Generasi Mismatch dan Rapuhnya Pasar Kerja Indonesia

tirto.id - Via berdiri di antara deretan komponen hasil produksi manufaktur dan permesinan. Di tangannya, sebuah caliper atau jangka sorong digunakan untuk memastikan diameter setiap produk sesuai standar. Satu per satu barang diperiksa dengan teliti. Ada sembilan jenis produk berbeda dengan ukuran yang nyaris serupa. Karena itu, ketelitian menjadi hal yang mutlak. Sedikit saja lengah, produk cacat bisa lolos ke tahap berikutnya.

“Kadang saya tuh kelepasan produk gagal gitu, masuk ke tim screening, dan itu banyak,” kata Via bercerita kepada Tirto, Senin (18/5/2026).

Ia mengaku tak pernah benar-benar dimarahi atasan. Namun, kesalahan-kesalahan kecil itu justru memunculkan keraguan dalam dirinya. Di momen-momen seperti itulah Via mulai merasa pekerjaan yang dijalaninya tidak sesuai dengan kemampuannya.

“Sebetulnya nggak ditegur juga, cuma saya merasa bersalah karena masih sering bingung membedakan diameter tiap produk yang selisihnya tipis,” ujarnya.

“Cuma ya terkadang merasa ‘ini bukan tempat gue deh’ gitu,” kata Via.

Memang, Via bukan lulusan sekolah teknik maupun vokasi manufaktur. Ia adalah sarjana Ilmu Komunikasi. Namun pada 2022, dua tahun setelah lulus kuliah, ia justru bekerja sebagai Quality Control (QC) di sebuah CV manufaktur dan permesinan—pekerjaan yang lowongannya hanya dibuka untuk lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Menyembunyikan Gelar Sarjana demi Mendapat Kerja

Via lulus dari jurusan Ilmu Komunikasi pada 2020. Setelah wisuda, ia sempat bekerja sebagai content writer di salah satu jaringan media nasional. Namun, pekerjaan itu tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sambil bekerja, ia terus mencoba melamar pekerjaan menggunakan ijazah sarjananya. Hasilnya nihil.

“Gajinya kecil banget, cuma sekitar Rp60 ribu sampai Rp200 ribu per bulan karena dibayar berdasarkan page views,” katanya.

“Ngelamar-lamar lagi pake ijazah S1 nggak dapet-dapet kerja, susah banget kan,” tambahnya.

Hingga suatu hari, sepupunya memberi informasi lowongan kerja sebagai QC di sebuah perusahaan manufaktur. Masalahnya, lowongan itu hanya menerima lulusan SMA.

Sebelum melamar, Via sempat meminta sepupunya memastikan apakah lulusan S1 tetap bisa diterima. Jawabannya ternyata tidak. Namun karena merasa tak punya banyak pilihan, ia tetap mengirim lamaran menggunakan ijazah SMA.

“Katanya cuma terima SMA aja, sepertinya emang range pendidikannya cuma buat yang sampe SMA, orang pekerja kantornya pun nggak ada yang S1. Intinya kerja di situ bukan tertarik, lebih ke terpaksa aja (karena) nggak ada pilihan lain, cari kerja susah,” katanya.

Via masih mengingat percakapannya dengan staf Human Resource (HR) saat wawancara kerja berlangsung. Karena hanya melampirkan ijazah SMA, ia tidak mencantumkan riwayat kuliahnya dalam berkas awal. HR kemudian mempertanyakan mengapa ia baru mencari pekerjaan pada 2022.

“Ditanya sama dia, ‘baru kerja sekarang, Mbak? Selama ini ngapain aja? di rumah?’ (Via jawab) Abis lulus SMA langsung kuliah, Bu, jadi nggak ada pengalaman kerja,” cerita dia.

“Terus kata dia, ‘Ohh S1?, kok mau kerja di sini,’ gitu,”tambahnya.

Via kemudian memberikan jawaban yang menurutnya paling aman: ingin mencari pengalaman. Pada hari yang sama setelah wawancara, ia langsung diterima bekerja.

Pekerjaan Via sebenarnya tidak terlalu rumit. Tugas utamanya memeriksa hasil produksi dan memastikan ukuran produk sesuai standar perusahaan. Namun, rutinitas yang repetitif perlahan membuatnya sadar bahwa dunia kerja yang dijalaninya jauh dari bayangan semasa kuliah.

