tirto.id - Tingkat produktivitas Indonesia telah memasuki tahap yang menuntut pemerintah melakukan pengambilan keputusan cepat, tepat, dan strategis.
Data Asian Productivity Organization (2024) dan World Economic Forum (2025) memberikan sinyal serius: meskipun ekonomi Indonesia tumbuh, tetapi produktivitas tenaga kerjanya masih tertinggal dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara. Pertumbuhan linier tidak lagi memadai untuk mengejar kebutuhan ekonomi abad ke-21 dengan tantangan disrupsi teknologi, lompatan otomasi, dan kompetisi global yang ketat.
Persoalan produktivitas tidak dapat dilihat hanya dengan angka ekonomi. Produktivitas juga merupakan cerminan kualitas sumber daya manusia dan menandai sejauh mana tenaga kerja kita bisa beradaptasi, berkompetensi, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang berubah cepat. Pada bagian ini, pendidikan vokasi memiliki potensi besar menjadi pendongkrak utama produktivitas nasional.
Sayangnya, kita masih terkendala oleh masalah-masalah struktural yang sudah sejak lama dihadapi. Mulai dari rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja, tingginya proporsi pekerjaan informal, hingga mismatch antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri.
Disrupsi Teknologi dan Dunia VUCA
Kita hidup pada masa ketika perubahan tidak hanya cepat, tapi juga tidak linier dan sulit diprediksi. Revolusi digital, kecerdasan buatan, kendaraan listrik, hingga dorongan ekonomi hijau telah memacu kebutuhan akan kompetensi baru yang muncul lebih cepat dari kemampuan lembaga pendidikan untuk menyiapkannya. Dalam situasi ini, pendekatan vokasi konvensional jelas kehilangan relevansinya.
Saat ini kita berada dalam kondisi VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous). Kondisi volatilitas, atau ketika proyeksi pertumbuhan ekonomi sangat rentan terhadap guncangan eksternal seperti kontraksi ekonomi global atau krisis geopolitik, menuntut lembaga pendidikan untuk sigap menyesuaikan diri. Ketidakpastian memaksa kita menyiapkan lulusan yang mampu belajar ulang secara terus menerus. Kompleksitas ekonomi baru menuntut kemampuan kolaborasi lintas sektor. Sementara ambiguitas memerlukan lulusan yang mampu membaca peluang sekaligus memecahkan masalah dengan cara-cara yang kreatif.
Untuk itu, pendidikan vokasi harus bertransformasi, bukan sekadar memperbaiki bagian pinggirannya, melainkan harus bersifat paradigmatik, bukan teknis. Saripati dari transformasi ini adalah pergeseran dari pola supply-driven menjadi demand-driven.
Mengakhiri Model “Supply-Driven”
Pendidikan vokasi selama ini kerap terjebak dalam logika supply-driven. Kita dapat melihat program keahlian dibuka berdasarkan kapasitas internal sekolah, bukan berdasarkan kebutuhan industri. Guru mengajar sesuai apa yang ia kuasai, bukan apa yang dibutuhkan pasar kerja. Kurikulum ditentukan oleh sarana yang tersedia, bukan oleh peta kompetensi masa depan.
Model ini hanya akan sekedar menghasilkan lulusan, tetapi tidak menghasilkan tenaga kerja relevan. Tidak mengherankan jika mismatch pendidikan vokasi kita masih tinggi. Banyak lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bekerja di luar bidangnya, atau bekerja pada level keterampilan lebih rendah dari kualifikasi yang ia pelajari. Hal ini tidak hanya merugikan lulusan, tetapi juga menghambat produktivitas nasional karena industri tidak mendapatkan tenaga kerja yang tepat untuk kebutuhan mereka.
Pendidikan vokasi sudah saatnya berorientasi pada sistem demand-driven. Model sistem ini menempatkan kebutuhan pasar kerja, baik kini atau masa depan, sebagai dasar perencanaan. Sistem ini memetakan kebutuhan kompetensi berdasarkan data riil, bukan asumsi. Sistem ini akan mendorong dunia pendidikan untuk bergerak dinamis seiring perubahan industri, bukan berjalan statis dalam ruang administratifnya sendiri.
Lima Pilar Transformasi
Transformasi pendidikan vokasi membutuhkan komitmen yang kuat dan perencanaan yang dilakukan secara terstruktur dan terukur. Ada lima pilar transformasi yang dapat menjadi prioritas dan kompas untuk mengurai persoalan mendasar vokasi Indonesia.
Pertama, tata kelola berbasis data. Perencanaan pendidikan vokasi harus dimulai dari data. Mulai dari proyeksi pasar kerja, peta industri strategis daerah, hingga daftar pekerjaan kritis. Tanpa data, sekolah hanya menebak-nebak kebutuhan masa depan. Dengan data, kita bisa menyelaraskan spektrum dan program keahlian yang ada di sekolah dengan arah pembangunan daerah dan perkembangan industri.
Kedua, penguatan pendidik dan tenaga kependidikan. Guru vokasi harus memiliki pengalaman industri, mengikuti magang secara berkala, dan dibekali skema peningkatan keterampilan yang relevan dengan teknologi terbaru. Guru yang memahami dunia kerja sesungguhnya akan jauh lebih mampu membimbing siswa memasuki pasar kerja yang terus berubah.
Ketiga, kurikulum yang menekankan transversal skills. Hard skills berubah cepat, tetapi transversal skills bertahan lama. Saat ini kita membutuhkan pekerja yang memiliki kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, berkolaborasi, dan berkomunikasi dengan efektif. Inilah kemampuan inti yang harus dibangun dalam setiap program vokasi agar lulusan adaptif dan tahan banting menghadapi perubahan.
Keempat, pembelajaran berbasis produksi dan kewirausahaan harus menjadi jantung pendidikan vokasi. Seperti project-based learning (PBL), teaching factory, dan kewirausahaan. Dengan model ini, siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi mengalaminya secara nyata.
Kelima, kemitraan berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha dunia industri dengan sekolah vokasi perlu dibingkai dalam kerjasama formal dan berkelanjutan sehingga taut suai antara kebutuhan industri dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah dapat terjalin. Penguatan peran Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) untuk menjadi partnership broker yang secara proaktif menjodohkan SMK dengan industri daerah yang relevan.
Dimulai Sekarang
Transformasi pendidikan vokasi bukan pekerjaan satu atau dua tahun. Ini pekerjaan jangka panjang yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, dan seluruh ekosistem pendidikan. Langkah tersebut harus diambil segera, karena teknologi tidak menunggu kesiapan kita.
Indonesia memiliki modal demografis yang besar dan modal tersebut tidak otomatis berubah menjadi produktivitas. Kebutuhan pengembangan pendidikan vokasi kita saat ini juga tidak hanya mencari kesesuaian antara lulusan dan lowongan kerja, tetapi yang mampu menciptakan tenaga kerja yang mendorong inovasi, memperkuat industri, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Indonesia maju tidak akan lahir dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi dari produktivitas tenaga kerja yang tinggi, terampil, dan relevan dengan perkembangan zamannya. Dan produktivitas nasional tidak akan meningkat jika kita mempertahankan cara lama menghadapi masalah baru. Jalan keluarnya adalah keberanian untuk melakukan transformasi pendidikan vokasi secara menyeluruh, terukur, dan terarah.
*Penulis adalah Sekretaris Direktorat Jenderal (Setditjen) Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. Isi artikel menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.
Editor: Zulkifli Songyanan
Masuk tirto.id

































