tirto.id - Cilangkap, Jakarta, 4 November 1999. Sejumlah pejabat teras dan purnawirawan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama para atase pertahanan khidmat mendengarkan pidato terakhir Wiranto sebagai Panglima TNI.
"Saya bersyukur para prajurit telah menunjukkan kesungguhannya menghadapi berbagai tantangan serta tabah dan tawakal menghadapi kesulitan dan mampu menjaga pengabdian secara konsisten. Dan sekarang, TNI mampu menampilkan prajuritnya tanpa melihat warna baju," sebut Wiranto.
Tepat di akhir kalimat itu, kata "warna baju" memiliki makna simbolis. Panglima TNI yang menggantikan Wiranto adalah Widodo Adi Sutjipto—kerap disapa Widodo A.S. Dia adalah seorang laksamana Angkatan Laut (AL). Seragam resmi matra tersebut khas dengan warna putih.
Untuk pertama kali dalam sejarah militer Indonesia sampai saat itu, TNI dipimpin seorang panglima yang berasal dari luar Angkatan Darat (AD). Sebenarnya, pada 1955-1961, sempat terjadi rotasi di pucuk pimpinan tertinggi Angkatan Bersenjata. Tapi saat itu, tidak ada posisi Panglima secara resmi. Bung Karno menghapus jabatan Kepala Staf Angkatan Perang dan menggantinya dengan Ketua Gabungan Kepala-kepala Staf—jabatan yang hanya berfungsi sebagai koordinator, bukan komando. Marsekal Soeriadi Soeriadarma dari AU pernah menempati jabatan tersebut.
Baca juga: TNI AU, Diandalkan Sukarno, Dikucilkan Soeharto
Dibungkus Semangat Reformasi TNI
Institusi pertahanan dan keamanan Indonesia eksis secara resmi sejak didirikannya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945. Panglima pertamanya adalah Jenderal Soedirman. Dia berasal dari Angkatan Darat.
Dari 1945 sampai 1968 terjadi berbagai perubahan dalam nama dan jalur komando institusi tersebut. Dari TKR menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI), lalu menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Namun, yang jelas, lembaga tersebut membawahi semua matra angkatan dan, dalam perkembangannya kemudian, termasuk Kepolisian. Semua pucuk pimpinan semasa itu berasal dari AD.
Pola tersebut berlanjut saat Soeharto menjadi presiden dari 1966 hingga 32 tahun berikutnya. Semua panglima ABRI pada masanya juga berasal dari Angkatan Darat. Dimulai dari yang pertama Jenderal Soeharto sendiri sampai yang terakhir Jenderal Wiranto.
Baru pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Widodo A.S. ditunjuk sebagai sebagai Panglima TNI. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Panglima TNI.
Baca juga: Belajar Menertawakan Diri Sendiri dari Gus Dur
Selain itu, Gus Dur juga mengangkat orang sipil sebagai Menteri Pertahanan—pertama kali sejak 1959. Posisi itu dijabat Juwono Sudarsono, guru besar ilmu hubungan internasional FISIP UI.
Pada masa Gus Dur juga, dua perwira tinggi AU ditunjuk menempati posisi penting di Mabes TNI. Marsekal Muda Graito Usodo sebagai Kepala Pusat Penerangan TNI dan Marsekal Muda Ian Santoso Perdanakusumah sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis.
Baca juga:
Semangat pemerintahan yang dijalankan Gus Dur adalah semangat reformasi, termasuk merombak lembaga pertahanan dan keamanan, selain tak melanjutkan tradisi Panglima ABRI dari AD. Di masa Gus Dur pula, doktrin Dwifungsi ABRI dicabut.
Kemudian, berdasarkan TAP MPR RI VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian, institusi ABRI dihapuskan. TNI dan Polisi dijadikan dua insitusi berbeda. TNI diberi tugas hanya untuk pertahanan serangan dari luar negeri.
Marcus Mietzner menganalisis situasi ini dalam The Politics of Military Reform in Post-Soeharto Indonesia (2006). Menurutnya, serangkaian kebijakan itu dibuat guna mengendalikan AD sekaligus memberikan kontrol sipil atas militer.
“Wahid telah mengidentifikasi Wiranto sebagai hambatan utama untuk melanjutkan reformasi militer dan dia ingin menghancurkan jaringan patronase Orde Baru yang tersebar di seluruh hierarki TNI,” sebut Mietzner.
Sedangkan menurut Bondan Gunawan, dalam wawancaranya kepada Abdul Malik Haramain yang termaktub dalam Gus Dur, Militer, Dan Politik (2004), upaya Gus Dur menjadikan tentara AL sebagai Panglima TNI ditujukan agar muncul keseimbangan dalam tubuh TNI. Dengan kata lain, Gus Dur pelan-pelan mengurangi dominasi AD.
Pandangan Lain
“Ketika saya jadi Menhan, banyak sekali jenderal-jenderal yang datang ke saya untuk mengusulkan ke presiden bahwa panglima yang tepat adalah orang-orang AD, Widodo dianggap terlalu lemah, karena memang AL sedikit sekali, jadi sebetulnya ada sedikit ketidakrelaan dari AD.”
Kalimat tersebut diucapkan Mahfud MD kepada Malik Haramain saat mengingat masa-masa dia menjabat Menteri Pertahanan di era Presiden Gus Dur. Selain itu, kepada Malik Haramain juga, peneliti politik Yudi Chrisnandi membenarkan bahwa Widodo AS dianggap figur lemah yang bisa dikendalikan AD. Anggapan itu didengar Yudi sendiri dari pernyataan Wiranto.
“Widodo saya perpanjang, toh dia teman saya dan nggak terlalu kuat, yang penting kita tunjukkan ke masyarakat bahwa AD tidak serakah, khususnya saya, jangan sampai ada kesan saya menguasai AD.”
Baca juga:
Pegiat Hak Asasi Manusia Munir juga menangkap gelagat serupa. Menurutnya, Widodo bukan pilihan Gus Dur, tetapi Wiranto. Hal ini karena Widodo sudah lama dipersiapkan Wiranto dengan menjadikannya Wakil Panglima TNI.
“Saya kira, naiknya Widodo itu lebih mengakomodasi soal-soal internal dalam tubuh tentara sendiri, karena menyangkut juga rivalitas antara Wiranto dengan level-level di bawahnya seperti A.M. Hendropriyono, Agum Gumelar yang dengan Wiranto tidak cocok, sehingga Wiranto memunculkan Widodo sebagai Panglima TNI untuk menggantikannya,” sebut Munir kepada Malik Haramain.
Namun sejumlah perwira tinggi TNI menyanggah anggapan tersebut. Menurut Susilo Bambang Yudhoyono, “Saya kira kita perlu melihatnya secara menyeluruh tentang kapasitas Laksamana TNI Widodo A.S. dan posisinya saat ini sebagai orang nomor dua di TNI.”
Penulis: Husein Abdulsalam
Editor: Ivan Aulia Ahsan
