Zen RS
Berkarier sebagai penulis dan jurnalis selama hampir dua dekade. Pendiri Pandit Football Indonesia....

Serba-Serbi Sejarah Kabinet di Indonesia

27 Juli 2016
Dibaca Normal 9 menit
Presiden Joko Widodo baru saja melakukan reshuffle Kabinet Kerja. Ini merupakan reshuffle kedua yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Beberapa nama tersingkir digantikan nama-nama baru, dan beberapa nama berganti pos. Tidak ada perubahan nama kabinet, Presiden Joko Widodo masih tetap menggunakan nama Kabinet Kerja.

Untuk diketahui, nama Kabinet Kerja sudah digunakan Sukarno kala menjadi presiden di era Demokrasi Terpimpin. Begitu merilis Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, yang mengubah sistem pemerintahan dari parlementer menjadi presidensial, Sukarno langsung membentuk kabinet bernama Kabinet Kerja. Dari 1959 hingga 1964, Sukarno tiga kali melakukan reshuffle, ketiganya tanpa mengubah nama kabinet. Sehingga dalam sejarah Indonesia dikenal Kabinet Kerja I, II, III dan IV.

Soal nama kabinet hanyalah satu dari sekian banyak serba-serbi yang menarik dalam sejarah pemerintahan di Indonesia. Ada kabinet yang hanya berusia 31 hari. Ada kabinet yang berisi 130 orang lebih. Ada pula kabinet yang tak pernah jelas mengumumkan program-programnya. Semua ada di sini: dalam sejarah kabinet Indonesia.

Saya mencoba menyusun sejumlah poin menarik dalam perjalanan sejarah kabinet di Indonesia. Poin-poin itu saya hadirkan dalam bentuk tanya jawab. Karena sejumlah keterbatasan, poin-poin yang sempat saya tampilkan ini tentu masih jauh dari lengkap dan masih bisa diperbanyak lagi. Ada banyak hal yang bisa ditambahkan, atau bahkan dikoreksi. Saya belum sempat mencari tahu siapa orang termuda dan tertua yang pernah masuk kabinet, siapa orang yang paling banyak keluar masuk kabinet atau siapa orang yang paling sering masuk kabinet dalam satu posisi yang sama terus menerus.

Sudah berapa kabinet yang pernah bekerja dalam sejarah pemerintahan Republik Indonesia?

Jawabannya bisa 39 tapi bisa juga 40. Jawabannya 39 jika tidak menghitung kabinet Republik Indonesia Serikat [RIS] yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta, jawabannya 40 jika menghitung kabinet RIS pimpinan Hatta itu.

Kenapa bisa begitu?

Sesuai perjanjian Konferensi Meja Bundar [KMB], Indonesia harus berbentuk negara serikat. Nah, negara serikat itu bernama RIS. Presidennya adalah Sukarno, Perdana Menterinya adalah Hatta. Di bawah RIS, ada beberapa negara bagian, di antaranya adalah Republik Indonesia dengan ibukota negara di Yogyakarta. Presidennya adalah Mr. Asaat. Semuanya berlangsung antara Desember 1949 sampai Agustus 1950.

Jadi dari Desember 1949 hingga pemerintahan RIS bubar, ada tiga kabinet yang membawa-bawa nama Indonesia. Kabinet pemerintahan RIS yang dipimpin Bung Hatta dan dua kabinet pemerintah Republik Indonesia (salah satu negara bagian RIS yang berkedudukan di Yogya) yaitu Kabinet Susanto (20 Desember 1949 hingga 21 Januari 1950) dan Kabinet Halim (21 Januari 1950 hingga 6 September 1950). Susanto sangat singkat memimpin kabinet karena ia hanyalah Perdana Menteri RI sementara. Jabatannya berakhir begitu Abdul Halim terpilih sebagai Perdana Menteri RI.

Kapankah untuk pertama kalinya RI memiliki kabinet?

