Para Jenderal Penasihat SBY dan Jokowi

Oleh: Husein Abdulsalam - 21 Januari 2018
Dibaca Normal 3 menit
Presiden bekerja dibantu para menteri dan juga penasihatnya. Bagaimana perbedaan antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dalam memilih penasihatnya?
tirto.id - Dua presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menunjukkan cara berbeda dalam memilih anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Dari total 9 anggota Wantimpres yang diharuskan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006, SBY menempatkan lebih banyak orang yang berasal dari kalangan akademisi ketimbang tentara, politisi, maupun tokoh agama.

Pola yang dibangun SBY dalam memilih anggota Wantimpres pun cukup sederhana: 1 orang dari kalangan militer untuk menjadi penasihat bidang pertahanan dan keamanan, 1 orang tokoh agama untuk menjadi penasihat bidang kehidupan beragama. Sedangkan 7 orang lainnya biasanya berlatar guru besar universitas di Indonesia bidang tertentu, ekonom, maupun politisi senior.

Dua tentara yang dipilih SBY sebagai anggota Wantimpres adalah Letnan Jenderal Tiopan Bernhard Silalahi (Wantimpres 2004-2009) dan Laksamana Widodo Adi Sutjipto (Wantimpres 2009-2014).

Widodo Adi Sutjipto adalah Panglima TNI semasa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Dia berasal dari matra Angkatan Laut (AL), dan oleh karena itu, Widodo juga menjadi Penglima TNI pertama yang bukan berasal dari matra Angkatan Darat (AD) dalam sejarah TNI.


Sementara itu, Presiden Jokowi menempatkan dua pensiunan tentara sekaligus sebagai anggota Watimpres yang dia pertama kali lantik pada 2015. Keduanya adalah Letjen (Purn) Yusuf Kartanegara dan Jenderal TNI (Purn) Subagyo H.S.

Kemudian, pada Januari 2018, Presiden Jokowi melantik Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Agum Gumelar sebagai anggota Wantimpres, menggantikan KH Hasyim Muzadi yang wafat pada Maret 2017.

Dengan begitu komposisi Watimpres di era Presiden Jokowi saat ini terdiri dari 3 pensiunan perwira tinggi militer, 1 pensiunan perwira tinggi polisi (Sidarto Danusubroto), 3 pebisnis yang sebelumnya aktif di partai politik (Rusdi Kirana, Jan Darmadi, Suharso Monoarto), dan 2 orang dari kalangan akademisi (Sri Adininingsih, Abdul Malik Fajar).

Dengan melihat kedua pola tersebut, SBY tampak mencegah betul masuknya tentara dalam susunan Watimpres. Salah satu faktor yang kemungkinan menyebabkan hal ini adalah latar belakang karier ketentaraan SBY.

Semasa reformasi 1998, SBY disebut jenderal reformis. Anggapan itu muncul karena SBY merupakan salah salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat (AD) yang getol menyuarakan serta mengusahakan pelaksanaan reformasi dalam TNI.

Reformasi itu dilaksanakan dalam rangka menyusutkan peran TNI yang diberi tempat spesial semasa Orde Baru berkuasa. Pada saat itu, dengan adanya konsep Dwifungsi ABRI, para tentara diperbolehkan berpolitik praktis, mulai dari menjadi pejabat legislatif sampai eksekutif.


Saat reformasi berulir, ABRI memutus hubungan resmi dengan Golkar – organisasi politik utama yang menyalurkan kelompok TNI di parlemen – pada 1998. Kemudian, doktrin Dwifungsi ABRI dicabut pada 2000. Dengan otomatis, prajurit TNI tidak bisa lagi menjadi anggota parlemen dan menjabat posisi eksekutif, misalnya presiden, menteri, atau kepala daerah.

Semasa menjabat presiden pun, SBY tampak tidak ingin kehilangan citra jenderal reformisnya itu dengan memberikan hanya 1 kursi anggota Watimpres kepada kalangan tentara, itupun bidang memang untuk bidang pertahanan dan keamanan.

Selain itu, komposisi anggota Watimpres 2007-2014 juga menunjukkan bahwa SBY – sebagai pensiunan perwira tinggi militer– punya kepercayaan diri yang tinggi untuk menangani manuver politik yang dilancarkan para tentara, baik oleh institusinya maupun para pensiunannya.