Ada masa ketika ia merasa kemampuan dan pendidikannya tidak benar-benar terpakai. Perasaan itu semakin kuat ketika ia melakukan kesalahan teknis dalam pekerjaan yang sebelumnya tak pernah ia pelajari.

Meski demikian, Via mengaku tidak terlalu menyesali keputusannya menggunakan ijazah SMA demi memperoleh pekerjaan. Di balik statusnya sebagai pekerja tetap harian di sektor manufaktur, kondisi kerjanya pun jauh dari ideal. Ia bekerja dari pukul tujuh pagi hingga empat sore. Jika lembur sampai pukul enam malam, ia hanya mendapat tambahan upah Rp5 ribu per jam.

Pengalaman itu membuat Via beberapa kali mempertanyakan kembali perjalanan pendidikannya. Ia sempat bertanya pada dirinya sendiri apakah perjuangannya menyelesaikan kuliah S1 menjadi sia-sia jika pada akhirnya bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikannya.

“Kadang memang ada perasaan seperti itu, tapi sekarang saya lebih mencoba menerima saja,” katanya.

Mencari Kerja Tapi Diminta Punya Pengalaman Segudang

Airin tak pernah membayangkan hidupnya akan berbelok jauh dari bayangan semasa kuliah. Lulusan Jurusan Jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara (UMN) angkatan 2019 itu kini bekerja sebagai host live streaming untuk toko online—profesi yang sebelumnya sama sekali tak pernah ia rencanakan.

Sejak kecil, Airin memang akrab dengan dunia tulis-menulis. Ia gemar membuat puisi dan cerpen sejak duduk di bangku sekolah dasar. Beberapa tulisannya bahkan pernah dipajang di majalah dinding sekolah hingga dimuat di koran.

“Alasan pilih jurnalistik karena—ini lucu sih—aku tuh suka baca sama tulis dari SD. Aku suka bikin puisi, suka bikin cerpen, terus kayak dipajang di majalah dinding (mading) gitu, masuk koran juga pernah,” kata Airin kepada Tirto, Senin (18/5/2026).

Setelah lulus pada 2023, Airin mencoba melamar berbagai pekerjaan yang linear dengan jurusannya. Ia mengirim lamaran ke sejumlah media, hingga posisi lain seperti public relations (PR), marketing, content writer, hingga personal assistant (PA).

“Aku apply di beberapa tempat media. Aku ngelamar jadi misalnya PR iya, marketing iya, content writer iya, nulis, terus kayak PA juga aku lamar lagi,” tuturnya.

Airin bahkan sempat lolos tahapan seleksi wawancara di beberapa media besar. Namun, keberuntungan belum berpihak kepadanya.

“Yang benar-benar sejurusan ada dua, di Tempo dan The Jakarta Post. Tapi mungkin memang belum berjodoh karena saya gugur di tahap akhir,” katanya.

Pengalaman mencari kerja itu membuka matanya terhadap ketatnya persaingan kerja bagi lulusan muda. Menurut Airin, banyak perusahaan membuka lowongan untuk fresh graduate, tetapi tetap menuntut pengalaman kerja yang panjang.

“Menurut saya tantangannya ada di kualifikasi yang terlalu tinggi untuk posisi yang sebenarnya dibuka bagi fresh graduate,” ujarnya.

Selain itu, Airin juga melihat industri media kini semakin tidak pasti. Ia menyoroti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan media besar yang membuat peluang kerja jurnalistik semakin sempit.

Berulang kali gagal mendapat pekerjaan membuat Airin mulai melirik peluang di luar bidang jurnalistik. Kesempatan itu datang ketika seorang kenalannya menawarkan pekerjaan sebagai host live streaming untuk toko online.

Awalnya, Airin sama sekali tidak tertarik menjadi host live. Ia merasa kurang percaya diri tampil di depan kamera.

“Dulu aku nggak tertarik sama sekali karena aku emang orangnya extrovert, talkative juga, tapi aku terkadang kurang percaya diri apalagi harus ngomong depan kamera tanpa filter dan aku enggak pinter make up,” kata Airin.

Namun, kebutuhan ekonomi membuatnya mencoba pekerjaan tersebut. Seiring waktu, Airin justru menemukan sisi baru dalam dirinya.