Pada 2 September 1945. Perhatikan, begitu Indonesia menyatakan kemerdekaannya, Indonesia tidak langsung membentuk kabinet. Ada situasi rumit dan kompleks yang membuat kabinet baru bisa diumumkan 13 hari usai Proklamasi. Kabinet itu dipimpin langsung oleh Presiden Sukarno. Ada 18 orang yang mengisi kabinet pertama itu. Ketika itu pemerintahan masih berbentuk presidensial.

Pada 14 November, kabinet kedua diumumkan. Kali ini kabinet dipimpin oleh Soetan Sjahrir dengan 13 anggota. Yang menarik, kabinet kedua ini sudah berada dalam format pemerintahan parlementer. Sukarno tetap Presiden, dan Sjahrir menjabat sebagai pemimpin kabinet dengan status sebagai Perdana Menteri.

Jadi, dalam tempo 74 hari saja [antara 2 September 1945 sampai 14 November 1945] Indonesia sudah mengubah format pemerintahannya, dari presidensial menjadi parlementer.

Kabinet mana yang umurnya paling pendek?

Jawabannya ada dua. Keduanya sama-sama hanya berumur 32 hari.

Pertama, Kabinet Peralihan RI yang dipimpin oleh Soesanto Tirtoprodjo yang bekerja antara 20 Desember 1949 sampai 21 Januari 1950. Ini adalah kabinet sementara atau peralihan sebagai konsekuensi dari perjanjian KMB yang mengharuskan Indonesia menjadi negara Serikat. Kabinet pimpinan Soesanto ini diisi oleh 7 orang anggota kabinet.

Kabinet Dwikora II pimpinan Sukarno yang hanya berusia 32 hari [antara 24 Februari 1966 sampai 28 Maret 1966]. Kabinet ini tak berusia lama karena didemo secara besar-besaran oleh para mahasiswa karena masih melibatkan nama-nama pejabat yang dianggap tidak bersih dari peristiwa 1965 [misal: Soebandrio, Omar Dhani sampai Oei Tjoe Tat] atau tersangkut dengan kasus-kasus KKN [misal: Ibnu Sutowo]. Kabinet Dwikora II ini digantikan oleh Kabinet Dwikora III yang bekerja antara 28 Maret 1966 sampai 25 Juli 1966.

Kabinet mana yang umurnya paling panjang?

Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Resminya ia bekerja genap 5 tahun.

Kabinet Pembangunan VI pimpinan Presiden Soeharto yang bekerja sejak 17 Maret 1993 sampai 14 Maret 1998 atau 5 tahun kurang 3 hari. Kabinet berjumlah 43 orang. Pada periode inilah, secara mengejutkan, Harmoko mengundurkan diri sebagai Menteri Penerangan pada 6 Juni 1997. Posisinya digantikan oleh R Hartono.

Kabinet mana yang jumlah anggotanya paling ramping?

Kabinet Darurat di bawah pimpinan Syarifuddin Prawiranegara yang bekerja antara 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Saat itu kabinet berisi 7 Menteri. Kabinet ini dipimpin dari pengungsian, saat itu Syarifuddin harus bergerilya menghindari kejaran Belanda di pedalaman Sumatera, sementara Sukarno, Hatta, Sjahrir hingga Agus Salim sudah lebih dulu ditangkap pada Agresi Militer II. Dari 7 orang anggota kabinet, hanya AA Maramis [Menteri Luar Negeri] yang punya pengalaman sebagai anggota kabinet. Maramis sebelumnya pernah masuk kabinet dengan jabatan Menteri Keuangan pada Kabinet Hatta I [29 Januari 1949 -- 4 Agutus 1948].

Pada 16 Mei 1949, saat para pemimpin republik yang ditahan mulai diajak bernegosiasi oleh Belanda akibat tekanan dunia internasional, jumlah anggota kabinet ditambah empat orang. Keempatnya berada di bawah satu struktur komando yang dinamai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.

Kabinet mana yang jumlah anggotanya paling banyak?

Kabinet Dwikora II yang jumlahnya mencapai 132 orang menteri. Kabinet ini memang luar biasa. Selain menjadi kabinet yang usianya terpendek [32 hari], kabinet ini juga menjadi yang tergemuk. Kabinet inilah yang pernah mendapat julukan Kabinet 100 Menteri. Jumlah di atas 100 ini sebenarnya hanya meneruskan kabinet sebelumnya, yaitu Kabinet Dwikora I, yang juga dipimpin oleh Sukarno. Kabinet Dwikora I ini berjumlah 110 orang.

