Menutup Prodi Bukan Jawaban atas Mismatch Tenaga Kerja

tirto.id - Di tengah ramainya narasi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045, realitas pasar kerja nasional justru memperlihatkan kondisi yang berlawanan. Semakin banyak lulusan muda bekerja di luar bidang studinya, bahkan masuk ke sektor informal dan pekerjaan rentan berbasis platform digital.

Menanggapi situasi ini, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berencana mengevaluasi hingga menutup sejumlah program studi yang dianggap kurang relevan dengan kebutuhan industri. Kebijakan tersebut dipandang sebagai langkah praktis untuk mengurangi ketimpangan antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan pasar kerja.

Meski demikian, sejumlah pakar dan akademisi menilai fenomena mismatch pendidikan dan pekerjaan tidak lagi sekadar persoalan “salah jurusan”, melainkan mencerminkan persoalan yang lebih struktural, yakni minimnya lapangan kerja berkualitas yang mampu menyerap tenaga kerja terdidik.

Pengamat ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjudin Nur Effendi, menilai persoalan mismatch di Indonesia bukan hanya disebabkan dunia pendidikan yang dianggap tidak selaras dengan kebutuhan industri. Menurutnya, masalah utama justru terletak pada belum berkembangnya sektor industri nasional yang mampu menciptakan pekerjaan formal berkualitas.

“Yang paling menonjol di Indonesia itu adalah over-education. Kalau berdasarkan data Sakernas itu yang paling tinggi penganggurannya adalah Diploma, Sarjana muda, dan lulusan sekolah menengah,” kata Tadjudin kepada Tirto, Rabu (20/5/2026).

Dalam wawancara khusus bersama Tirto, Tadjudin menjelaskan bagaimana tingginya pengangguran terdidik, maraknya pekerja prekariat digital, lemahnya industrialisasi, hingga ancaman gagalnya bonus demografi saling berkaitan satu sama lain. Ia juga mengkritik wacana penutupan program studi yang dianggap tidak relevan, serta menegaskan bahwa solusi mismatch tidak bisa hanya dibebankan kepada dunia pendidikan semata.

Berikut adalah wawancara khusus reporter Tirto dengan Tadjudin:

Terkait fenomena mismatch, yaitu kondisi ketika pekerja memiliki profesi yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan, persyaratan jabatan, atau bidang studinya. Dari kacamata ketenagakerjaan, bagaimana Bapak melihat fenomena ini dalam konteks pasar kerja Indonesia saat ini? Apakah pekerjaan informal masih bisa menjadi batu loncatan menuju sektor formal, atau justru menjadi jebakan jangka panjang?

Jadi ada dua bentuk mismatch vertikal. Pertama, over-education, yaitu ketika tingkat pendidikan pekerja terlalu tinggi dibanding pekerjaan yang dijalani. Misalnya, sarjana bekerja pada pekerjaan yang sebenarnya cukup diisi lulusan SMA, seperti menjadi pengemudi ojek online. Kedua, under-education, yaitu ketika tingkat pendidikan pekerja lebih rendah dari kebutuhan jabatan.

Yang paling menonjol di Indonesia saat ini adalah over-education. Berdasarkan data Sakernas, tingkat pengangguran tertinggi justru berasal dari lulusan diploma, sarjana muda, dan sekolah menengah. Selain itu, sekitar 60 persen angkatan kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal, sementara sektor formal hanya sekitar 40 persen.

Sekarang juga muncul gejala baru yang disebut educated precariat atau pekerja prekariat terdidik. Mereka bekerja dengan mengandalkan platform digital, seperti pengemudi ojek online. Berbeda dengan pekerja informal konvensional yang memiliki usaha dan modal sendiri, pekerja prekariat sangat bergantung pada aplikasi digital untuk mendapatkan pekerjaan.

Apakah bisa dikatakan bahwa “educated precariat” merupakan lulusan terdidik yang tetap bekerja dalam kondisi rentan dan tidak stabil?

Iya. Banyak pekerja ojek online dan pekerjaan sejenis yang sebenarnya berpendidikan tinggi. Itulah yang disebut mismatch. Padahal pekerjaan tersebut sebenarnya tidak membutuhkan pendidikan tinggi; lulusan SD pun bisa melakukannya selama mampu mengendarai motor dan menggunakan ponsel. Fenomena ini tercermin dalam tingginya angka pengangguran terdidik di Indonesia, terutama pada lulusan SMK, SMA, D3, hingga sarjana.

