tirto.id - Pada awal Januari ini TNI kembali memutasi sejumlah perwiranya. Jumlah perwira yang terkena mutasi relatif tidak besar dibanding mutasi-mutasi sebelumnya. Meski kecil dari segi kuantitas, tetapi mutasi kali ini tetap penting untuk dicatat karena dua entri yang menyertainya, yakni promosi bagi Mayjen TNI Andika Perkasa (Akmil 1987) dan pergantian Panglima Kostrad.
Kalangan TNI secara verbal selalu menghindari alasan politis dalam promosi seorang perwira. Namun kini argumentasi tersebut sedikit goyah sehubungan promosi Mayjen Andika Perkasa. Pada jabatan yang baru, yakni Komandan Kodiklat AD, pangkat Andika akan naik menjadi letnan jenderal (letjen). Dengan demikian Andika akan menjadi perwira paling senior di generasinya. Bahkan pada Akmil angkatan 1985, belum ada lagi yang mencapai pangkat setinggi itu setelah Letjen Edy Rahmayadi resmi pensiun (dini).
Tidak bisa tidak, publik akan selalu menghubungkan promosi Andika dengan faktor kekerabatan. Ia menantu Hendropriyono (Akmil 1967), figur purnawirawan yang masuk "inner circle" Presiden Jokowi dan kebetulan juga Komandan Kodiklat AD pertama. Pandangan seperti itu tak bisa dihindari karena di era Jokowi ini karier Andika melesat bak meteor. Sementara di era presiden sebelumnya, nama Andika nyaris tak terdengar.
Penjelasan singkat bisa diberikan sebagai berikut. Seorang kolonel (khususnya matra darat), bila sudah pernah mengikuti pendidikan setingkat Seskoad, Sesko TNI, dan kemudian sempat menjadi Danrem, sudah memenuhi syarat untuk menjadi jenderal, dan sejatinya tinggal menunggu waktu saja untuk masuk jajaran perwira tinggi (brigjen).
Cuma masalahnya, promosi seperti itu tidak bisa berjalan secara otomatis, mengingat pos untuk brigjen sangat terbatas, tidak sebanding jumlah kolonel yang ada.
Itulah sebabnya di lingkungan TNI sudah biasa dengan fenomena “nasib baik”, karena memang begitulah adanya. Bila seorang perwira dipromosikan karena faktor "nasib baik," segenap koleganya bakal memahami dan jarang sekali muncul protes, karena itu sudah jadi kewajaran. Dan salah satu perwira yang beruntung hari ini adalah Andika Perkasa, setelah sebelumnya Marsekal Hadi Tjahjanto, yang diketahui memiliki hubungan pribadi sangat dekat dengan Presiden Jokowi.
Pertanyaannya kemudian, apakah keberuntungan Andika masih akan berlanjut terus? Jika yang dimaksud keberuntungan bagi Andika adalah capaian dalam posisi KSAD, saya kurang begitu yakin. Posisi KSAD memiliki nilai strategis (dan politis) sangat tinggi. Tentu Presiden Jokowi memiliki pandangan tersendiri terhadap jabatan itu.
Bila Andika nanti diangkat sebagai KSAD, artinya Jokowi masuk dalam skenario Hendropriyono, dan hal ini kelihatannya akan dihindari oleh Jokowi.
Dalam penempatan posisi militer, Jokowi sudah mulai independen, seperti yang ia tunjukkan ketika mengangkat Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI baru-baru ini. Jokowi ingin disebut firm dalam mengendalikan TNI, lepas dari bayang-bayang siapa pun—termasuk Hendropriyono (dan Luhut Panjaitan).
Untuk mencapai posisi KSAD, Andika masih harus berkontestasi dengan koleganya sesama lulusan Akmil 1987, seperti Mayjen M Herindra (lulusan terbaik Akmil 1987) dan Mayjen Kustanto Widiatmoko (Aster Mabes TNI), yang selama ini dianggap sebagai "rising star" Akmil 1987, jauh hari sebelum nama Andika muncul.
Meskipun keduanya bakal lebih junior dibanding Andika dari segi kepangkatan, tetapi saya kira keduanya sudah masuk dalam “radar” Jokowi. Terlebih Jokowi sudah menyiapkan pula backup pada generasi ini, yaitu Brigjen TNI Bakti Agus Fajari (Kasdam IV/Diponegoro), yang sebelumnya pernah menjabat Komandan Korem Surakarta.
Dari Pangkostrad ke KSAD
Secara tradisional posisi Pangkostrad selalu strategis, sebab dari waktu ke waktu selalu menjadi kandidat (kuat) KSAD berikutnya. Sudah tidak terhitung lagi berapa Pangkostrad yang kemudian berlanjut sebagai KSAD, termasuk KSAD sekarang, Jenderal Mulyono (Akmil 1983).
Namun, untuk Pangkostrad kali ini, Letjen TNI Agus Kriswanto (Akmil 1984), jalan yang akan ditempuh sedikit berbeda. Usia Agus Kriswanto kini menjelang pensiun dan tampaknya ini posisi terakhirnya sebagai perwira aktif TNI. Singkatnya, Pangkostrad kali ini bukan disiapkan sebagai KSAD.
