tirto.id - Pemerintah berencana untuk mengirim tenaga kerja ahli (skill workers) ke sejumlah negara dengan syarat pendidikan minimal lulusan SMA atau SMK. Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar, mengatakan, rencana pengiriman ini akan segera dimulai dengan diawali rapat bersama duta besar untuk membahas soal kebutuhan pasar terhadap tenaga kerja.
"Minimal lulusan SMK dan SMA untuk bisa bekerja sebanyak-banyaknya di sektor-sektor yang memberi keuntungan banyak kepada para pekerja kita," ujar Muhaimin alias Cak Imin dalam konferensi pers di Gedung Kemenko PM, Jakarta Pusat, Selasa (24/2/2026).
Cak Imin menyebut pemberangkatan ini direncanakan akan siap pada tahun ini. Saat ini, prosesnya adalah menuntaskan kebutuhan anggaran untuk pengiriman tenaga kerja.
Terkait negara tujuan, pemerintah membidik negara-negara dengan potensi pasar yang besar dan jaminan sosial yang baik, seperti Jepang, Korea Selatan, negara-negara Eropa, hingga Amerika Serikat. Sektor-sektor yang menjadi prioritas antara lain tenaga kesehatan, perhotelan (hospitality), hingga tenaga teknis seperti pengelas (welder).
"Target [yang diberangkatkan] tentu sebanyak-banyaknya. Minimal 300 sampai 500 ribu," katanya.
Cak Imin memastikan bahwa pemerintah hanya akan memfasilitasi pekerja dengan pendidikan minimal SMA atau SMK. Hal ini disebabkan risiko yang harus diambil apabila pekerja di bawah minimal pendidikan dan harus bekerja di sektor domestik.
Selain itu, pria yang juga Ketua Umum PKB itu menuturkan bahwa pendidikan SMA dan SMK memilik potensi market yang tinggi dan berpeluang mendapatkan gaji yang besar. Sehingga, katanya, pihaknya mendorong dan siap memfasilitasi para pekerja yang siap dan sesuai syarat.
"Gajinya tinggi, jaminan sosial asuransinya juga bagus, sehingga peluang itulah yang akan kita dorong. Jadi kita mendorong karena peluangnya tinggi dan bagus. Bukan karena faktor lain, karena memang faktor peluang," tutur mantan Wakil Ketua DPR itu.
Di sisi lain, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menyinggung potensi ekonomi yang besar dari para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Berdasarkan data Bank Indonesia, remitansi atau uang yang dikirimkan PMI ke tanah air pada tahun 2024 mencapai Rp253 triliun.
"Dan tahun 2025, tahun 2025 berdasarkan data Bank Indonesia ada naik 14%. Jadi kurang lebih 288 triliun remitansi yang masuk ke Indonesia," kata Mukhtarudin.
Menurutnya, remintansi ini bermanfaat terhadap pergerakan ekonomi di tingkat masyarakat, termasuk kepada daya beli yang berdampak pada sektor ekonomi usaha mikro dan ekonomi keluarga.
"Jadi dia langsung uangnya masuk ke masyarakat sehingga daya beli terdongkrak salah satunya dari remitansi, di samping dari government spending dari uang APBN, APBD, kemudian dari proses investasi, juga ada remitansi," katanya.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Andrian Pratama Taher
Masuk tirto.id





























