawan Prancis Remy Madinier menegaskan: “Masjumi menjadi wahana baru bagi Jepang untuk mereorganisasi masyarakat Islam Indonesia agar mendukung kepentingan mereka” (hlm. 48).
Menurut Harry Benda dalam The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam Under the Japanese Occupation (1985), ada dua jenis keanggotaan dalam Masyumi. Pertama, perkumpulan-perkumpulan Islam yang mendapat status legal dari pemerintah. Kedua, para kiai dan ulama yang mendapat rekomendasi dari Shumubu (Biro Urusan Agama).
Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mendapat jatah paling besar dalam Masyumi, karena hanya kedua organisasi itulah yang mendapat izin resmi dari pemerintah. Di samping dua perkumpulan itu, bergabung pula Persatoean Oemmat Islam dan Perikatan Oemmat Islam.
“Dengan mengedepankan perkumpulan-perkumpulan nonpolitik… Jepang berupaya meredam potensi pemberontakan rural yang mungkin saja dikerahkan oleh kelompok Islam,” tulis Madinier (hlm. 48).
Meski terkesan kompak di luar, terutama dalam menyikapi isu-isu sosial dan keagamaan, namun sekat antara kelompok modernis dengan tradisionalis masih kentara di dalam Masyumi. Persatuan umat Islam seperti yang dikampanyekan golongan modernis sejak akhir kolonialisme Belanda juga terganjal berbagai kepentingan di internal organisasi.
Seperti pada periode kolonialisme Belanda, dalam situasi represi di bawah pendudukan Jepang pun umat Islam susah sekali bersatu. Harapan kemudian sempat datang kala Jepang takluk kepada Sekutu dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan.
Baca juga:
Ikhtiar Merajut Kembali Persatuan Umat
Setelah Maklumat 3 November 1945 dikeluarkan, partai-partai politik mulai bermunculan. Kelompok Islam juga merasa perlu mendirikan partai politik yang menjadi corong aspirasi umat.
Sehari setelah Maklumat terbit, para aktivis PSII yang sebelumnya tersingkir di masa Pendudukan Jepang mulai menggalang kekuatan dan mengembuskan wacana berdirinya partai berlandaskan Islam. Wacana itu secara mengejutkan disepakati wakil-wakil organisasi Islam lain. Pertimbangannya: kelompok-kelompok lain sudah mendahului dengan mendirikan partai yang sesuai garis ideologi masing-masing.
Dalam merumuskan wadah yang paling tepat untuk menampung aspirasi umat, solusi terbaik yang muncul di benak para pemimpin Islam, seperti diungkap Madinier, “adalah mentransformasi kekuatan besar Islam bentukan pemerintah pendudukan Jepang, yang jaringannya sebagian besar masih utuh” (hlm. 66).
Dengan pertimbangan macam itu, para pemimpin Islam menyepakati diadakannya kongres besar yang melibatkan semua organisasi Islam di Indonesia. Pada 7-8 November 1945, Kongres Oemmat Islam Indonesia akhirnya diadakan di Yogyakarta.
Baca juga:
Tanggal pembukaan Kongres (7 November) kemudian dicanangkan sebagai hari lahir Madjelis Sjoero Moeslimin Indonesia yang baru, yang berbeda dengan organisasi serupa pada zaman Jepang maupun MIAI di masa kolonial. Kali ini organisasinya berbentuk partai dan menetapkan garis perjuangan di bidang politik.Organisasi baru ini tidak lagi menggunakan nama lengkap seperti di zaman Jepang, tapi biasa disebut akronimnya saja: Masjoemi. Disertai tambahan sebutan “Partai Politik Oemmat Islam Indonesia”.
Seperti tercatat dalam resolusi yang dihasilkan, Kongres memutuskan untuk “menjesoeaikan soesoenan dan sifat Masjoemi sebagai Poesat Persatoean Oemmat Islam Indonesia, sehingga dapat mengerahkan dan memimpin perdjoeangan Oemmat Islam Indonesia seloeroehnja.”
Tapi perjalanan Masyumi kemudian membuktikan persatuan yang diidam-idamkan sukar, kalau tidak bisa dikatakan gagal, terwujud. Perkumpulan-perkumpulan Islam yang tergabung dalam Masyumi juga tak pernah benar-benar satu suara menyikapi pelbagai situasi politik yang berkembang.
Baca juga: Nasib Suram Partai Gurem dalam Sejarah Politik Tanah Air
Ketika periode Revolusi Indonesia berakhir dan masa Demokrasi Parlementer dimulai, perbedaan antara faksi modernis dan faksi tradisionalis kian melebar. Kelompok yang disebut terakhir merasa tidak puas dengan garis politik partai dan akhirnya dieliminasi oleh para elit modernis.
Akhirnya, perpecahan tak terelakkan. Hanya 7 tahun setelah Masyumi berdiri, NU menyatakan keluar dan membentuk partai sendiri (Partai Nahdlatul Ulama). Pada Pemilu 1955, Masyumi menempati peringkat kedua (20,92% suara) diikuti NU yang mendapat 18,41% suara.
Sejak itu, umat Islam Indonesia tak pernah benar-benar bersatu.
Penulis: Ivan Aulia Ahsan
Editor: Zen RS
