Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mendorong peningkatan target penyaluran kredit untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi Rp2.000 triliun.
Airlangga menjelaskan, realisasi alokasi pembiayaan untuk UMKM saat ini masih berada di kisaran Rp1.500 triliun dari total penyaluran kredit nasional yang mencapai Rp9.000 triliun. Angka ini dinilai belum ideal, mengingat porsi porsi kredit UMKM yang ideal dipatok pada angka 30 persen atau setara Rp3.000 triliun.
"Idealnya itu kan 30 persen, berarti Rp3.000 triliun. Tapi kalau loncat dari Rp1.500 triliun ke Rp3.000 triliun itu kan naik 100 persen. Jadi, gimana kalau kita pasang target ke Pak Maman (Menteri UMKM) Rp2.000 triliun dulu," ujar Airlangga dalam acara di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Strategi Atasi Kekosongan Modal Usaha Kelas Menengah
Guna mencapai target anyar tersebut, pemerintah tidak hanya mengandalkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mengucurkan pembiayaan sekitar Rp370 triliun hingga Rp400 triliun. Strategi pendanaan akan diperluas dengan memperbesar skala pembiayaan menengah di atas Rp500 juta hingga Rp50 miliar ke atas.
Menurut Airlangga, perluasan plafon pembiayaan ini sekaligus ditujukan untuk mengatasi fenomena kekosongan kelas menengah di sektor usaha atau hollow in the middle.
Airlangga bilang, penguatan pada kelas menengah penting dilakukan demi memperkecil jurang pembiayaan antara pelaku usaha skala besar di pasar modal dengan pelaku usaha mikro.
"Kelompok yang di capital market itu kan menguasai sekitar Rp7.500 triliun. Supaya gap antara yang di capital market dan non-capital market ini lebih mendekat, maka yang di tengah, yang sering kita sebut hollow in the middle, ini yang harus didorong untuk naik ke atas," ucapnya.
Antisipasi Risiko Kredit Macet dan Penyerapan Pasar
Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan bahwa peningkatan kuantitas pembiayaan harus diimbangi dengan kesiapan penyerapan produk di pasar. Tanpa kepastian daya serap pasar, injeksi modal yang besar justru berisiko memicu tingginya angka kredit bermasalah (non-performing loan/NPL).
"Kalau kita genjot pembiayaan sampai Rp2.000 triliun, tapi UMKM-nya tidak bisa jual barangnya, akhirnya ujung-ujungnya kredit macet juga dan NPL naik. Kalau ke bank urusannya cuma kredit macet, tapi kalau datang ke Kementerian UMKM, urusannya jadi masalah sosial," ujar Maman di lokasi yang sama.
Maman menegaskan bahwa dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM tidak bisa hanya diukur dari aspek ketersediaan modal.
"Kompleksitas mendorong UMKM ini bisa tumbuh tidak bisa hanya sekadar dilihat dari aspek pembiayaan saja. Harus dilihat dari berbagai perspektif yang saling berkaitan," tambah Maman.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Siti Fatimah