Pernahkah ada kabinet yang seluruhnya terdiri dari orang-orang non-partai?

Pernah. Itu terjadi pada kabinet pertama dalam sejarah Indonesia yang bekerja sejak 2 September 1945 sampai 14 November 1945. Tentu saja, beberapa di antara menteri-menteri itu dulunya pernah berpartai. Bahkan Sukarno sendiri sebagai Presiden sekaligus pemimpin kabinet dulunya –misalnya– adalah dedengkot PNI.

Tapi, saat kabinet diumumkan, partai-partai lama belum lagi “bangun dari kuburnya” dan partai-partai baru hanya muncul setelah dikeluarkan Maklumat Pemerintah Partai Politik pada 3 November 1945 yang melanjutkan keluarnya Maklumat no. X yang rilis pada 16 Oktober 1945 dengan ditandatangani oleh Bung Hatta sebagai wakil presiden. Maklumat ini kadang dianggap sebagai “kudeta” terhadap kepemimpinan Sukarno, bukan hanya karena ditandatangani Hatta kala Sukarno sedang meninggalkan Jakarta, namun juga karena mengubah sistem pemerintahan di Indonesia yang awalnya presidensial menjadi parlementer.

Soetan Sjahrir menjadi pemimpin kabinet pertama dalam sistem presidensial saat mengumumkan kabinet pada 14 November 1945. Status Sjahrir adalah Perdana Menteri – dialah Perdana Menteri pertama Indonesia dalam sistem pemerintahan parlementer.

Pernahkah terjadi ada pemimpin kabinet [baik itu Presiden atau Perdana Menteri] juga merangkap jabatan sebagai menteri?

Sering.

Sjahrir sebagai Perdana Menteri pernah merangkap sebagai Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri sekaligus pada Kabinet Sjahrir I dan II [Sjahrir tiga kali memimpin kabinet].

Amir Sjarifuddin, saat memimpin kabinet sebagai Perdana Menteri antara 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947, juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan. Hal yang sama diulangi lagi oleh Amir saat ia diberi kepercayaan memimpin kembali Kabinet untuk yang kedua kalinya antara 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948.

Soeharto, saat memimpin kabinet dalam status sebagai Pejabat Sementara Presiden antara 17 Oktober 1967 sampai 6 Juni 1968 juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus sebagai Pangkopkamtib.

Uniknya, Sukarno yang mengembalikan Indonesia kembali ke sistem Presidensial pada 1959 juga tetap masuk kabinet dalam status sebagai Perdana Menteri [jabatan yang biasanya hanya ada dalam sistem parlementer, bukan presidensial]. Itu terjadi beberapa kali dalam kabinet yang dibentuknya sendiri.

Sejak kapan kabinet di Indonesia mengenal istilah Koordinator atau Menko?

Istilah “koordinator” muncul dalam nomenklatur sejarah kabinet Indonesia pada masa Kabinet Hatta II [4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949]. Istilah resminya [seturut Penetapan Presiden No. 6 tanggal 4 Agustus 1949] agak unik: Menteri Pertahanan dan Koordinator Keamanan Dalam Negeri [bukan Menko Polkam, tapi Menhan-MenkoKam]. Posisi itu dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwana IX.

Istilah “koordinator” muncul kembali pada masa Kabinet Kerja II pimpinan Sukarno [6 Maret 1962 sampai 13 November 1963]. Saat itu ada enam Menteri Koordinator yaitu [Dalam Negeri, Kesra, Hankam, Produksi, Distribusi, Keuangan, dan Bidang Khusus].

Apakah semua anggota kabinet dalam sejarah kabinet Indonesia itu sudah pasti berstatus/bergelar Menteri?

Belum tentu. Anggota kabinet dalam sejarah Indonesia, seringkali memasukkan –misalnya– Jaksa Agung atau Ketua MA atau Gubernur BI sebagai anggota kabinet, seperti yang sering kita temui pada era kepemimpinan Soeharto.

