Masuk tirto.id
tirto.id - Militer Iran menyatakan berencana kembali menutup Selat Hormuz sebagai respons atas serangan Israel di Lebanon selatan yang menewaskan sedikitnya 20 orang. Teheran menilai serangan tersebut melanggar kesepakatan yang menjadi dasar perundingan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri konflik di kawasan.
Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) memperingatkan kapal-kapal yang melintas di jalur perairan strategis itu akan menghadapi risiko apabila ketegangan terus meningkat. Menurut Iran, ancaman penutupan Selat Hormuz merupakan respons terhadap apa yang mereka sebut sebagai "kejahatan Israel" di Lebanon serta kegagalan AS memenuhi komitmennya dalam penerapan gencatan senjata.
Sebagai informasi, salah satu syarat dimulainya perundingan AS-Iran selama 60 hari mengenai program nuklir Iran dan sejumlah isu regional adalah penghentian pertempuran di Lebanon. Namun, hanya beberapa jam setelah gencatan senjata mulai berlaku, Pertahanan Sipil Lebanon melaporkan sedikitnya 20 orang tewas akibat serangan Israel pada Sabtu (20/6/2026).
Menurut laporan Al Jazeera, serangan udara Israel di Lebanon selatan dinilai berpotensi mengganggu upaya penghentian permusuhan yang sedang dibangun.
"Israel dan Hizbullah dilaporkan sepakat untuk menghentikan permusuhan," tulis Al Jazeera dalam laporannya pada Sabtu (20/6/2026).
Sementara itu, Reutersmelaporkan bahwa penasihat Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei, Mohammad Mokhber, menuduh AS gagal menjalankan klausul pertama dari kesepakatan sementara 14 poin yang disepakati kedua negara.
Klausul tersebut mencakup penghentian segera dan permanen seluruh operasi militer di berbagai front konflik, termasuk di Lebanon. Menurut Mokhber, selama kesepakatan tersebut tidak dijalankan secara nyata, arus energi dari kawasan Timur Tengah akan tetap menghadapi gangguan.
Meski demikian, Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz masih berjalan normal. Pada Sabtu (20/6/2026), sebanyak 55 kapal dagang dilaporkan melintasi selat tersebut dengan muatan lebih dari 17 juta barel minyak menuju pasar global.
Militer AS menegaskan akan terus menjamin kebebasan navigasi dan keamanan jalur pelayaran internasional di kawasan tersebut. Presiden AS Donald Trump bahkan menyatakan tidak akan memberlakukan biaya pelayaran bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz selama masa gencatan senjata 60 hari berlangsung.
Namun, Trump membuka kemungkinan penerapan biaya tersebut apabila pembicaraan damai gagal menghasilkan kesepakatan. Dalam unggahannya di media sosial Sabtu (20/6/2026), Trump menyebut AS dapat mengenakan biaya pelayaran sebagai kompensasi atas perannya sebagai "malaikat pelindung bagi negara-negara Timur Tengah".
Terbaru, Iran dan AS tetap melanjutkan jalur negosiasi. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa delegasi tingkat tinggi Teheran telah tiba di Swiss pada Sabtu untuk mengikuti pembicaraan damai dengan AS.
Delegasi Iran dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Baqer Qalibaf dan turut diikuti Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi, serta sejumlah pejabat senior yang membidangi keamanan nasional, bank sentral, dan energi.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan Teheran akan memanfaatkan perundingan di Swiss untuk menuntut pelaksanaan seluruh komitmen yang telah disepakati.
"Iran akan menekankan pentingnya pemenuhan kewajiban yang telah disepakati, mengingat pengalaman sebelumnya ketika pihak lain gagal menghormati perjanjian," kata Baghaei dilansir dari Reuters.
Dari pihak AS, Wakil Presiden JD Vance bertolak dari Washington menuju Swiss untuk menghadiri perundingan yang dijadwalkan dimulai pada Minggu (21/6/2026).
Dalam wawancara dengan Fox News, Vance menyatakan optimistis gencatan senjata di Lebanon dapat bertahan. Ia juga mengaku belum melihat bukti bahwa Iran benar-benar telah menutup Selat Hormuz.
"Saya mungkin hanya bisa berada di sana satu atau dua hari. Saya berharap kita dapat membuat kemajuan dalam isu nuklir dan juga isu gencatan senjata Lebanon," ujar Vance sebelum keberangkatannya ke Swiss.
Penulis: Alfitra Akbar
Editor: Fahreza Rizky