Satu hal lain yang dapat menunjukkan itu juga dapat diihat dari komposisi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Lembaga tersebut dibentuk pada 2009 dengan tugas, secara umum, membantu presiden dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga mencapai sasaran pembangunan nasional dengan penyelesaian penuh.

Pimpinan UKP4, baik kepala maupun deputi, tidak ada yang berasal kalangan militer.


Infografik nasihat untuk presiden


Upaya Jokowi Kendalikan Politik Tentara

Tidak seperti SBY, Jokowi tidak punya latar belakang militer. Dia hanya seorang pebisnis mebel yang karier politiknya meroket sejak menjabat Walikota Surakarta (2005-2012) dan Gubernur DKI Jakarta (2012-2014).

Potensi dukungan dari pihak militer didapatkan Jokowi dari para pensiunan perwira tinggi militer yang kemudian menjadi petinggi partai poitik yang mendukungnya saat Pilpres 2014.

Dipilihnya Agum sebagai anggota Wantimpres dan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, mantan Panglima TNI, sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) – lembaga semacam UKP4 versi Jokowi – pada Januari 2018, di satu sisi, dapat dilihat sebagai bentuk tanggapan atas polemik tentang politik TNI yang menguat selama setahun terakhir.

Panglima TNI periode 2015-2017, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, sempat menginstruksikan agar jajaran TNI di tingkat daerah menggelar nonton bareng (nobar) film Penumpasan Pengkhiatan G30S/PKI bersama masyarakat pada September 2017. Ada nukilan video wawancara Gatot bersama stasiun televisi swasta Indonesia yang mesti ditonton hadirin nobar sebelum menonton film tersebut.

Gatot Nurmantyo juga mengundang perhatian karena datang ke aksi 212, pada 2 Desember 2017, dengan mengenakan peci putih. Dia turut disebut oleh Alan Nairn menyetujui rencana penggulingan Presiden Jokowi lewat "Aksi Bela Islam."

Itu dapat dilihat sebagai manuver politik yang dilakukan Gatot agar namanya populer. Di saat yang bersamaan Gatot juga masuk dalam busa kandidat Pemilihan Presiden 2019 dan Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018.

“Yang dilakukan oleh Pak Gatot akhir-akhir ini menurut saya bukan dalam rangka politik negara, itu politik personal politik individual, demi apa? Ya, demi kepentingan meningkatkan popularitasnya. Apa tujuannya? Ya tentu saja Pilpres 2019. Apalagi banyak lembaga survei yang menempatkan Pak Gatot [urutan] nomor 1 dan nomor 2," ujar Ray Rangkuti, pengamat politik dari Lingkar Madani.


Namun, di sisi lain, adanya Agum dan Moeldoko juga dapat dilihat sebagai lobi-lobi politik Jokowi dengan partai. Meskipun tidak menyatakan berafiliasi dengan partai politik, Agum sempat dekat dengan PDIP kala dicalonkan sebagai gubernur dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2008. Sedangkan Moeldoko adalah Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura.

Selain itu, Yusuf dan Subagyo H.S, juga aktif dalam partai politik sebelum menjabat anggota Watimpres, keduanya. Yusuf adalah sekretaris jenderal PKPI, sedangkan Subagyo H.S. berafiliasi dengan Hanura.

Baik PKPI, Hanura, PDIP merupakan partai yang saat ini menjadi bagian dalam Koalisi Partai Pendukung Pemerintah (KP3).

Kecuali PDIP, ketiga partai tersebut memiliki figur sentral yang adalah pensiunan perwira tinggi TNI. Ketua Umum Hanura adalah Jenderal TNI (purn.) Wiranto, mantan Panglima TNI, yang saat ini menjadi Menko Polhukam. Sedangkan Ketua Umum PKPI adalah AM Hendropriyono, Artinya, Jokowi masih sulit lepas dari cengkeraman partai-partai tersebut

Baca juga artikel terkait JENDERAL atau tulisan menarik lainnya Husein Abdulsalam
(tirto.id - Politik)

Reporter: Husein Abdulsalam
Penulis: Husein Abdulsalam
Editor: Ivan Aulia Ahsan