Di era Sukarno, menteri-menteri macam itu biasa disebut sebagai Menteri Negara ex-officio yag berarti bukan anggota inti kabinet tapi dapat menghadiri sidang pleno kabinet. Hal yang sama berlaku pada apa yang disebut sebagai “Menteri Muda”.

Di era Sukarno itu, bahkan Wakil Menteri masuk dalam kabinet, seperti Wakil Menteri. Tampaknya, di era Sukarno, belum memaksimalkan apa yang sekarang disebut sebagai Dirjen, Irjen, dan pejabat eselon di bawah Menteri. Misalnya, pada Kabinet Dwikora II, ada Menteri Koordinator Agama yang membawahi Menteri Urusan Haji, Menteri Urusan Hubungan Pemerintah dengan Alim Ulama. Lucunya, pada kabinet yang sama, seorang berstatus Dirjen, yaitu Dirjen Badan Tenaga Atom Nasional, juga masuk sebagai anggota kabinet.

Dikenal istilah “Menteri tanpa portofolio”. Istilah ini pernah diejek oleh Soe Hok Gie sebagai “Menteri tanpa kerjaan yang jelas”. Beberapa nama menteri macam itu di antaranya Menteri/Sekjen Front Nasional, Menteri Penghubung MPR/DPR/DPA, sampai Menteri Urusan Jala Raya Sumatera.

Pernahkah sebuah partai politik mengalami perpecahan besar gara-gara kursi menteri di Kabinet?

Pernah. Partai Masyumi mengalami perpecahan besar dan sangat signifikan dan mempengaruhi kekuatan Masyumi saat NU keluar dari Masyumi pada 3 April 1952. Ketika itu, NU mundur karena keinginannya agar Menteri Agama diberikan pada NU ditolak oleh pemimpin Masyumi. Menteri Agama lantas diserahkan pada Faqih Usman yang berasal dari Muhammadiyah.

Kasus ini tipikal karena [1] menjadi awal dari kesan umum betapa NU memang selalu berhasrat untuk “menguasai” posisi Menteri Agama. Selain itu, kasus ini juga [2] menjadi awal penting yang membuat Masyumi gagal menjadi pemenang Pemilu 1955. Masyumi terbukti hanya menjadi pemenang urutan 2 di bawah PNI. NU sendiri di luar dugaan mampu berada di posisi ke-3. Jika NU dan Masyumi masih bersatu, pasti Masyumi akan menjadi mayoritas dan [amat mungkin terjadi] debat bertele-tele di Konstituante soal Dasar Negara bisa terselesaikan. Jika itu terjadi, Dekrit Presiden 1959 yang melahirkan Demokrasi Terpimpin yang otoriter akan kehilangan salah satu argumennya [deadlock di Konstituante menjadi salah satu dasar Sukarno membubarkan Konstituante].

Apakah semua kabinet mengumumkan program-programnya?

Kebanyakan iya. Ada beberapa kabinet yang tidak mengumumkan program atau target-targetnya, tapi itu tidak banyak, dan kebanyakan lebih dikarenakan situasi yang biasanya rumit dan serba darurat.

Ada empat kabinet yang tidak pernah mengumumkan program kerjanya: Satu, Kabinet pertama [September 1945 - November 1945]. Kedua, Kabinet Darurat pimpinan Syarifuddin Prawiranegara yang dibentuk dalam gerilya dan pengasingan di Sumatera [Desember 1948 -- Juni 1949]. Tiga, Kabinet Hatta II [Agustus 1949 - 20 Desember 1949]. Empat, Kabinet Peralihan yang dipimpin oleh Soesanto Tirtoprodjo [20 Desember 1949 -- 21 Januari 1950].

Siapakah perempuan pertama yang masuk dalam jajaran kabinet?

Perempuan pertama yang masuk kabinet namanya Ny. Mr. Maria Ulfah. Ia menjabat sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Sjahrir ke II [12 Maret 1946 sampai 2 Oktober 1946]. Ia kembali duduk di posisi yang sama pada Kabiner Sjahrir ke-III. Di era Orde Baru, jabatan Mensos biasanya juga diserahkan pada perempuan.