“Nah, terus mulai awal masuk ini adalah jujur pekerjaan yang memiliki impact dan berkembang banyak, nambah portofolio juga, dan terutama juga soal gaji yang pasti lebih besar daripada jadi jurnalis,” ujarnya.

Kini, hari-harinya diisi rutinitas siaran langsung dan promosi produk yang berulang. Menurut Airin, pekerjaan itu cukup menguras energi karena sebagian besar interaksi berlangsung secara daring.

“Kalau di live, aku mengulangi repetitif yang sama setiap hari untuk berjualan,” katanya. “Dan terkadang itu di aku drain banget karena itu menguras energi lewat online.”

Ia menyebut penghasilannya sebagai host live jauh melampaui upah minimum regional (UMR). Padahal, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut hanya lulusan SMA hingga S1.

“Misal UMR sekarang Rp5,7 juta. Sepi-sepinya gajiku di atas itu, dan kalau normal bisa dua sampai tiga kali lipat gaji UMR. Dengan kerja Senin-Sabtu yang seharinya 4 jam,” katanya.

Bagi Airin, situasi itu terasa ironis. Di satu sisi, ia mencintai dunia jurnalistik dan menganggap profesi tersebut menyenangkan. Namun di sisi lain, pekerjaan yang jauh dari jurusannya justru menawarkan pendapatan dan fleksibilitas yang lebih besar.

“Ironisnya, bidang yang kita pelajari selama kuliah justru terasa cuma bisa dinikmati sebentar. Euforianya cepat lewat, lama-lama bosan dan terasa stagnan,” ujarnya.

Lulusan Teknik Kini Mengurus Media Sosial

Serupa dengan Airin, Raja Ilham juga tak pernah membayangkan dirinya akan bekerja mengelola media sosial di sebuah agensi digital. Ketika memilih jurusan Teknik Komputer di Universitas Telkom pada 2018, ia membayangkan masa depan yang masih berkaitan dengan dunia teknologi.

Ketertarikan Raja terhadap komputer sudah muncul sejak kecil. Saat SMK, ia mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Dunia komputer, game, dan teknologi menjadi bagian dekat dari kesehariannya.

“Karena aku dulu SMK-nya Teknik Komputer dan Jaringan. Dan dulu pas aku kecil, aku senang banget sama komputer dan, ya, hal-hal yang berbau komputer gitu loh. Sebenarnya lebih ke main game komputer dan sebagainya,” kata Raja saat dihubungi Tirto, Senin (18/5/2026).

Namun, minatnya terhadap bidang teknik komputer mulai memudar ketika pandemi COVID-19 melanda. Sistem pembelajaran daring membuatnya kesulitan mengikuti perkuliahan dan perlahan kehilangan ketertarikan pada bidang tersebut.

“Tapi ketika dunia itu terkena pandemi COVID-19, aku merasa aku tidak bisa mengikuti pelajaran karena online, ya. Makanya aku mulai lost interest di situ,” terang Raja.

Di saat yang sama, Raja justru menemukan ruang baru melalui organisasi pers mahasiswa. Dari sana, ia mulai menikmati dunia media, bertemu banyak orang, dan membangun jejaring.

“Saat itu tuh ikut organisasi pers kampus, pers mahasiswa, gitu. Jadinya aku malah fokus ke sana dan aku kayak pengen lulus tuh pengen kerja di media malah,” ucap Raja.

Ketertarikannya pada media bukan semata karena tren, melainkan karena ia merasa lebih nyaman berada di lingkungan yang penuh interaksi sosial dan relasi.

Raja lulus dari jurusan Teknik Komputer pada 2023 setelah menempuh pendidikan selama lima tahun. Namun setelah lulus, ia tidak langsung bekerja di bidang yang linear dengan jurusannya.

Ia sempat mencoba meniti karier di media dengan magang sekitar enam hingga tujuh bulan di media lokal Bandung. Pengalaman itu menjadi langkah awalnya memasuki industri media.

Namun jalan yang dibayangkannya ternyata tidak mudah. Raja mengaku kesulitan memperoleh pekerjaan tetap di industri media karena persaingan yang ketat dan tuntutan portofolio.

“Kalau lowongan sama saingannya sama-sama susah ya menurut aku, apalagi industri media lagi gonjang ganjing gini, dan aku kebanyakan kalah di gelar dan porto juga sih,” katanya.

