tirto.id - Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengatakan, partainya akan mendukung kabinet pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bila memiliki kesamaan visi. Kendati mendukung, tapi bukan berarti PDIP akan bergabung dalam ke pemerintahan Prabowo.
“Jika visinya sama, maka PDI Perjuangan dengan sendirinya, tidak harus masuk kabinet, bisa mendukung itu, atau enggak masuk kabinet juga pasti dukung,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2024).
Dalam kesempatan sama, Said menyambut baik rencana Prabowo yang akan membentuk zaken kabinet, yaitu penunjukan menteri berdasarkan keahlian, tak hanya mempertimbangkan latar belakang parpol.
“Saya mengapresiasi, tapi tidak berarti bahwa kalau ada menteri dari parpol itu tidak profesional,” tutur Said.
Said mengatakan, banyak menteri kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dari kalangan partai politik, tapi mereka professional di bidangnya masing-masing. Ia menyebut Menteri Koordinator Perekenomian, Airlangga Hartarto; Menteri Industri Agus Gumiwang; hingga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas.
“Itu semua adalah orang-orang yang profesional di bidangnya," kata Said.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, sebelumnya mengatakan bahwa Prabowo ingin membentuk zaken kabinet. Menurut dia, Prabowo ingin pembantunya diisi oleh orang yang ahli. Ahli yang dimaksud Muzani ialah bisa dari orang partai politik maupun professional non-parpol.
“Pak prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. (Sehingga) tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).
Kasak-kusuk kabinet Prabowo-Gibran mulai menggeliat di tengah DPR RI merevisi RUU Kementerian Negara. Dalam revisi beleid itu, jumlah kementerian tak lagi dibatasi. Presiden diberikan kewenangan penuh kepada untuk menentukan jumlah kabinet.
Dengan demikian, bisa saja jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo-Gibran melebih 34 sebagaimana aturan saat ini. Elite KIM kini mulai menyebut kementerian pemerintahan Prabowo-Gibran akan berjumlah 44.
Namun, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan penambahan jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo -Gibran masih terus disimulasikan.
“Jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kami juga masih melakukan simulasi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis kemarin.
Wakil Ketua DPR itu memperkirakan nomenklatur dan jumlah kementerian akan disampaikan Prabowo Subianto pada H-7 atau H-5 jelang pelantikan pada 20 Oktober 2024.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Abdul Aziz