Perempuan kedua yang masuk kabinet yaitu SK Trimurti. Dia menjabat sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Amir Sjarifuddin ke-2 [3 Juli 1947 sampai 11 November 1947]. Ia menjabat jabatan sebagai Menteri Perburuhan. Kebetulan waktu itu ia memang anggota Partai Buruh Indonesia.

Adakah anggota kabinet yang tak pernah melaksanakan tugasnya?

Ada. Dia adalah Supriyadi, Komandan PETA di Blitar yang memimpin perlawanan bersenjata kepada Jepang. Dalam kabinet pertama yang diumumkan pada 2 September 1945, Supriyadi dipercaya sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Tapi ia tak pernah muncul. Kemungkinan besar ia sudah tewas saat terjadi perlawanan bersenjata di Blitar [belakangan, setahun silam, sempat muncul sosok yang mengaku sebagai Supriyadi].

Karena ia tak kunjung muncul untuk melaksanakan tugas-tugasnya, posisinya digantikan oleh Suryodikusumo pada 20 Oktober 1945. Pada Kabinet kedua yang dipimpin Sjahrir, jabatan Menteri Keamanan Rakyat diemban oleh Abdul Murad, eksponen Partai Sosialis.

Siapakah yang paling banyak keluar masuk kabinet?

Ir. Djuanda. Tercatat, namanya pernah 16 kali masuk dalam jajaran kabinet. Lima yang pertama ia bahkan selalu menduduki jabatan yang sama: Menteri Perhubungan. Beberapa kali ia menjabat rangkap [Menteri Perhubungan sekaligus Menteri Pekerjaan Umum pada Kabinet Hatta I dari 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1948]. Pernah menjadi Menteri Pertahanan, pernah menjadi Menteri Perencanaan Negara, Menteri Kemakmuran hingga Menteri Keuangan. Sekali ia masuk kabinet dalam jabatannya yang tertinggi: Pemimpin Kabinet alias Perdana Menteri [ia Perdana Menteri kesebelas] pada Kabinet Karya atau Kabinet Djuanda [9 April 1957 sampai 10 Juli 1959].

Di era Demokrasi Terpimpin, Djuanda bahkan masuk tiga kali dalam kabinet dalam status spesial: Menteri Pertama. Ia berada di bawah Sukarno selaku Presiden sekaligus Perdana Menteri. Praktis ia menjadi Kepala Pemerintahan secara de facto, dengan Sukarno sebagai Kepala Negara. Karena strategisnya jabatan Menteri Pertama, maka saat Djuanda meninggal pada 7 November 1963, banyak orang yang mengincar posisi itu, termasuk Soebandrio. Tapi Sukarno tak pernah mengadakan lagi jabatan Menteri Pertama. Dengan "cerdik", ia menciptakan jabatan Wakil Perdana Menteri alias Waperdam yang diisi oleh Soebandrio, Leimena dan Chairul Saleh.

Adakah menteri yang khusus menangani daerah tertentu saja?

Ada. Umumnya kabinet dimengerti sebagai pembantu presiden dalam melaksanakan program-program pemerintah di seluruh Indonesia. Namun pernah ada menteri yang ditugaskan secara khusus untuk daerah tertentu. Sudahlah ruang lingkupnya amat khusus, cakupan wilayahnya pun terbatas. Jabatan itu adalah Menteri Urusan Jalan Raya Sumatera yang mulai muncul dalam Kabinet Dwikora I (27 Agustus 1964 hingga 22 Februari 1966), dan kembali muncul dalam Kabinet Dwikora II (24 Februari 1966 hingga 27 Maret 1966). Pada Kabinet Dwikora III, yang menjadi kabinet terakhir bentukan Sukarno, jabatan ini berganti nama menjadi Departemen Pembangunan Trans Sumatera.