Kini Raja bekerja sebagai Social Media Officer di sebuah digital agency. Tugasnya berkaitan dengan distribusi konten media sosial serta memantau performa akun yang dikelola perusahaan.

“Kita nurturing akun-akun yang kita pegang dan kita juga melihat perkembangan dari viewers-nya, engagement dari konten-konten tersebut,” lanjut Raja.

Meski kini bekerja di bidang digital marketing, Raja mengaku masih berada di persimpangan antara passion dan kebutuhan ekonomi. Ia bahkan sempat menyesali keputusannya meninggalkan fokus di bidang teknik komputer.

“Karena kerja di bidang seperti ini penghasilannya nggak terlalu besar. Sementara saya melihat pekerjaan engineer teknik justru cukup menjanjikan secara finansial,” katanya.

Fenomena Mismatch Pekerjaan di Indonesia

Kisah Via, Airin, dan Raja menjadi potret kecil dari fenomena ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan pekerjaan yang dijalani, atau yang dikenal sebagai mismatch. Di tengah bonus demografi dan melonjaknya jumlah penduduk usia produktif di Indonesia, fenomena ini justru semakin nyata terlihat.

Berbagai studi menunjukkan sebagian besar tenaga kerja di Indonesia bekerja di bidang yang tidak relevan dengan pendidikan yang mereka tempuh. Ketidaksesuaian itu umumnya terbagi dalam dua bentuk, yakni mismatch vertikal dan mismatch horizontal.

Mismatch vertikal terjadi ketika tingkat pendidikan seseorang tidak sesuai dengan level pekerjaannya. Kondisi ini terbagi lagi menjadi dua kategori: overeducated dan undereducated. Overeducated merujuk pada pekerja yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dibanding syarat pendidikan pekerjaan yang dijalani, seperti yang dialami Via. Sementara undereducated terjadi ketika tingkat pendidikan pekerja justru lebih rendah dibanding kualifikasi yang umumnya dibutuhkan.

Di sisi lain, mismatch horizontal terjadi ketika bidang studi yang dipelajari tidak sejalan dengan profesi yang ditekuni. Situasi ini tampak dalam pengalaman Airin dan Raja, yang akhirnya bekerja di bidang berbeda dari jurusan kuliah mereka.

Data International Labour Organization menunjukkan hanya sekitar empat dari sepuluh pekerja di Indonesia yang benar-benar bekerja sesuai dengan tingkat dan bidang pendidikannya. Temuan serupa juga muncul dalam riset NEXT Indonesia Center yang menunjukkan mayoritas pekerja di Indonesia menjalani profesi yang tidak relevan dengan latar belakang pendidikan maupun kualifikasi mereka.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik mencatat hanya sekitar 64,64 persen pekerja muda yang bekerja sesuai dengan tingkat pendidikannya. Sebanyak 22,36 persen mengalami kondisi overeducated, sedangkan 13 persen lainnya tergolong undereducated.

Artinya, sekitar 35,36 persen pekerja muda berada di posisi kerja yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan mereka. Angka tersebut mencerminkan adanya ketimpangan antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan nyata dunia kerja.

Fenomena mismatch horizontal juga cukup tinggi. Riset NEXT Indonesia Center menunjukkan sekitar 33,5 persen lulusan pendidikan tinggi bekerja di bidang yang tidak relevan dengan jurusan kuliahnya. Bahkan, tingkat mismatch horizontal pada lulusan diploma (DI, DII, dan DIII) mencapai 42,03 persen.

Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menilai fenomena ini bukan sekadar persoalan salah memilih jurusan atau karier, melainkan peringatan serius bagi struktur ekonomi nasional. Ia juga menyoroti bahwa lulusan terdidik—minimal lulusan SMA—justru membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan dibanding mereka yang berpendidikan rendah. Menurutnya, hal itu menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara sistem pendidikan dan keterbatasan pasar kerja.

“Kita sedang menghadapi situasi di mana ijazah sering kali tidak lagi menjadi tiket utama di pasar kerja. Ketidaksinkronan antara sistem pendidikan dan kebutuhan industri telah menciptakan inefisiensi besar yang, jika terus dibiarkan, bisa menjadi bom waktu bagi pembangunan nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Dampaknya, mismatch memicu munculnya wage penalty atau penurunan kualitas pendapatan pekerja. Pekerja yang berada di posisi mismatch disebut cenderung menerima upah stagnan dan lebih rendah dibanding pekerja yang bekerja sesuai bidangnya.

