Masuk tirto.id
tirto.id - Harapan Indonesia untuk memetik berkah dari bonus demografi kini dibayangi oleh tantangan besar akibat tingginya fenomena ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan profesi yang ditekuni (mismatch).
Studi terbaru dari NEXT Indonesia Center memaparkan fakta bahwa mayoritas tenaga kerja di Indonesia menjalani profesi yang tidak relevan dengan latar belakang pendidikan mereka.
Data Organisasi Buruh Internasional (ILO) tahun 2023 menunjukkan bahwa mismatch vertikal di Indonesia mencapai angka yang mengkhawatirkan, yakni sekitar 57,3 persen.
Parahnya, sebanyak 40,4 persen pekerja pekerja tergolong undereducated—mereka bekerja di posisi yang seharusnya memerlukan kualifikasi lebih tinggi dari pendidikan yang mereka miliki.
Sementara itu, 16,9 persen lainnya justru overeducated atau bekerja di bawah kualifikasinya.
"Kita sedang menghadapi situasi di mana ijazah sering kali tidak menjadi tiket utama di pasar kerja. Ketidaksinkronan antara sistem pendidikan dan kebutuhan industri telah menciptakan inefisiensi masif yang jika dibiarkan akan menjadi 'bom waktu' bagi pembangunan nasional," ujar Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (17/05/2026).
Mismatch vertikal ini terasa paling pahit pada lulusan pendidikan tinggi. Lebih dari separuh sarjana justru terpaksa bekerja di posisi yang berada di bawah kualifikasi mereka.
"Jadi cuma sekitar 40 persen yang bekerja sesuai dengan pendidikannya,” ucap Herry.
Menurutnya, kondisi ini menandakan adanya surplus tenaga kerja terdidik yang tidak terserap optimal oleh sektor formal. Sementara itu, potret pasar kerja Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) masih sangat bergantung pada sektor informal dengan porsi 56-60 persen.
Pada Februari 2026, jumlah pekerja informal mencapai 87,74 juta orang, jauh melampaui pekerja formal yang hanya 59,93 juta orang. Dominasi sektor informal inilah yang memperparah mismatch vertikal, karena bidang ini umumnya tidak mensyaratkan keterampilan spesifik sesuai jenjang pendidikan.
Selain masalah vertikal, ketidaksesuaian horizontal juga tak kalah memprihatinkan.
"Sementara secara horizontal sekitar 33,5 persen lulusan pendidikan tinggi bekerja di bidang yang tidak relevan dengan latar belakang studinya. Bahkan sangat ironis melihat lulusan DI/II/III memiliki tingkat mismatch horizontal cukup tinggi mencapai 42,03 persen,” ungkap Herry.
Dampak dari mismatch vertikal ini memicu wage penalty atau upah yang tidak sepatutnya. Pekerja yang berada dalam posisi ketidaksesuaian cenderung menerima upah stagnan dan lebih rendah dibandingkan mereka yang bekerja sesuai kualifikasi.
Herry juga menyoroti bahwa lulusan terdidik (SMA ke atas) justru membutuhkan waktu lebih lambat yakni 24,50 persen dalam mendapatkan pekerjaan dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah.
Riset NEXT Indonesia Center juga menemukan bahwa pelatihan dan pengalaman kerja menjadi penolong signifikan. Lulusan yang pernah mengikuti pelatihan memiliki tingkat mismatch vertikal yang jauh lebih rendah (26,53 persen) dibandingkan yang tidak pernah ikut pelatihan (41,19 persen).
Pengalaman kerja sebelum lulus juga terbukti efektif membantu lulusan lebih "match" dengan pekerjaan mereka.
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, telah menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kesesuaian antara lembaga vokasi dengan kebutuhan pasar. Namun, NEXT Indonesia Center menekankan bahwa pembenahan dari sisi pendidikan saja tidak cukup.
"Artinya, pekerjaan formal adalah kunci utama untuk 'naik kelas' secara ekonomi. Namun, tantangannya adalah sektor formal kita belum mampu tumbuh cukup cepat untuk mengimbangi lonjakan angkatan kerja baru," papar Herry.
Diperlukan transformasi struktur ekonomi yang mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas.
"Kita butuh sistem informasi yang adaptif agar pilihan karir dan pendidikan tidak lagi didasarkan pada asumsi atau tren sesaat, melainkan pada kebutuhan nyata industri yang bisa menyelamatkan masa depan generasi produktif di Indonesia," tuturnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Rina Nurjanah