Orang yang memimpin jabatan di atas selalu orang yang sama yaitu Ir. Bratanata. Lulusan ITB ini salah satu pejabat yang dapat bertahan di masa transisi Orde Lama ke Orde Baru. Saat Soeharto mengambilalih kekuasaan dan membentuk Kabinet Ampera I (25 Juli 1966 hingga 17 Oktober 1967), secara de jure Soeharto berstatus sebagai Ketua Presidium, Bratanata dipercaya menjadi Menteri Pertambangan. Dialah orang yang tandatangannya tertera dalam surat kontrak karya penambangan di Papua antara Indonesia dengan Freeport. Bratanata mewakili Indonesia, sedangkan Robert C. Hills mewakili Freeport.

Pada puncak kekuasaan Soeharto, Bratanata menjadi salah satu figur oposan Orde Baru melalui Petisi 50. Saat meninggal pada 1992, surat kabar New York Times menurunkan editorial pendek yang menyebut Bratanata sebagai “[...] a spokesman for Petition of 50, the country's most visible opposition group, and wrote newspaper editorials that often were harshly critical of the Government.”

Adakah Menteri yang Buta Huruf?

Ada. Masih dalam Kabinet Dwikora II, Sukarno sempat mengangkat Mochamad Sjafei sebagai menteri, seorang yang besar di jalanan, masyhur sebagai dedengkot orang-orang jalanan di Pasar Senen.

Jabatan Sjafei ini jabatan yang agak aneh karena dalam kabinet yang sama sebenarnya sudah ada Kompartemen Pertahanan Keamanan yang terdiri dari tujuh menteri yaitu Menteri Koordinator, Wakil Menteri Koordinator, Menteri/Panglima Angkatan Darat, Menteri/Panglima Angkatan Laut (bahkan jabatan ini ada wakilnya: Menteri/Wakil Panglima Angkatan Laut), Menteri/Panglima Angkatan Udara dan Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian. Di luar tujuh menteri keamanan dalam Kompartemen Pertahanan Keamanan, ada juga Menteri/Penasehat Presiden Urusan Keamanan Dalam Negeri dan Menteri Negara Diperbantukan Pada Presiden Urusan Pengamanan Khusus. Sjafei, yang terkenal dengan nama jalanan Bang Pi’i, inilah yang ditunjuk sebagai menteri urusan pengamanan khusus itu.

Ia besar di masa revolusi, menjadi jagoan yang terkenal berani dalam pertempuran-pertempuran jalanan di gang-gang Jakarta dengan NICA. Setelah revolusi berakhir menyusul perjanjian Konferensi Meja Bundar, bang Pi’i membentuk Cobra (Corps Bambu Runcing) yang mayoritas diisi oleh sisa-sisa laskar revolusi yang tak terakomodasi dalam struktur resmi militer. Cobra segera menjadi organisasi para-militer yang disegani di seantero Jakarta.

Dalam surat-surat kabar, Bang Pi’i lebih sering disebut sebagai Menteri Urusan Keamanan Jakarta. Bang Pi’i secara pribadi dipercaya Sukarno karena dirasa dapat memberi rasa aman dalam situasi transisi politik yang begitu membahayakan. Sukarno sedang di ujung tanduk karena gagal mengendalikan situasi politik pasca peristiwa 1 Oktober 1965. Demonstrasi anti-Sukarno terjadi di mana-mana dan jalanan di Jakarta menjelma sebagai tempat yang sangat efektif untuk menentang kekuasaan Sukarno.

M.C. Ricklefs, dalam buku yang melakukan overview terhadap sejarah Indonesia sejak abad-13, menyebut Sjafe’i inilah yang mengorganisir orang-orang jalanan untuk menghadapi rangkaian demonstrasi anti-Sukarno yang digalang mahasiswa. Dialah yang, kata Ricklefs, mengorganisir preman-preman anti-KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang menjadi ujung tombak upaya menjatuhkan Sukarno.

Bersama Oei Tjoe Tat, Bang Pi’i termasuk menteri yang paling awal ditangkap Soeharto dengan tuduhan – apalagi jika bukan— terlibat PKI hanya karena menjadi seorang yang dekat dengan Sukarno di masa-masa akhir kekuasaannya.

________

Baca juga artikel Tirto.id terkait berikut:
Sri Mulyani (Akhirnya) Pulang Lagi

*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi tirto.id.
DarkLight