“Ini merupakan bentuk kerugian jangka panjang bagi produktivitas ekonomi nasional,” kata Herry.

Senada, BPS menyebut kondisi overeducated pada individu kerap berkaitan dengan tingkat kepuasan kerja yang lebih rendah serta upah yang lebih kecil (wage penalty) dibandingkan pekerja lain dengan tingkat pendidikan setara tetapi bekerja di bidang yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Dalam skala nasional, fenomena mismatch dinilai mencerminkan inefisiensi besar dalam pasar kerja. Kondisi ini bukan hanya menjadi bentuk pemborosan investasi pendidikan, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya pengalokasian talenta dan sumber daya manusia terbaik di Indonesia.

Lulusan Terdidik Justru Lebih Lambat Dapat Kerja

Badan Pusat Statistik menilai tingginya kasus mismatch tenaga kerja di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan tinggi belum otomatis menjamin seseorang lebih cepat memperoleh pekerjaan.

“Pemuda yang berstatus terdidik, yakni dengan pendidikan terakhir minimal SMA, justru 24,50 persen lebih lambat mendapatkan pekerjaan,” demikian tertulis dalam laporan BPS berjudul Mismatch Pendidikan-Pekerjaan Pemuda Indonesia: Implikasi Bagi Bonus Demografi yang dirilis pada 31 Oktober 2025.

Kondisi itu tercermin dari masih tingginya proporsi pengangguran terdidik pada 2024 yang mencapai 79,90 persen. Menurut BPS, temuan tersebut menunjukkan bahwa asumsi dalam Teori Modal Manusia—yang menyebut pendidikan tinggi akan meningkatkan peluang kerja—tidak sepenuhnya berlaku dalam kondisi pasar kerja pemuda Indonesia saat ini.

“Pendidikan tinggi tidak menjamin pemuda lebih cepat memperoleh pekerjaan. Sebaliknya, mereka justru membutuhkan waktu lebih lama karena keterampilan yang dimiliki belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” tulis laporan tersebut.

Berdasarkan data distribusi pengangguran menurut pendidikan terakhir per Februari 2026, lulusan SMA menjadi penyumbang pengangguran terbesar dengan angka 28 persen. Ironisnya, pada level pendidikan tinggi, angka pengangguran juga tidak bisa dipandang sebelah mata.

Kelompok lulusan Diploma IV, S1, S2, hingga S3 menyumbang 14,27 persen dari total pengangguran nasional. Tingginya angka pengangguran intelektual ini mencerminkan masih terbatasnya lapangan kerja formal yang mampu menyerap tenaga kerja ahli maupun spesialis.

Yang Penting Kerja

Laporan survei Bridging the Gap: Understanding Job Mismatch in Today’s Workforce yang dilakukan Populix pada Juni 2024 mengungkap bahwa faktor keterpaksaan ekonomi menjadi salah satu alasan utama di balik fenomena mismatch pekerjaan.

Sebanyak 27 persen responden mengaku melamar pekerjaan di luar bidang pendidikan mereka tanpa alasan khusus, selain demi mendapatkan pekerjaan. Temuan ini relevan dengan pengalaman Via yang kini bekerja sebagai buruh QC di sebuah pabrik, posisi yang mensyaratkan pendidikan minimal SMA saja.

Sebanyak 17 persen responden mengaku memilih tetap melanjutkan pekerjaan tersebut meski berbeda bidang dengan latar belakang pendidikan mereka. Menurut laporan tersebut, kondisi vertical mismatch menjadi bentuk ketidaksesuaian kerja yang paling banyak terjadi di Indonesia.

“Pencari kerja tetap berusaha mencari dan melamar pekerjaan meskipun persyaratan yang diminta berada di atas atau di luar kualifikasi yang mereka miliki,” tulis laporan survei tersebut.

Populix juga mencatat adanya paradoks dalam pasar kerja Indonesia saat ini: pencari kerja kesulitan memperoleh pekerjaan, sementara perusahaan juga kesulitan menemukan kandidat yang sesuai.

