Aris Santoso
Peneliti militer, terutama TNI AD. Bekerja sebagai editor buku paruh waktu.

Danjen Kopassus, Mutasi Cepat, dan Surplus Perwira di TNI

10 April 2018
Dibaca Normal 4 menit
Peringatan hari jadi Komando Pasukan Khusus, 16 April tahun ini, memiliki makna spesial karena hampir bersamaan dengan pengangkatan Mayjen TNI Eko Margiyono (Akmil 1989) sebagai komandan jenderal (Danjen) yang baru di pasukan elite TNI AD tersebut. Semacam tradisi, posisi Danjen Kopassus baru selalu menjadi benchmark. Biasanya pengangkatan ini segera diikuti peremajaan atau alih generasi pada pos pimpinan TNI Angkatan Darat.

Dalam perkara alih generasi, Kopassus ibarat lokomotif mengingat pola karier di Kopassus relatif lebih cepat dibandingkan satuan lain. Semisal dalam posisi komandan batalyon (danyon). Pada satuan infanteri reguler, seorang perwira harus menunggu setidaknya 15-16 tahun untuk menduduki posisi danyon, terhitung sejak dilantik sebagai letnan dua. Sementara di Kopassus bisa lebih cepat, bisa sekitar 12-13 tahun. Doni Munardo (mantan Danjen Kopassus), misalnya; lulusan Akmil pada 1985 ini sudah masuk jabatan danyon pada 1997.


Pelantikan Prabowo Subianto (Akmil 1974) sebagai Danjen Kopassus pada Desember 1995 juga terhitung cepat. Prabowo bisa menjadi orang nomor satu di Korps Baret Merah setelah 21 tahun berdinas aktif. Sementara komandan yang sekarang (Mayjen Eko Margiyono) harus menunggu sedikit lebih lama, hampir 30 tahun. Dalam posisi sekarang, Eko adalah bintang dua pertama di generasinya.

Sedikit catatan tentang Prabowo: perjalanan kariernya tak bisa dibandingkan dengan perwira lain karena memang unik. Saat masih aktif, Prabowo tampaknya memiliki privilese. Kapan ia akan dilantik, serta dalam posisi apa, seakan ia yang menentukan sendiri.


Merintis Keabadian

Terus terang saya tidak terlalu mengikuti proses alih generasi di matra yang lain, tetapi saya kira kondisinya hampir sama. Di matra TNI Angkatan Laut, misalnya, perwira tinggi seperti Brigjen (Mar) Nur Alamsyah (lulusan terbaik AAL 1989), yang kini menjabat Komandan Pasmar 2, saya duga akan segera masuk dalam posisi bintang dua, salah satu kemungkinannya menjadi orang nomor satu di Korps Marinir.

Promosi bagi Mayjen Eko Margiyono juga diikuti oleh tiga komandan pendahulunya, yakni Mayjen TNI Madsuni (Akmil 1988, sebagai Pangdam XIII/Merdeka), Mayjen M. Herindra (Akmil 1987, sebagai Irjen TNI), dan Mayjen TNI Doni Munardo (Akmil 1985, sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional). Bagi Herindra dan Doni Munardo, pangkat mereka juga akan naik menjadi Letjen sesuai posisinya yang baru.

Percepatan alih generasi kali ini memang bisa saja dibaca secara politis sebagai upaya memberi jalan pada perwira Baret Merah yang lain, yaitu Letjen Andika Perkasa (Akmil 1987, Komandan Kodiklatad), yang sudah santer disebut-sebut sebagai calon kuat Kepala Staf AD berikutnya. Bila dugaan itu benar, artinya Herindra dan Doni semakin menjauh dari posisi KSAD.


Namun, ada capaian penting dari Herindra dan Doni, yang mungkin sulit disamai perwira lain, yakni menjadi Danjen Kopassus dan kemudian Pangdam III/Siliwangi, kodam paling legendaris. Terlebih dua satuan tersebut memiliki ikatan historis yang kuat karena embrio Kopassus lahir dari Kodam Siliwangi yang resmi berdiri pada 16 April 1952.

Sastrawan Pramoedya Ananta Toer pernah mengatakan, bila ingin mencapai keabadian, banyaklah menulis. Kini dengan caranya sendiri, Herindra dan Doni Munardo sudah mencapai apa yang pernah disampaikan Pramoedya. Salah satunya melalui pemasangan foto diri. Gambar keduanya akan terus terpasang “abadi” di Markas Komando Kopassus (Cijantung, Jaktim) dan Kodam III/Siliwangi (Bandung). Mereka menyusul Danjen Kopassus sebelumnya, seperti Yogie S. Memet dan Pramono Edhi Wibowo, yang juga pernah menjabat Pangdam III/Siliwangi.


'Promosi dan Keluar Barisan'

Sejak Panglima TNI dipegang Marsekal Hadi Tjahjanto, hampir tiap pekan terjadi mutasi. Penjelasan generik yang acapkali muncul dari otoritas resmi: mutasi dibutuhkan guna penyegaran dan konsolidasi organisasi.

Namun, bila ditelusuri lebih jauh, mutasi ini diperlukan karena TNI sendiri sedang surplus perwira, khususnya pada pangkat kolonel. Situasinya hampir sama di institusi Polri, yang juga surplus perwira berpangkat kombes (komisaris besar, setara kolonel).

Bedanya, para kombes bisa disalurkan ke lembaga (sipil) lain dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya, seperti ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, dan seterusnya. Sementara dalam tubuh TNI, ruang seperti itu lebih terbatas sehingga masalahnya tampak lebih kompleks. Karena itu pimpinan TNI mengeluarkan solusi instan—untuk sementara, kita sebut saja solusi instan ini sebagai “promosi dan keluar barisan”.