Pergantian Pangkostrad kali ini juga tidak memenuhi asas alih generasi karena Letjen Agus Kriswanto lebih senior dari Pangkostrad sebelumnya (Letjen Edy Rahmayadi, Akmil 1985). Bisa dibaca bahwa posisi Pangkostrad memang sengaja diberikan kepada Akmil 1984 karena lulusan generasi ini belum ada yang pernah menjadi Pangkostrad. Karena kalau tidak, kapan lagi akan diberikan mengingat sebagian besar dari mereka segera mengakhiri masa dinas aktifnya.
Dari penjelasan ini, tampaknya generasi Akmil 1984 memperoleh perlakuan khusus, mengingat masa pensiun mereka semakin dekat.
Penafsiran ini berdasarkan perkiraan bahwa pada akhirnya mereka tidak akan menduduki posisi KSAD. Posisi Pangkostrad atau promosi pada jabatan bintang tiga yang lain bisa diartikan (kira-kira) sebagai “kompensasi” bagi generasi ini. Seperti Mayjen TNI Agus Surya Bakti (Pangdam XIV/Hasanuddin), yang kabarnya akan diangkat sebagai Kepala BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), yang juga pos untuk bintang tiga, meski di luar struktur Mabes TNI.
Sinyal bahwa lulusan Akmil 1984 pada akhirnya tidak mencapai KSAD sudah dimulai ketika rising star dari generasi ini, yakni Letjen TNI Ediwan Prabowo (lulusan terbaik), tiba-tiba “hilang” dari peredaran tanpa alasan jelas, dengan posisi terakhir sebagai Sekjen Kemenhan. Yang kemudian muncul adalah argumentasi spekulatif: Ediwan dianggap dekat dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Asumsi ini muncul karena Ediwan telah dipromosikan dari posisi kolonel (artileri medan) ke brigjen ketika ia diangkat sebagai sekretaris pribadi presiden (SBY), yang sebenarnya adalah posisi sipil.
Apabila kita masih percaya pada fenomena “nasib baik” dalam karier seorang perwira, sebagaimana sudah dibahas sekilas di atas, maka akan ada juga perwira atau generasi yang kurang bernasib baik. Artinya, sampai hari terakhir mereka mengabdi di dunia militer, promosi sebagai KSAD tak kunjung tiba.
Wajar belaka bila sebuah generasi tidak memperoleh jabatan KSAD, sebab posisi KSAD tidak bisa berganti setiap tahun, sehingga prinsip “urut kacang” tidak selalu bisa dilaksanakan. Dari generasi 1970-an, misalnya, ada juga generasi yang tidak memperoleh kesempatan sebagai KSAD, yaitu lulusan Akmil 1972 dan Akmil 1977. Sebaliknya, ada juga generasi yang bisa menghasilkan dua KSAD, yakni Akmil 1970.
Panglima TNI berikutnya
Pembahasan soal promosi Mayjen Andika Perkasa dan pergantian Pangkostrad pada akhirnya bermuara pada isu pokok, yakni wacana pergantian KSAD. Posisi KSAD mendatang akan menjadi krusial berdasarkan prospek akan menjadi kandidat kuat Panglima TNI berikutnya.
Saya sendiri membayangkan Marsekal Hadi Tjahjanto hanya akan menjabat Panglima TNI kurang dari dua tahun karena segera ditarik Jokowi masuk kabinet, dalam periode kedua pemerintahan Jokowi, tentu dengan catatan bila Jokowi berkuasa kembali. Hadi Tjahjanto akan diposisikan seperti Luhut Panjaitan sekarang, yakni sebagai backbone pemerintahan Jokowi.
Idealnya KSAD berikutnya berasal dari Akmil 1985. Pertimbangannya, angkatan ini tidak terlalu jauh dari KSAD sekarang (Jenderal Mulyono). Matra darat sedikit tipikal dibanding matra lain (termasuk Polri). Matra lain bisa saja melakukan lompatan sekian generasi untuk pergantian kepala staf. Matra darat tidak bisa seperti itu. Bila lompatannya terlalu jauh, seperti terjadi pada pergantian KSAU dan Kapolri tempo hari, dikhawatirkan akan menimbulkan “turbulensi kecil” dalam internal mereka.
Sebelumnya yang dianggap sebagai rising star dari Akmil 1985 adalah Mayjen TNI Made Agra (almarhum, lulusan terbaik) dan Letjen TNI Edy Rahmayadi (Pangkostrad), karena Edy yang pangkatnya paling tinggi. Namun, ketika Edy memutuskan untuk pensiun dini, perlu dicari nominasi lain. Dua perwira berikut rasanya sudah masuk dalam skema Jokowi, masing-masing Mayjen Jaswandi (Pangdam Jaya) dan Mayjen Doni Munardo (Pangdam III/ Siliwangi).
Bukan masalah benar bila kedua perwira tinggi yang disebut terakhir ini, meskipun masih bintang dua, (salah satunya) akan langsung diangkat sebagai KSAD. Protokol atau model “lompatan” seperti itu sudah pernah dipraktikkan pada masa lalu.
Gambaran kasarnya kira-kira begini: sesaat sebelum dilantik sebagai KSAD, diterbitkan dahulu surat keputusan (Skep) sebagai letnan jenderal bagi yang bersangkutan. Baru kemudian presiden secara resmi melantiknya sebagai KSAD. Mengatasi persoalan seperti ini relatif mudah. Bukankah birokrat negeri ini dikenal sangat piawai dalam mengelola kekuasaan dan jabatan?
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.