Dari sisi pencari kerja, sebanyak 63 persen responden menilai pengalaman kerja yang terlalu tinggi menjadi hambatan utama dalam mencari pekerjaan. Selain itu, 58 persen responden menganggap syarat tingkat pendidikan yang diminta perusahaan terlalu tinggi. Sebanyak 53 persen mengaku terkendala batas usia, 51 persen menilai persaingan pencari kerja terlalu ketat, dan 49 persen merasa tidak memiliki koneksi atau relasi di perusahaan tujuan.

Sementara dari sisi pemberi kerja, 61 persen perusahaan mengaku kesulitan menemukan kandidat karena minimnya pengalaman kerja pelamar. Selain itu, 50 persen perusahaan menilai kemampuan teknis pelamar masih rendah, 35 persen menyebut soft skill kandidat belum memadai, 26 persen menganggap tingkat pendidikan pelamar belum cukup tinggi, dan 24 persen menyatakan ketersediaan lulusan dari jurusan yang dibutuhkan masih terbatas.

Lalu, apa yang menyebabkan tingginya angka mismatch di Indonesia?

Struktur Pasar Kerja Tak Siap & Dominasi Sektor Informal

Menurut Herry dari NEXT Indonesia Center, akar persoalan mismatch tenaga kerja di Indonesia jauh lebih kompleks daripada sekadar pilihan jurusan kuliah. Ia menilai struktur pasar kerja nasional belum sepenuhnya siap menyerap tenaga kerja terdidik.

Hingga saat ini, mayoritas pekerja Indonesia masih berada di sektor informal, jumlahnya mendekati 60 persen dari total tenaga kerja nasional. Dalam sektor tersebut, ijazah sering kali bukan faktor utama. Yang lebih dibutuhkan adalah kemampuan praktis untuk mengerjakan pekerjaan yang tersedia.

“Akibatnya, banyak lulusan sarjana masuk ke pekerjaan yang sebenarnya tidak membutuhkan gelar mereka. Di sisi lain, pekerjaan yang tersedia justru didominasi tenaga kerja dengan keterampilan terbatas. Situasi ini menciptakan paradoks: tenaga kerja terdidik melimpah, tetapi lapangan kerja berkualitas yang sesuai dengan pendidikan mereka masih sangat terbatas,” ujarnya.

Ia menambahkan, persoalan mismatch tenaga kerja juga berkaitan erat dengan dominasi sektor informal dalam struktur pasar kerja Indonesia. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik, pekerja informal masih mendominasi dengan proporsi sekitar 56 hingga 60 persen dari total tenaga kerja nasional. Pada Februari 2026, jumlah pekerja informal tercatat mencapai 87,74 juta orang, jauh lebih besar dibanding pekerja formal yang berjumlah 59,93 juta orang.

Menurut Herry, dominasi sektor informal menjadi salah satu akar persoalan karena sektor tersebut umumnya tidak menuntut keterampilan spesifik maupun latar belakang pendidikan tertentu.

Riset NEXT Indonesia Center juga menemukan bahwa kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin masih didominasi pekerja informal. Data Susenas Maret 2025 mencatat proporsi pekerja informal mencapai 69,42 persen pada kelompok miskin dan 62,57 persen pada kelompok rentan miskin.

Sebaliknya, pada kelompok masyarakat kelas atas, sekitar 80,41 persen bekerja di sektor formal. Sementara porsi pekerja informal di kelompok tersebut hanya sekitar 19,59 persen.

“Artinya, pekerjaan formal masih menjadi kunci utama untuk ‘naik kelas’ secara ekonomi. Masalahnya, sektor formal kita belum mampu tumbuh cukup cepat untuk mengimbangi lonjakan angkatan kerja baru,” papar Herry.

Menurutnya, pembenahan sistem pendidikan saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan mismatch tenaga kerja di Indonesia. Yang dibutuhkan adalah transformasi struktur ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja formal berkualitas dengan nilai tambah tinggi.

“Tanpa investasi yang mampu menyerap tenaga kerja terampil, para sarjana baru akan terus dipaksa menyesuaikan diri dengan pekerjaan apa pun yang tersedia,” ujar Herry.

Banyak Prodi Dinilai Tak Relevan Dunia Kerja

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco, menyoroti adanya ketidaksesuaian antara program studi (prodi) yang dibuka kampus dan kebutuhan kerja. Menurutnya, banyak perguruan tinggi masih menggunakan pendekatan market driven, yakni membuka prodi yang sedang diminati pasar tanpa mempertimbangkan keseimbangan kebutuhan jangka panjang.