Penjelasan singkat fenomena “promosi dan keluar barisan” kira-kira sebagai berikut: promosi bagi kolonel ke pos bintang satu diusahakan bisa mencapai kuota maksimum. Setelah menduduki posisi bintang satu sekian bulan (biasanya berkisar 6 bulan), ia digeser pada posisi lain yang kurang strategis. Posisi terakhir ini masuk rumpun (cluster) perwira tinggi Mabes TNI atau markas besar masing-masing matra.

Kebijakan ini secara psikologis boleh dibilang aman, mengingat semua lulusan Akmil ingin jadi jenderal. Ketika pangkat bintang satu (Brigjen) sudah diraih, hidup akan terasa lebih indah—terlepas posisi apa yang sedang mereka pegang.


Saya ingin menyampaikan contoh kasus secara acak. Sebut saja dalam posisi Waasops (Wakil Asisten Operasi) KSAD. Pada akhir 2016 atau awal 2017, posisi ini pernah dipegang oleh Brigjen TNI Muslimin Akib (Akmil 1985, mantan Komandan Brigif Linud 17/Kujang I Kostrad). Belum genap 6 bulan menjadi Waasops, Brigjen Akib sudah digantikan Brigjen Eko Margiyono.

Sesudahnya, karier keduanya berbeda jauh. Akib tidak pernah lagi memperoleh jabatan struktural sampai masa dinas aktifnya berakhir pada awal tahun ini. Sementara karier Eko Margiyono terus melejit. Hari ini ia jadi orang nomor satu di Korps Baret Merah.

'Anomali Karier'

Fenomena 'promosi dan keluar barisan', dalam praktiknya, bisa sangat ekstrem. Salah satu kasus yang bisa disebut ketika Mayjen Imam Edy Mulyono (Akmil 1984) hanya sebulan menjabat Kepala Staf Kostrad (Oktober-November 2017). Cara paling mudah untuk menjelaskan kasus Mayjen Mulyono adalah kembali ke konsep “garis tangan”, artinya kariernya memang hanya sampai di situ.


Saya ingin menyampaikan argumentasi yang lebih logis: bagi lembaga sebesar TNI—dengan jumlah anggota begitu besar, khususnya TNI AD—pasti terjadi kasus-kasus khusus yang menimpa anggotanya, yang secara objektif di luar kemampuan personel bersangkutan. Merujuk contoh terakhir ini, saya lebih senang menyebutnya sebagai "anomali dalam karier."

Kasus "anomali karier" cukup sering terjadi. Ini dialami oleh rekan sekelas Mayjen Imam Edy Mulyono, yakni Letjen TNI Ediwan Prabowo (lulusan terbaik Akmil 1984). Tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba nama Letjen Ediwan tenggelam, dengan posisi terakhir sebagai Sekjen Kemhan. Dari rumor yang berkembang, Ediwan dianggap dekat dengan Presiden SBY, karena bintang satu Ediwan diperoleh saat menjadi sekretaris pribadi sang presiden.


Namun, alasan politis seperti itu sangatlah sumir dan sulit dipertanggungjawabkan. Bagi kalangan awam, kasus tenggelamnya nama Ediwan tetap sebuah misteri, yang bisa jadi jawabannya baru akan kita dapatkan bertahun-tahun kemudian.

Kasus anomali juga pernah terjadi pada dua perwira menengah dari Akmil 1970: Kol Inf (Purn) Hadi Utomo (almarhum) dan Kol Inf (Purn) Supar Prasetyo.

Sedikit catatan tentang Akmil 1970: Generasi ini terbilang spesial karena dua perwira dari kelas ini sempat menjadi KSAD, yakni Subagyo HS dan Tyasno Sudarto. Padahal, belum tentu kesempatan jadi KSAD jatuh pada tiap generasi. Terlebih dua orang eksponennya dari generasi ini masih eksis sampai hari ini: Luhut Panjaitan (lulusan terbaik, Menko Maritim) dan Agus Wijoyo (Gubernur Lemhanas).


Sementara soal Hadi Utomo dan Supar Prasetyo adalah narasi berbeda, kalau tidak bisa disebut muram. Dengan alasan masing-masing, keduanya tak sempat mengikuti Seskoad (Sekolah Staf dan Komando AD), yang kampusnya berada di Bandung. Karena itulah karier mereka menjadi agak terhambat.

Posisi Hadi Utomo sebagai menantu tokoh terkemuka (Letjen Sarwo Edhie Wibowo) sedikit menolong kariernya. Hadi bisa dikaryakan sebagai Kepala Tramtib Provinsi DKI, meski penempatan ini sebenarnya juga anomali. Sejatinya, lulusan Akmil disiapkan untuk menjadi komandan pasukan tempur, dari komandan peleton sampai danyon, bukan sebagai Kepala Satpol PP, sebagaimana yang dialami Hadi Utomo.

Demikian juga Supar Prasetyo. Dalam perjalanan kariernya, Prasetyo sempat menjadi komandan pada satuan yang sangat terkenal, yaitu Yonif Linud 328/Kujang II Kostrad. Di Danyon 328 inilah ia memiliki seorang wakil, figur perwira cemerlang, bahkan legenda hidup: Mayor Prabowo Subianto. Jika saja saat itu Prasetyo sempat mengikuti Seskoad, tentu Prabowo bisa membantu mendorong kariernya, setidaknya sampai posisi bintang satu (Brigjen).

*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi tirto.id.