tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan ia akan membagi-bagi jatah kursi kabinet ke partai pendukungnya berdasarkan proporsi perolehan jumlah kursi di DPR RI. Semakin banyak sebuah partai memperoleh kursi di DPR maka jatah menteri di kabinet juga akan semakin banyak.
Bagi Jokowi hal ini wajar dan tidak bisa dianggap sebagai kebijakan bagi-bagi kursi sebagaimana yang ia pernah janjikan saat kampanye. Apalagi menurut Jokowi partai-partai sudah paham logika ini dan menyerahkan sepenuhnya urusan menteri sebagai hak prerogatif presiden.
"Kalau beliau-beliau tahu itu hak prerogatif presiden, ya logis persentase gede masa diberi menteri satu, yang persentase kecil diberi menteri empat. Ya enggak begitu, bukan penjatahan, normal saja,” ujar Presiden Jokowi, Rabu (12/6/2019).
Jokowi mengaku tak pernah membicarakan menteri dengan partai koalisi soal pemilihan menterinya. "Dalam politik bukan masalah, tanya saja ke partai-partai apa pernah kita bicara masalah menteri, atau menteri apa? Enggak pernah,” kata Presiden Jokowi lagi.
Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai apa yang dilakukan Jokowi sebagai hal wajar. Menurutnya memberikan jatah menteri kepada partai merupakan bagian dari kerjasama politik. "Harus kita lihat semangat berangkat dari kerjasama politik. Beliau jadi presiden kan karena parpol juga, wajar kalau isinya [kabinet] kader-kadernya parpol atau pihak lain yang ditugaskan parpol," kata Ferdinand kepada Tirto, Jumat (14/6/2019).
Ferdinand menolak dikotomi menteri partai dan nonpartai. Ia berpandangan selama menteri yang diajukan partai memiliki kapasitas untuk menjalankan tugasnya itu bukanlah persoalan. "Tidak usah dilihat profesional atau partai, tapi dia bisa menyelesaikan masalah-masalah kita [Indonesia] ke depan," tambahnya.
Persempit Peluang Calon Nonpartai
Andre Rosiade, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengkritik pernyataan Jokowi. Baginya hal ini makin menunjukan ketidakkonsistenan Jokowi dalam perkataan maupun tindakan. Apa yang disampaikan Jokowi sebenarnya sudah menegaskan kecilnya peluang orang-orang nonpartai mendapat tempat di kabinet.
"Pengalaman kita begitu. Pak Jokowi sering bertentangan kata dan perbuatan," kata Andre kepada tirto. "2014 juga dia janji begitu (tidak bagi-bagi jatah menteri), faktanya sebaliknya."
Andre mengaku kecewa. Menurut dia pembagian jatah kepada partai koalisi memang lumrah. Namun Jokowi yang menutupi itu seakan ingkar janji kepada masyarakat. "Kami menghormati prerogratif presiden. Tapi kalau janji ya harus dipenuhi. Enggak bisa memenuhi jangan berjanji," ucpanya lagi.
Harapan agar Jokowi membentuk zaken kabinet atau kabinet yang diisi oleh orang-orang profesional sempat diutarakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif usai bertemu presiden pada Kamis 9 Mei 2019 lalu. Namun pernyataan Jokowi membagi jatah menteri berdasarkan prosentase perolehan kursi setiap partai di DPR membuat harapan ini sukar jadi kenyataan.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin merasa pernyataan Jokowi mengecilkan peluang masuknya orang-orang profesional nonpartai di kabinet. "Kalau zaken kabinet dari luar partai itu agak sulit karena penjatahan itu sudah diambil koalisi," ucap Ujang kepada tirto.
"Kalau zaken kabinet dari internal partai ya bisa saja, tapi dilihat dulu apakah profesional banyak dari partai?"
Sedangkan Juru Bicara TKN dari Partai Perindo, Arya Sinulingga masih optimis terbentuknya kabinet zaken. Justru dia merasa harus ada kerjasama antara profesional dengan partai.
"Saya yakin masih mungkin. Kita yang penting gimana program Jokowi di periode kedua bisa lancar," ucap Arya kepada tirto.
Namun dia memang tidak bisa menjamin itu. Arya tidak tahu apakah Perindo yang gagal lolos ke parlemen akan mendapat jatah kursi di kabinet atau tidak. "Itu semua tergantung kepada Pak Jokowi. Kami percaya pada Pak Jokowi. Saya rasa semua partai akan terima dengan keputusan Pak Jokowi," ujarnya.
Penulis: Jay Akbar
Editor: Jay Akbar