Ia menyebut sejumlah bidang, seperti ilmu sosial dan kependidikan, mengalami kelebihan lulusan. Program studi kependidikan, misalnya, disebut meluluskan sekitar 490 ribu orang setiap tahun.

“Program studi yang terkait dengan social science itu sekitar 60-an persen. Kemudian yang paling gede itu kependidikan, keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu. Jadi ini menurut kami di kementerian perlu kebijakan bersama,” ujarnya dikutip dari siaran YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga oleh Tirto, Minggu (26/4/2026).

“Akibatnya kelebihan suplai di situ, saya bisa mengecek juga misalnya tahun 2028 itu sebenarnya kita kelebihan suplai dokter. Kalau misalnya ini dibiarkan, apalagi terjadi mal-distribusi, tidak keseimbangan distribusi di masing-masing daerah,” kata Badri.

Oleh karena itu, ia menyebut pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah prodi sebagai upaya meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri. Salah satunya dengan mendorong perguruan tinggi untuk memilah hingga menutup program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja ke depan.

Berdasarkan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, jumlah lulusan dari rumpun ilmu pendidikan mencapai 12.188.570 orang atau sekitar 60,78 persen dari total lulusan perguruan tinggi. Angka tersebut hampir dua kali lipat lebih besar dibanding bidang Ekonomi yang berada di posisi kedua dengan 8.908.902 lulusan.

Namun, besarnya jumlah lulusan itu tidak selalu diiringi kemampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja terdidik. Data Badan Pusat Statistik per Februari 2026 menunjukkan lapangan usaha di bidang pendidikan hanya berada di urutan kelima dengan kontribusi sekitar 5 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan antara jumlah lulusan bidang pendidikan dengan ketersediaan lapangan kerja yang relevan.

Meski demikian, beberapa pihak menilai penutupan prodi bukan hal relevan. Peneliti dan Konsultan Pendidikan, Doni Koesoema Albertus, menilai jika terjadi oversupply lulusan sebuah jurusan, maka solusinya adalah pembenahan pembukaan lapangan pekerjaan. Sebab, dia menilai bahwa pendidikan yang dijalankan setiap orang, tidak selalu demi bekerja, tetapi kerap untuk hidup dan memperoleh penghidupan.

Kemnaker Fokuskan Pelatihan ke Kawasan Industri

Pemerintah mengakui persoalan ketidaksesuaian antara pelatihan tenaga kerja dan kebutuhan industri yang selama ini menjadi salah satu pemicu mismatch di pasar kerja Indonesia. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI bersama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) mulai menyelaraskan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan riil industri.

Langkah itu dibahas dalam High-Level Roundtable Discussion on Link and Match terkait Program Pelatihan Vokasi Nasional dan Penempatan Tenaga Kerja yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengatakan forum tersebut bertujuan memperkuat sinkronisasi antara pelatihan vokasi pemerintah dan kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri KEK maupun PSN.

Menurut Yassierli, sejumlah kawasan industri masih membutuhkan dukungan pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja dengan keterampilan yang lebih spesifik sesuai kebutuhan masing-masing sektor industri.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kemnaker telah memiliki jaringan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai daerah sebagai instrumen penyiapan sumber daya manusia (SDM).

“Jadi kami ingin pelatihan-pelatihan vokasi yang kita lakukan, termasuk juga nanti magang, itu lebih match lagi, lebih dekat lagi dengan kebutuhan dari KEK atau PSN,” kata Yassierli dalam keterangannya.

Dalam forum tersebut, pemerintah juga memetakan kebutuhan pelatihan spesifik dari masing-masing KEK. Dari hasil diskusi, terungkap bahwa program pelatihan yang tersedia saat ini dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri, baik dari sisi jenis keterampilan maupun lokasi balai pelatihan yang masih jauh dari kawasan industri.

Menanggapi kondisi itu, Kemnaker berencana menyesuaikan pelaksanaan pelatihan vokasi agar lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan tenaga kerja di KEK serta PSN.

“Tadi kita petakan apa yang bisa kita lakukan ke depan, lebih konkret, lebih kolaboratif. Ada KEK yang bilang kami butuh pelatihan ke arah sini, tapi balai yang ada di Kemnaker belum sepenuhnya siap. Ini yang insyaallah akan difasilitasi oleh Kemenko,” ujar Yassierli.