Apa indikator paling nyata bahwa pasar kerja Indonesia sedang tidak sehat bagi generasi muda terdidik?

Masalahnya bukan hanya pada dunia pendidikan. Memang ada persoalan ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Namun, masalah yang lebih besar adalah Indonesia belum mampu menciptakan pekerjaan berkualitas, terutama di sektor industri.

Yang berkembang justru pekerjaan informal dan prekariat. Industri nasional tidak tumbuh seperti yang diharapkan dan masih didominasi sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja berpendidikan rendah. Akibatnya, pasar kerja tidak mampu menyerap lulusan pendidikan tinggi secara optimal.

Kalau melihat indeks performa manufaktur, nilainya rata-rata masih sekitar 18–19, padahal idealnya di atas 20. Artinya, industrialisasi kita belum kuat, bahkan cenderung mengalami deindustrialisasi.

Namun, bukankah banyak perusahaan saat ini lebih mempertimbangkan keterampilan dan portofolio dibanding ijazah, sehingga banyak sarjana menganggur karena kurang pengalaman?

Benar. Banyak lulusan memiliki ijazah, tetapi dianggap belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri. Bagi dunia industri, yang utama adalah keterampilan kerja, bukan sekadar gelar pendidikan. Karena itu, muncul anggapan bahwa angkatan kerja Indonesia memiliki ijazah, tetapi belum cukup siap secara keterampilan.

Pemerintah juga telah menjalankan program link and match serta pelatihan industri. Menurut Bapak, apakah langkah tersebut efektif?

Pemerintah memang sedang memperluas program magang bagi lulusan baru dan pencari kerja muda. Program ini cukup besar dan menarik minat banyak peserta. Namun, magang belum tentu berujung pada pekerjaan tetap.

Walaupun peserta mendapatkan sertifikat magang, perusahaan tetap akan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja mereka. Jika keterampilan peserta tidak sesuai dengan kebutuhan industri, mereka tetap tidak akan direkrut. Karena itu, program magang harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, bukan sekadar menjalankan program formalitas.

Terkait wacana penutupan program studi yang dianggap tidak relevan untuk mengatasi mismatch, apakah langkah ini efektif?

Masalah utamanya bukan karena dunia pendidikan gagal memberikan keterampilan. Sebagian besar institusi pendidikan sebenarnya mampu membekali mahasiswa dengan kemampuan tertentu. Persoalannya, pemerintah belum mampu menciptakan lapangan kerja yang sesuai untuk menyerap lulusan tersebut.

Karena itu, penutupan program studi harus sangat hati-hati. Jika dilakukan sembarangan, Indonesia justru bisa kekurangan tenaga kerja pada bidang tertentu di masa depan.

Contohnya, ketika Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) diubah menjadi universitas umum. Dampaknya, banyak guru sekarang dinilai kurang memahami filsafat pendidikan dan metode mengajar yang baik karena tidak mendapatkan pendidikan keguruan yang mendalam. Akibatnya, kualitas pengajaran ikut menurun.

Karena itu, penutupan program studi tidak bisa dilakukan secara gegabah. Misalnya jika jurusan manajemen dibatasi atau ditutup, Indonesia justru bisa kekurangan tenaga manajerial di masa depan. Jadi, mismatch tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada dunia pendidikan.

Masalahnya juga bersifat struktural. Banyak industri mengalami deindustrialisasi dan tidak mampu berkembang sesuai kebutuhan tenaga kerja saat ini. Di sisi lain, perusahaan juga cenderung menghindari biaya pelatihan tenaga kerja karena dianggap mahal. Mereka lebih memilih otomasi, digitalisasi, atau penggunaan AI untuk meningkatkan efisiensi. Hal ini membuat perluasan lapangan kerja semakin terbatas.

Bagaimana dengan usulan pembatasan program studi kependidikan karena jumlah lulusannya dianggap terlalu banyak dibanding kebutuhan kerja?

Menurut saya, itu juga tidak tepat. Di banyak daerah justru masih terjadi kekurangan guru. Akibatnya, sekolah mengangkat guru honorer dengan latar belakang pendidikan yang kadang tidak sesuai. Persoalannya bukan sekadar jumlah lulusan, tetapi bagaimana pemerintah menyalurkan tenaga pendidik secara merata.

Pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Kalau terlalu banyak bidang ditutup, justru akan terjadi stagnasi pengetahuan. Misalnya, sekarang semakin sedikit orang yang mampu menjelaskan sejarah dengan baik. Padahal mengajar bukan pekerjaan sederhana; diperlukan kemampuan pedagogi, penguasaan kelas, dan kemampuan menjelaskan hal rumit menjadi mudah. Semua itu dipelajari di perguruan tinggi pendidikan.

Indonesia sedang memasuki momentum bonus demografi menuju 2045. Jika mayoritas tenaga kerja mudanya bekerja di sektor informal dan mengalami mismatch, apakah bonus demografi masih realistis menghasilkan bonus ekonomi?

Bonus demografi terjadi ketika proporsi penduduk usia produktif sangat besar, sekitar 76 persen. Jika didukung pendidikan dan pekerjaan berkualitas, kondisi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, kalau sebagian besar tenaga kerja hanya bekerja di sektor informal seperti ojek online, dampaknya terhadap kemajuan ekonomi tentu terbatas. Tanpa pekerjaan berkualitas di sektor industri dan inovasi, Indonesia akan sulit berkembang.

Negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan berhasil memanfaatkan bonus demografi untuk mempercepat pembangunan. Kesempatan ini tidak datang dua kali. Jika Indonesia gagal menyiapkan tenaga kerja dan lapangan kerja berkualitas, maka pada 2050–2060 ketika penduduk mulai menua, kondisi itu justru bisa menjadi beban ekonomi.

Apa risiko sosial-ekonomi jangka panjang jika mismatch dan informalitas terus berlangsung?

Indonesia bisa kekurangan tenaga kerja berkualitas, padahal pembangunan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Sementara itu, teknologi digital dan AI berkembang sangat cepat. Jika tenaga kerja kita tidak mampu mengikuti perkembangan tersebut, industri nasional bisa mengalami kemunduran.

Menurut Bapak, sektor mana yang paling mendesak dibenahi: pendidikan, industri, atau investasi?

Semuanya harus dibenahi secara bersamaan. Pendidikan perlu ditingkatkan, investasi industri harus diperluas, terutama yang mampu menyerap tenaga kerja. Namun, investasi di Indonesia masih terkendala birokrasi dan administrasi yang lambat. Tanpa investasi, lapangan kerja baru tidak akan tercipta.

Selain itu, pelemahan rupiah terhadap dolar juga menjadi tekanan bagi industri karena banyak bahan baku masih impor. Ketika biaya produksi naik dan keuntungan menurun, perusahaan biasanya akan mengurangi tenaga kerja atau menekan upah. Ini bisa memicu gelombang PHK.

Lalu, apa yang perlu dilakukan pemerintah agar lulusan muda tidak terus terjebak dalam pekerjaan informal dan mismatch?

Pemerintah perlu memperluas program magang, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pusat-pusat pelatihan kerja juga harus diperkuat agar tenaga kerja yang keterampilannya belum sesuai bisa mendapatkan pelatihan tambahan.

Karena itu, solusi utamanya bukan menutup program studi yang dianggap tidak penting. Program magang dan pelatihan keterampilan justru perlu diperkuat agar lulusan lebih siap masuk ke dunia kerja.

Berarti Indonesia perlu fokus pada penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas?

Iya. Pekerjaan formal yang didukung pelatihan dan magang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Pemerintah juga harus mendukung industri agar mampu menyerap tenaga kerja berkualitas dan meningkatkan produksi.

Saat ini, setiap tahun Indonesia melahirkan banyak lulusan berijazah, tetapi keterampilannya sering kali belum sesuai kebutuhan industri. Itu yang menjadi tantangan besar.

Terakhir, apakah generasi muda Indonesia saat ini sebenarnya memiliki lebih banyak peluang kerja, atau justru terpaksa menerima pekerjaan apa saja demi bertahan hidup?

Pada akhirnya, banyak anak muda mengambil pekerjaan apa pun demi memenuhi kebutuhan hidup. Ketika memasuki usia menikah atau membutuhkan penghasilan tetap, mereka akan masuk ke sektor informal atau pekerjaan prekariat berbasis digital.

Karena itu, tidak mengherankan jika banyak anak muda bekerja secara online, menjadi kreator konten, atau mencari penghasilan melalui platform digital. Itu bagus sebagai peluang baru, tetapi sifatnya belum tentu stabil dalam jangka panjang.

Pekerjaan yang paling menjamin keberlanjutan tetap berasal dari sektor industri formal karena memberikan penghasilan tetap, peluang peningkatan keterampilan, dan jenjang karier yang lebih jelas. Namun, kondisi itu belum berjalan sesuai harapan.